Implementasi dan Analisis Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Mutu Serta Kualitas Kinerja Pelayanan Publik di Indonesia

TIMESINDONESIA, MALANG – Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunyamempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Eksekusinya berada pada level implementasi kebijakan.

Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhisatu samalainnya, tidak bisasaling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.

Setiap kebijakan tidak sertamerta langsung diputuskan. Kebijakan public membutuhkan pengujian, penelitian, eksperimen, dan pengulangan tahapan–tahapan kebijakan,sehingga kelemahan dan kekurangan dari kebijakan dapat diminimalisasi sekecil mungkin.

Pengujian terhadap dampak kebijakan juga menjadi indikator dari keberhasilan kebijakan publik, yang mempunyai dampak positif yang dijadikan sebagai pilihan kebijakan.aspek kemudharatan dan kemanfaatan kebijakan harus dikedepankan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak boleh asal diputuskan, apapun kondisi dan situasinya, karena setiap kebijakan mempunyai dampak masyarakat secara luas.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas poltik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala suatu yang bisa dilakukan oleh negara untukmempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Menyimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Dan pada sisi lain menyimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Evaluasi kebijakan pada dasrnya adalah suatu proses untuk menilai sebarapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara anatara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijkan yang ditentukan.

Evaluasi  bagian dari pemeriksaan terhadap kenerja yang sudah dilakukan.sebagai bagian dari pemberian penilaian untuk dilakukan langkah-langkah strategis ke depan menjadi lebih baik. Di samping itu, evaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi untuk menjamin organisasinya berjalan dengan baik.

Keberadaan penilaian kinerja dalamsetiaporganisasi menjadi penting. Setiap pemimpin melakukan penilaian kinerja terhadap setiap orang untuk memastikan apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan baik. Dalam penilaian kinerja tentunya ada ketentuan yang mengatur dan melekat dalam diri setiapkaryawan dalammenjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Ketentuan dan aturan itu sendirilah yang  dipakai untuk melakukan penilaian. Penilaian kinerja juga menjadi sumber data bagi pimpinan untuk memberikan(hadiah)bagi yang berprestasi dan menjalankan tugasnya dengan baik dan (sanksi) bagi yang melanggar ketentuan dan tidak sesuain dengan aturan yang berlaku.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Selain itu,sebagian unit pelayanan publik belom menerapkan standart pelayanan, yang secara jelas dan terbuka dalam informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, penggunaan TI sebagai salah satu instrumen layanan masih belumecara maksimal dirasakan termasuk didalamnya menyangkut akuntabilitas layanan masih terbilang rendah.

Begitu juga sengan sistem evaluasi kinerja pelayanan direktorat aparatur negara kementrian perencanaan pembangunan.lemahnya pelayanan publik tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian dari governance assessment survey pada tahun 2006 di sepuluh provinsi di Indonesia menunjukkan ialah bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa penyebab kegagalan usaha di daerah ialah birokrasi yang korup, kepastian hukum atas tanah dan regulasi yang tidak pasti.

Informasi ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan publik didaerah belum berhasil menjadi penggerak investasi. Sebaliknya banyaknya keluhan dari para pelaku usaha didaerah menunjukkan bahwa birokrasi pelayanan publik justru menjadi sumber penghambat dari investasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, tersedianya ruang untuk menyiapkan aspirasi dalam bentuk pengaduan dan protes terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan sangat penting perannya bagi upaya perbaikan kinerja tata pemerintahan secara keseluruhan.mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan metode yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya.]

Mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam pEriode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang diirencanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Penilaian kinerja mempunyai beberapa model yang berkembang. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja dan output yang diharapkan bersama.model esai dalam penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian yang merumuskan hasilnya berbentuk narasi yang disampaikan secara tertulis.

Memberikan penilaian dengan melukiskan kinerja pegawai yang dinilai serta kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya.model ini memberikan penilaian terhadap pegawai yang dinilai berdasarkan peristiwa atau kejadian yang pernah dilakukan oleh pegawai.

Penilaian ini berbasis pada kehidupan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.pada penilaian modal harus kepada penilai diharuskan kepada penilai untuk membuat catatan yang melukiskan perilaku pegawai baik dan buruknya serta implikasi yang ditimbulkan.model ini memberikan penilaian secara obyektif dan langsung kepada pegawai.

Rumus dalam penilaian ini adalah perilaku buruk diberikan angka negatif, sementara perilaku baik akan diberi nilai positif.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement