Konversi BBM ke Listrik Tekan Biaya Irigasi

Kamis, 13 Februari 2020 - 23:35 | 47.37k

Petani terbiasa mengairi sawah dari sumber air tanah dengan bantuan pompa air. (FOTO: istimewa)

TIMESINDONESIA, KARANGANYAR – Penggunaan energi listrik untuk menggerakkan mesin pompa air dinilai lebih menguntungkan petani dibandingkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar saat ini tengah menjajaki kerjasama dengan PLN terkait konversi BBM tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Siti Maesyaroch mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendata areal yang minim suplai pengairan irigasi teknis.

Di wilayah tersebut, kata dia, petani terbiasa mengairi dari sumber air tanah dengan bantuan pompa air. Bahan bakar yang dipakai mulai solar sampai gas elpiji subsidi.

Menurutnya, ongkos pembelian bahan bakar untuk pompa air dapat ditekan apabila memakai listrik. Persoalannya, dibutuhkan instalasi bagi mereka untuk mengakses energi itu secara aman dan mudah.

"Pemkab sudah berkoordinasi dengan PLN terkait hal tersebut. Pemerintah membantu pembiayaan pemasangan jaringan listrik. Sedangkan untuk mengisi pulsa token dibebankan kepada para petani," ungkapnya, Kamis (13/2/2020).

Dia menjelaskan, program konversi dari BBM ke listrik tersebut pada tahun ini akan mulai diujicobakan di 10 titik yang berpotensi penghasil padi di Kabupaten Karanganyar.

Dikatakannya, penggunaan listrik pada mesin pompa air mampu menekan biaya hingga 65 persen. Biaya operasional pompa air menggunakan tenaga listrik untuk mengairi 1 hektar lahan hanya Rp 500 ribu per musim. Hal ini lebih murah daripada menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar yang mencapai Rp1,4 juta per musim.

Sekretaris Daerah Pemkab Karanganyar, Sutarno menambahkan implikasi pembiayaan pengadaan jaringan ke areal persawahan akan dibahas di APBD perubahan 2020.

"Upaya swasembada pangan tentu akan didukung. Termasuk peralihan BBM (konversi BBM) atau gas ke listrik. Pemerintah membantu menarik jaringan listrik. Sedangkan token dibiayai mandiri oleh petani," tandas Sutarno. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.