Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selasa, 07 Januari 2020 - 09:32 | 38.52k
Keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Viki Anggraeni Ayu Vendita, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (Unisma).
FOKUS

Universitas Islam Malang

Pewarta: | Editor: AJP-5 Editor Team

TIMESINDONESIA, MALANG – Keberadaan Dewan Pengawas atau Dewas menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia karena Dewas dikhawatirkan akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena kedudukan Dewas yang berada dipuncak pimpinan seolah – olah telah menggeser kedudukan Ketua KPK. Kekuasaan tertinggi yang semula dipegang oleh Ketua KPK sekarang menjadi kuasa Dewan Pengawas. Bagaimana tidak, semua kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus memiliki izin dari Dewan Pengawas.

Hal ini yang membuat masyarakat mulai berpikir bahwa pemerintah mulai mengintervensi ke-Independenan sebuah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tumpuan negara untuk memberantas sebuah penyakit kronis yang telah berkembang di Indonesia. Kini pemerintah mulai ikut campur dalam apa yang dilakukan KPK dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh KPK, yang membuat KPK menjadi sedikit terhambat dalam menjalankan kegiatannya.

KPK lembaga Independen yang seharusnya semua kegiatannya dijalankan oleh unsur-unsur terkait intern KPK termasuk juga dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang KPK, namun pemerintah mulai mengambil alih KPK dengan melakukan revisi terhadap UU KPK yang semula telah ditetapkan oleh lembaga Independen tersebut. DPR pada masa akhir jabatannya melakukan revisi terhadap UU KPK dengan menghasilkan beberapa poin yaitu pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenanganannya tetap independen. Kedua, pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Ketiga, mekanisme penerbitan Surat Perintah penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK. Keempat, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum  yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kelima, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Keenam, sistem kepegawaian KPK yang memperbolehkan ASN bisa masuk kedalam kepegawaian KPK. Ketujuh, terkait pembentukan Dewan Pengawas.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Keberadaan Dewas ini juga menggantikan fungsi dari keberadaan penasihat KPK, salah satu tugas Dewan Pengawas yang menjadi sorotan masyarakat yaitu soal pemberian izin dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang tertuang dalam RUU KPK di pasal 37B ayat (1) huruf b.

Selain tugas tersebut Dewan Pengawas juga memilki tugas yang juga dinilai akan melemahkan KPK, antara lain mengawasi kerja KPK, menetapkan kode etik, evaluasi tugas pimpinan dan anggota KPK setahun sekali, hingga menyerahkan laporan evaluasi kepada Presiden dan DPR. Dewan Pengawas terdiri dari lima anggota, dengan seorang merangkap menjadi ketua. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui seleksi yang dilakukan panitia yang telah dibentuk oleh Presiden.

Banyak pakar menyatakan bahwa hasil keputusan dari RUU KPK tentang pembentukan Dewan Pengawas dinilai negatif karena melumpuhkan kinerja KPK. Ditambah, wewenang komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dicabut, dan hal itu juga membuat KPK semakin lemah karena semakin terbatasnya wewenang komisioner karena aktivitasnya sebagai penegak hukum dibatasi dengan kontrol Dewan Pengawas.

Keberadaan Dewan Pengawas juga memungkinkan kegiatan OTT (Operasi Tangkap Tangan) akan sulit dilaksanakan lantaran proses penyadapan harus memilki izin dari Dewan Pengawas, yang berpotensi tebang pilih dikarenakan latar belakang penyelenggara negara dari partai tertentu terutama partai yang berseberangan dengan pemerintah lantaran kewenangan yang besar dari Dewas.

Sementara itu, Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurni Ramadhan memandang pemerintah maupun DPR memiliki logika keliru degan membentuk Dewan Pengawas bagi KPK. Menurutnya, lembaga independen seperti KPK tak mengenal ada suatu kelembagaan dewan pengawas. Bicara soal pengawasan, kata Kurnia dalam undang-undang KPK yang lama, lembaga antikorupsi itu sudah diawasi oleh DPR lewat rapat dengar pendapat, BPK dalam sisi penggunaan anggaran, serta laporan berkala kepada presiden maupun masyarakat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*)Penulis: Viki Anggraeni Ayu Vendita, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (Unisma).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id



Publisher : Rochmat Shobirin
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Xiaomi Kenalkan RedmiBook, Laptop Tipis Berdaya Tahan Lama
    Xiaomi Kenalkan RedmiBook, Laptop Tipis Berdaya Tahan Lama
    02/06/2020 - 12:40
  • Diduga Diseruduk Babi Hutan, Warga Cilacap Meninggal
    Diduga Diseruduk Babi Hutan, Warga Cilacap Meninggal
    02/06/2020 - 12:24
  • Pemprov Jatim Bersinergi Berikan Mitigasi Jelang Pembukaan Aktivitas Pondok Pesantren Era New Normal
    Pemprov Jatim Bersinergi Berikan Mitigasi Jelang Pembukaan Aktivitas Pondok Pesantren Era New Normal
    02/06/2020 - 12:09
  • Perekonomian Indonesia dalam Kebijakan New Normal
    Perekonomian Indonesia dalam Kebijakan New Normal
    02/06/2020 - 12:03
  • Ini Alasan Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 2020
    Ini Alasan Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 2020
    02/06/2020 - 11:53
  • Klaster Gowa Salah Satu Penyumbang Terbanyak Warga Positif Covid-19 di Bondowoso
    Klaster Gowa Salah Satu Penyumbang Terbanyak Warga Positif Covid-19 di Bondowoso
    02/06/2020 - 11:43
  • Tenggelam Saat Berenang di Teluk Palu, Bocah Diselamatkan Ditpolairud Polda Sulteng
    Tenggelam Saat Berenang di Teluk Palu, Bocah Diselamatkan Ditpolairud Polda Sulteng
    02/06/2020 - 11:29
  • Webinar STIKI Malang Menambah Ilmu, Sekaligus Dapat Beasiswa Puluhan Juta Rupiah
    Webinar STIKI Malang Menambah Ilmu, Sekaligus Dapat Beasiswa Puluhan Juta Rupiah
    02/06/2020 - 11:16
  • Partai Gelora Sah Berbadan Hukum, Anis Matta : Kerja Keras Membuahkan Hasil
    Partai Gelora Sah Berbadan Hukum, Anis Matta : Kerja Keras Membuahkan Hasil
    02/06/2020 - 11:10
  • BBTKLPP Surabaya Prediksi Puncak Pandemi, 9400 Kasus di Akhir Juni 2020
    BBTKLPP Surabaya Prediksi Puncak Pandemi, 9400 Kasus di Akhir Juni 2020
    02/06/2020 - 11:00

TIMES TV

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

20/05/2020 - 21:40

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional
Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang

Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang
GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC

GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC
Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Perekonomian Indonesia dalam Kebijakan New Normal
    Perekonomian Indonesia dalam Kebijakan New Normal
    02/06/2020 - 12:03
  • Kesadaran Adalah Kunci Utama Berakhirnya Virus COVID-19
    Kesadaran Adalah Kunci Utama Berakhirnya Virus COVID-19
    02/06/2020 - 05:35
  • Memelihara Nilai Luhur Pancasila
    Memelihara Nilai Luhur Pancasila
    02/06/2020 - 03:16
  • Diberlakukannya New Normal, Menggugah Para Pemangku Pesantren
    Diberlakukannya New Normal, Menggugah Para Pemangku Pesantren
    02/06/2020 - 01:22
  • Refleksi Hari Lahir Pancasila: Memahami Pancasila Secara Holistik
    Refleksi Hari Lahir Pancasila: Memahami Pancasila Secara Holistik
    02/06/2020 - 00:19
  • Pancasila dalam Perspektif Islam
    Pancasila dalam Perspektif Islam
    01/06/2020 - 22:48
  • Penganggaran Berbasis Pancasila, Jembatan Menuju Kesejahteraan Rakyat
    Penganggaran Berbasis Pancasila, Jembatan Menuju Kesejahteraan Rakyat
    01/06/2020 - 19:21
  • Covid-19 dan Distorsi Pemberitaan Media
    Covid-19 dan Distorsi Pemberitaan Media
    01/06/2020 - 18:15
  • Viral Penggunaan FaceApp, Begini kalau Diterapkan pada Mobil, Awas Baper!
    Viral Penggunaan FaceApp, Begini kalau Diterapkan pada Mobil, Awas Baper!
    02/06/2020 - 13:10
  • Merger Bersama Peugeot, Fiat Akan Daftarkan Bisnis Robotika
    Merger Bersama Peugeot, Fiat Akan Daftarkan Bisnis Robotika
    02/06/2020 - 13:10
  • Mereka yang Selamat saat Pandemi Berkat Teknologi Digital
    Mereka yang Selamat saat Pandemi Berkat Teknologi Digital
    02/06/2020 - 13:08
  • Batalkan Ibadah Haji 2020, DPR: Pemerintah Buang Badan
    Batalkan Ibadah Haji 2020, DPR: Pemerintah Buang Badan
    02/06/2020 - 13:08
  • Dana Talangan Pemerintah ke BUMN Hanya Sebagai Jaminan Pinjaman
    Dana Talangan Pemerintah ke BUMN Hanya Sebagai Jaminan Pinjaman
    02/06/2020 - 13:07
  • Pemakzulan Presiden, Fadli Zon: Yang Ketakukan Pasti Anti Demokrasi
    Pemakzulan Presiden, Fadli Zon: Yang Ketakukan Pasti Anti Demokrasi
    02/06/2020 - 06:02
  • Mengerikan, Kebrutalan Polisi AS Tewaskan 7 Ribu Lebih Sipil
    Mengerikan, Kebrutalan Polisi AS Tewaskan 7 Ribu Lebih Sipil
    02/06/2020 - 05:39
  • Cegah COVID-19, Jangan Sentuh Benda Ini saat Belanja di Supermarket
    Cegah COVID-19, Jangan Sentuh Benda Ini saat Belanja di Supermarket
    02/06/2020 - 09:58
  • KPK Tangkap Nurhadi dan Menantunya
    KPK Tangkap Nurhadi dan Menantunya
    02/06/2020 - 00:59
  • Dianggap Hina Din Syamsuddin, Ade Armando Trending
    Dianggap Hina Din Syamsuddin, Ade Armando Trending
    02/06/2020 - 06:10