Pelabuhan Tanjung Pura Retak, Warga Minta Perhatian Pemkot Ternate

TIMESINDONESIA, TERNATE – Warga Kelurah Tokofi Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate mengeluhkan kerusakan pelabuhan Tanjung Pura yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Pemkot Ternate.

Pasalnya, sejak dibangun pada tahun 2017, pelabuhan tersebut mengalami keretakan di bagian tengah trestel yang menghubungkan darat dan laut.

Selain retak, terdapat juga di bagian depan pelabuhan yang patah karena tiang pancang pelabuhan tidak seimbang. Sekalipun sudah pernah memakan korban ketika musim gelombang beberapa saat lalu, hingga tahun 2020 saat ini belum diperbaiki oleh Pemkot Ternate.

"Dulu sudah ada motor speedboat terjepit ketika musim gelombang (ombak red). Dermaga itu selesai bangun langsung rusak. Jadi ini membahayakan bagi pengguna dermaga," terang salah calon penumpang, Jainudin (30) kepada TIMES Indonesia  ketika mau menaiki speedboat tujuan Ternate pada, Rabu (22/01/2020).

Pelabuhan Tanjung Pura merupakan salah satu pelabuhan yang sering disinggahi speedboat dan kapal motor yang berlayar dari pelabuhan Bastiong tujuan Kecamatan Moti, Pulau Makian dan Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan.

Karena itu, Pemerintah Kota Ternate perlu memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jasa pelabuhan.

Jainudin pun berharap agar Pemkot bisa melihat kondisi pelabuhan tersebut dan secepatnya untuk memperbaikinya. "Kalau bisa ya, pemerintah cepat perbaiki, takut (tako red) kalau ada gempa atau semacamnya bisa makan korban," harapnya.

Terpisah, Direktur LSM Kalesang Institut, Naem Taher menilai Pemerintah Kota Ternate terlalu fokus membangun taman terbuka hijau di Kota sehingga melupakan keselamatan warganya yang berada di wilayah integral Kota Ternate.

Dirinya pun meminta agar Dinas Perhubungan Kota Ternate dan pihak ketiga harus bertanggung jawab atas pembangunan pelabuhan tersebut. Menurutnya, pekerjaan proyek itu menggunakan uang rakyat. Artinya harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan masyarakat.

"Pembangunan setiap proyek baik pelabuhan dan proyek lainnya tentu harus berdasarkan standar keamanan, keselamatan dan keberlanjutan yang tertuang dalam pasal 59 UU No 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi," jelas Naem kepada TIMES Indonesia via whatshap.

Naem pun menegaskan agar Pemkot harus segera melakukan perbaikan dan melengkapi fasilitas pelabuhan Tanjung Pura di Kecamatan Moti. Sebab kata dia, dari pelabuhan itu, pendistribusian hasil panen masyarakat untuk didistribusikan ke setiap pasar di Kota Ternate. 

Naem mengingatkan kembali, bila pelabuhan Tanjung Pura yang tidak memiliki standar kelayakan itu terus digunakan maka akan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan. Sehingga dirinya berharap keluhan tersebut harus diakomodir Pemkot Ternate. "Saya ingatkan, ini kepentingan warga, maka secepatnya pemerintah untuk segera memperbaikinya. Jika tidak, maka saya siap melakukan konsolidasi masa bersama masyarakat Kecamatan Moti melakukan aksi demonstrasi untuk boikot Wali Kota," tegas Politisi Partai Hanura itu.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement