Angan-Angan Birokrasi Digital dalam Mewujudkan E-Goverment

TIMESINDONESIA, MALANG – Dekat-dekat ini kita mendengar kabar bahwa akan ada angan angan untuk mewujudkan Birokrasi Digital. Kabar ini direspons baik bagi anak muda yang ingin atau sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika muncul wacana ASN tidak harus bekerja di kantor, melainkan bisa dari rumah.

Tapi untuk bisa bekerja seperti itu, seorang ASN tentu harus memiliki kemampuan atau passion di bidang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di luar kantor. Misalnya, keahlian teknologi atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kreativitas. Kreativitas tentu bukanlah bagi mereka yang bekerja di luar kantor saja.

Namun, ASN yang bekerja memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat juga membutuhkan kreativitas. Setidaknya memiliki kemampuan berkomunikasi yang kreatif. Cara ASN menyapa warga yang datang untuk mendapatkan pelayanan sudah saatnya juga dengan cara-cara kreatif seperti di perusahaan perbankan di Malang misalnya, menyapa dengan senyum.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Bagaimana kalau layanan langsung dari ASN itu digantikan dengan teknologi AI (ARITIFICIAL INTELIGENT)? Mungkin untuk beberapa hal seperti layanan pengambilan tiket berobat di rumah sakit, misalnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelni, Jakarta Barat, sudah dilakukan dengan teknologi digital. Pasien yang hendak berobat sudah bisa daftar sendiri dan mendapatkan daftar antre berobat.

Layanan-layanan yang bisa dilakukan sendiri oleh warga, mungkin sudah saatnya digantikan dengan komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan buatan atau yang disebut tekbologi AI (Artificial Inteligent), mungkin mirip dengan layanan setor atau tarik tunai di ATM atau media online yang melayani pembuatan / pelayanan .

Pekerjaan-pekerjaan ASN yang bisa dikerjakan di luar kantor dan layanan langsung yang bisa digantikan dengan mesin komputer yang didukung kecerdasan buatan sampai saat ini tidak masalah sepanjang untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Selama ini birokrasi identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang ribet, berbelit-belit dan tidak efisien juga tidak efektif. Oleh karena itu, birokrasi dikatakan efektif dan efisien apabila dalam realitas pelaksanaannya dapat melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

Intinya, birokrasi yang baik adalah yang cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan serta mampu memecahkan semua fenomena yang terjadi akibat perubahan dan gejolak sosial pada faktor eksternal.

Untuk itu agar birokrasi dapat berjalan efektif dan efisien, perlu diperhatikan  beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti motivasi kerja, kemampuan kerja, suasana kerja, lingkungan kerja, perlengkapan dan prosedur kerja (Gie dalam Indrajit, 2005).

Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi ini untuk menyelesaikan pekerjaan birokrasi secara cepat dan tidak berbelit-belit (tidak lagi melalui banyak bagian/meja) serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas.  Solusinya adalah sistem kerja birokasi yang berbasis IT, yakni electronic government.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Pengembangan e-government di setiap instansi harus selaras dengan regulasi.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, bahwa e-government ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan.

“Pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur yang dibuat berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-gov, dan rujukannya pada UUD 1945 pasal 28, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” (Direktur e-government Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Firmansyah Lubis).

Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government). Karena dikembangkan berdasarkan model smart city, pemerintah menggunakan electronic government ini untuk memperkuat partisipasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara riil penerapan electronic government (e-gov) ini misalnya dalam pembuatan passport online dan pengajuan perizinan apapun yang dengan mudah diketahui cara pengajuannya, syaratnya, ketentuan dan waktu pembuatannya, sampai biaya pembuatannya.

Pengadaan teknologi berkaitan dengan hal ini berupa komputer, internet, telekomunikasi, peralatan digital untuk mengumpulkan, memproses, berbagi, dan mengambil data. Basisnya adalah penetrasi saluran telekomunikasi yang lebih baik seperti kabel, radio, telepon, dan sistem satelit untuk mentransmisikan informasi.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pertanyaan sentralnya adalah bagaimana menerapkan ini di Kota Malang ? Gubernur baru yang oleh banyak kalangan diapresiasi sebagai gubernur yang lebih perfect dan lugas bertindak serta progressif dan sangat responsif bekerja, tentu menginginkan semua pelayanan birokrasi di Kota Malang berbasis IT agar`efektif dan efisien memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai Kota yang besar, Malang harus memiliki sistem pemerintahan yang maju dan meninggalkan sistem yang lama.

Terhadap hal ini, maka salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah berbasis pada Information Communication Technology (ICT) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja birokrasi pada seluruh OPD. Pemanfaatan ICT ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam peningkatan jaringan telokomunikasi.

Inilah wujud e-government sebagai cara pemerintah dalam menggunakan perangkat ITC untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses informasi pembangunan bagi publik. Di Indonesia praktek penggunaan ITC untuk mendorong e-goverment adalah e-planning untuk pengusulan program ke pemerintah pusat.

Kita tentu berharap Kota Malang dapat menerapkan e-government secara maksimal, karena  e-government di daerah Malang sangat dibutuhkan  tidak hanya sekedar sebagai instrumen penunjang penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan jaringan internet semata, namun merupakan model inovasi untuk mendukung aktivitas pemerintahan yang lebih integratif antar pulau, dan mengcover seluruh proses aktivitas kerja organisasi sektor publik sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, akomodatif dan terpercaya (good governance).

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*)Penulis: Hilmi Ainul Fajar, Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (Unisma).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement