Soal Pengelolaan Sampah, Sudah Saatnya Mindset Masyarakat Diubah

TIMESINDONESIA, MALANG – Masuki tahun 2020, masyarakat diminta lebih peduli dan waspada terhadap masalah sampah. Perubahan mindset tentang sampah perlu ditata ulang di tengah kehidupan bermasyarakat.

"Masyarakat harus mulai mengenal bahwa sampah itu bisa menjadi masalah kesehatan yang serius jika tidak dikelola dengan baik. Maka harus ada perubahan paradigma pemahaman yang nantinya harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari," papar Tri Santoso, Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Kota Malang, Sabtu (18/1/2020).

Dirinya menegaskan bahwa sampah adalah masalah bersama. Bukan hanya masalah pemerintah saja.

Masalah sampah selama ini memang selalu dibebankan kepada pemerintah. Walaupun keterlibatan masyarakat sudah mulai nampak, namun tidak cukup besar untuk menangani kecepatan timbunan sampah selama ini.

"Ketika masyarakat sudah sadar tentang tanggung jawab secara tanggung-renteng, ditanggung bersama-sama masyarakat dengan pemerintah, maka pengelolaannya tinggal difokuskan lagi," jelas Tri.

Tri memaparkan contoh bahwa masyrakat belum terlibat penuh dengan urusan sampah di Kota Malang. Yaitu iuran sampah. Padahal rumah tangga hanya dibebani membayar iuran Rp 10.000 per rumah per bulannya.

Tri kemudian memaparkan, hasil penelitian oleh konsultan Bappenas yang disampaikan dalam forum resmi di tingkat pusat. Disimpulkan bahwa dibutuhkan senilai Rp 127 ribu per orang per bulan agar sampah itu dapat dikelola dengan sistem terbaik versi UU Pengelolaan Sampah di Indonesia.

"Yaitu sistem Sanitary Landfill. Taruhlah ada 4 orang dalam satu Kepala Keluarga terdiri dari Ayah, Ibu dan 2 anak, maka perhitungannya menjadi 4 kali 127rb. Yaitu sekitar 500 ribu lebih per bulan yang harus dibayarkan untuk pos sampah aja," paparnya.

Sayangnya, lanjut Tri, masyarakat lebih peduli menghabiskan uang untuk gaya hidup seperti makanan dan pulsa daripada untuk kesehatan dan kebersihan. "Jangankan naiknya iuran sampah, iuran BPJS saja sudah pada protes. Nah iuran cuma 10 ribu terus minta sampah beres, kan gimana?" lanjut Tri.

Tri mengungkapkan sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dengan jelas dan sederhana.

"Sudah menjadi tugas pemerintah untuk bicara blak-blakan dan disampaikan dengan jelas dan terbuka dengan bahasa sesederhana mungkin kepada masyarakat. Selain itu, perlu ketegasan regulasi, dan penegakan hukum bagi tukang sampah masyarakat, pembuang sampah sembarangan," tutup Tri. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement