Bertemu Wagub Sumsel, Tenaga Honorer Menangis Curhat Nasibnya

TIMESINDONESIA, PALEMBANG – Air mati tidak bisa terbendung ketika perwakilan honorer menemui Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Wagub Sumsel) Mawardi Yahya, Jumat (14/2/2020). Hal ini terkait rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer di Provinsi Sumsel.

Perwakilan guru dan tenaga pendidikan yang mereka namai honorer Non K (GTKHNK 35+) di Provinsi Sumsel sempat bertemu beberapa saat dengan orang nomor dua di Pemprov Sumsel tersebut. Mereka menyampaikan aspirasi sekaligus unek-uneknya.

Kepada wagub, mereka meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan surat rekomendasi ke pemerintah pusat soal kejelasan nasib mereka.

Ketua GTKHNK 35+, Susi Maryani menjelaskan bahwa GTKHNK 35+ ini merupakan kumpulan guru yang mengabdi di atas 10 tahun dan rata-rata berusia di atas 35 tahun.

"Kita membentuk GTKHNK 35+ tak lain untuk meminta kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan Perpres. Dengan isinya para Guru Honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," ujarnya di hadapan Wagub Sumsel.

Isi surat tersebut, keinginan agar guru honorer dengan umur 35 tahun ke atas dan masa pengabdiannya 10 tahun ke atas dan memiliki ijazah S-1, untuk diangkat PNS tanpa tes.

"Karena puluhan tahun mengabdi menjadi guru itu salah satu tes. Dan di bawah 10 tahun masa kerja diharapkan dengan gaji UMR," ujarnya.

Sambil meneteskan air mata, Susi juga mengakui beberapa kendala-kendala yang dialami oleh para guru honorer mulai tidak terdaftar di BKD, melainkan hanya SK (surat keputusan) kepala sekolah.

"Kendala kami di sini tidak punya kekuatan karena kami tidak terdaftar di BKD. Melainkan SK kami hanya SK kepala sekolah. Jadi kami tidak bisa sertifikasi. Jadi kami hanya guru tidak tetap namun kami ada,"ungkapnya.

Mendapati keluhan para honorer, Mawardi Yahya menanggapi hal tersebut. Ia berjanji akan berupaya mendukung guru honorer untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat.

"Saya prinsipnya tidak masalah ini kita akan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk memikirkan nasib para tenaga guru honorer," katanya.

Wagub Sumsel juga meminta segera membuat surat agar dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. "Bikin surat, akan kita rekomendasi ke Presiden RI, DPR RI, MenPANRB, dan instansi terkait," kata MY sapaan akrabnya menanggapi curhat tenaga honorer. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement