Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selasa, 07 Januari 2020 - 09:32 | 54.83k
Keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) Melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Viki Anggraeni Ayu Vendita, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (Unisma).
FOKUS

Universitas Islam Malang

Pewarta: | Editor: AJP-5 Editor Team

TIMESINDONESIA, MALANG – Keberadaan Dewan Pengawas atau Dewas menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia karena Dewas dikhawatirkan akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena kedudukan Dewas yang berada dipuncak pimpinan seolah – olah telah menggeser kedudukan Ketua KPK. Kekuasaan tertinggi yang semula dipegang oleh Ketua KPK sekarang menjadi kuasa Dewan Pengawas. Bagaimana tidak, semua kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus memiliki izin dari Dewan Pengawas.

Hal ini yang membuat masyarakat mulai berpikir bahwa pemerintah mulai mengintervensi ke-Independenan sebuah Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tumpuan negara untuk memberantas sebuah penyakit kronis yang telah berkembang di Indonesia. Kini pemerintah mulai ikut campur dalam apa yang dilakukan KPK dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh KPK, yang membuat KPK menjadi sedikit terhambat dalam menjalankan kegiatannya.

KPK lembaga Independen yang seharusnya semua kegiatannya dijalankan oleh unsur-unsur terkait intern KPK termasuk juga dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang KPK, namun pemerintah mulai mengambil alih KPK dengan melakukan revisi terhadap UU KPK yang semula telah ditetapkan oleh lembaga Independen tersebut. DPR pada masa akhir jabatannya melakukan revisi terhadap UU KPK dengan menghasilkan beberapa poin yaitu pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenanganannya tetap independen. Kedua, pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Ketiga, mekanisme penerbitan Surat Perintah penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK. Keempat, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum  yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kelima, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Keenam, sistem kepegawaian KPK yang memperbolehkan ASN bisa masuk kedalam kepegawaian KPK. Ketujuh, terkait pembentukan Dewan Pengawas.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Keberadaan Dewas ini juga menggantikan fungsi dari keberadaan penasihat KPK, salah satu tugas Dewan Pengawas yang menjadi sorotan masyarakat yaitu soal pemberian izin dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang tertuang dalam RUU KPK di pasal 37B ayat (1) huruf b.

Selain tugas tersebut Dewan Pengawas juga memilki tugas yang juga dinilai akan melemahkan KPK, antara lain mengawasi kerja KPK, menetapkan kode etik, evaluasi tugas pimpinan dan anggota KPK setahun sekali, hingga menyerahkan laporan evaluasi kepada Presiden dan DPR. Dewan Pengawas terdiri dari lima anggota, dengan seorang merangkap menjadi ketua. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui seleksi yang dilakukan panitia yang telah dibentuk oleh Presiden.

Banyak pakar menyatakan bahwa hasil keputusan dari RUU KPK tentang pembentukan Dewan Pengawas dinilai negatif karena melumpuhkan kinerja KPK. Ditambah, wewenang komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dicabut, dan hal itu juga membuat KPK semakin lemah karena semakin terbatasnya wewenang komisioner karena aktivitasnya sebagai penegak hukum dibatasi dengan kontrol Dewan Pengawas.

Keberadaan Dewan Pengawas juga memungkinkan kegiatan OTT (Operasi Tangkap Tangan) akan sulit dilaksanakan lantaran proses penyadapan harus memilki izin dari Dewan Pengawas, yang berpotensi tebang pilih dikarenakan latar belakang penyelenggara negara dari partai tertentu terutama partai yang berseberangan dengan pemerintah lantaran kewenangan yang besar dari Dewas.

Sementara itu, Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurni Ramadhan memandang pemerintah maupun DPR memiliki logika keliru degan membentuk Dewan Pengawas bagi KPK. Menurutnya, lembaga independen seperti KPK tak mengenal ada suatu kelembagaan dewan pengawas. Bicara soal pengawasan, kata Kurnia dalam undang-undang KPK yang lama, lembaga antikorupsi itu sudah diawasi oleh DPR lewat rapat dengar pendapat, BPK dalam sisi penggunaan anggaran, serta laporan berkala kepada presiden maupun masyarakat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*)Penulis: Viki Anggraeni Ayu Vendita, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (Unisma).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id



Publisher : Rochmat Shobirin

EKORAN

TERBARU

  • Oplet Morris Traveler Tahun 1957 Milik Warga Banjarnegara Borong Tiga Trofi
    Oplet Morris Traveler Tahun 1957 Milik Warga Banjarnegara Borong Tiga Trofi
    02/12/2020 - 04:26
  • Aquascape Menjadi Hobi Baru di Tengah Pandemi
    Aquascape Menjadi Hobi Baru di Tengah Pandemi
    02/12/2020 - 03:13
  • PBB: Covid-19 Meningkatkan Kebutuhan Kemanusiaan Pada 2021
    PBB: Covid-19 Meningkatkan Kebutuhan Kemanusiaan Pada 2021
    02/12/2020 - 02:22
  • Perintis NBA Australia, Andrew Bogut Pensiun
    Perintis NBA Australia, Andrew Bogut Pensiun
    02/12/2020 - 01:28
  • Kupas Tuntas Pola Hidup Sehat Murah Bersama Dokter Fanny
    Kupas Tuntas Pola Hidup Sehat Murah Bersama Dokter Fanny
    02/12/2020 - 00:32
  • Trauma Erupsi Gunung Semeru, Warga Bermalam di Pos Pantau Candipuro
    Trauma Erupsi Gunung Semeru, Warga Bermalam di Pos Pantau Candipuro
    01/12/2020 - 23:39
  • Gunung Semeru Meletus, Bantuan Warga Terdampak Mulai Berdatangan
    Gunung Semeru Meletus, Bantuan Warga Terdampak Mulai Berdatangan
    01/12/2020 - 23:30
  • Rumah Digeruduk, Mahfud MD: Saya Selalu Menghindar, Tapi Kali Ini Mereka Mengganggu Ibu Saya
    Rumah Digeruduk, Mahfud MD: Saya Selalu Menghindar, Tapi Kali Ini Mereka Mengganggu Ibu Saya
    01/12/2020 - 23:23
  • Trend Pandemi Covid-19 di Jember Naik, Jubir Satgas: Masyarakat Harus Hati-Hati
    Trend Pandemi Covid-19 di Jember Naik, Jubir Satgas: Masyarakat Harus Hati-Hati
    01/12/2020 - 23:16
  • Ridwan Kamil: 4 Lembaga Awasi Penggunaan Pinjaman Dana PEN di Jabar
    Ridwan Kamil: 4 Lembaga Awasi Penggunaan Pinjaman Dana PEN di Jabar
    01/12/2020 - 23:09

TIMES TV

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

15/11/2020 - 07:16

Jalan Jokowi di Abu Dhabi Hasil Barter Lahan Hektaran di Indonesia

Jalan Jokowi di Abu Dhabi Hasil Barter Lahan Hektaran di Indonesia
Bincang soal Fanatisme Kpopers sejak SD

Bincang soal Fanatisme Kpopers sejak SD
Maluku Tenggara Akan Peringati Hari Sumpah Pemuda di Pulau Kecil Terluar

Maluku Tenggara Akan Peringati Hari Sumpah Pemuda di Pulau Kecil Terluar
Oh my God, Aksi Demo UU Cipta Kerja disusupi Massa bayaran?

Oh my God, Aksi Demo UU Cipta Kerja disusupi Massa bayaran?

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Positive Thinking
    Positive Thinking
    01/12/2020 - 09:15
  • Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi UMKM
    Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi UMKM
    01/12/2020 - 02:21
  • Hak Perempuan yang “Dinomorduakan”
    Hak Perempuan yang “Dinomorduakan”
    30/11/2020 - 18:00
  • Humas Online dan News Value, Oleh-Oleh Workshop Kehumasan Bersama LLDIKTI Wilayah 7
    Humas Online dan News Value, Oleh-Oleh Workshop Kehumasan Bersama LLDIKTI Wilayah 7
    30/11/2020 - 16:00
  • Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 3 Habis)
    Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 3 Habis)
    30/11/2020 - 15:00
  • Pemimpin di Jalan Tuhan
    Pemimpin di Jalan Tuhan
    30/11/2020 - 14:11
  • Strategi Panglima TNI Dalam Hadapi Kelompok Pengancam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
    Strategi Panglima TNI Dalam Hadapi Kelompok Pengancam Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
    30/11/2020 - 12:28
  • Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 2)
    Peraturan Delegasi di Indonesia: Ide untuk Membangun Kontrol Preventif terhadap Peraturan Pemerintah (Bagian 2)
    30/11/2020 - 12:00

KULINER

  • Saking Larisnya, Pempek Candy Habiskan 1/2 Ton Ikan Tenggiri per Hari
    Saking Larisnya, Pempek Candy Habiskan 1/2 Ton Ikan Tenggiri per Hari
    01/12/2020 - 05:29
  • Mencicipi Segarnya Rujak Kelang Khas Pesisir Pantai Branta Pamekasan
    Mencicipi Segarnya Rujak Kelang Khas Pesisir Pantai Branta Pamekasan
    01/12/2020 - 01:28
  • Woyoo Coffee Beans And Roastery Pas Dinikmati Malam Hari
    Woyoo Coffee Beans And Roastery Pas Dinikmati Malam Hari
    29/11/2020 - 04:27
  • Ada Sisa Bahan Soto Kemarin? Jangan Dibuang, Ubah Jadi Makanan Berikut
    Ada Sisa Bahan Soto Kemarin? Jangan Dibuang, Ubah Jadi Makanan Berikut
    28/11/2020 - 03:16
  • Mie Galau Malang Rasa Nikmat Harga Bersahabat
    Mie Galau Malang Rasa Nikmat Harga Bersahabat
    23/11/2020 - 01:15
  • Giliran Jenderal Kopassus Terusik Perbuatan Rizieq Shihab
    Giliran Jenderal Kopassus Terusik Perbuatan Rizieq Shihab
    02/12/2020 - 00:16
  • Bisikan Ngabalin ke Edhy Prabowo di Bandara Sebelum Dibawa KPK
    Bisikan Ngabalin ke Edhy Prabowo di Bandara Sebelum Dibawa KPK
    02/12/2020 - 00:13
  • 3 Gaya Seks Penetrasi Dalam untuk Mr P Kecil
    3 Gaya Seks Penetrasi Dalam untuk Mr P Kecil
    02/12/2020 - 00:30
  • Bintang The Umbrella Academy, Ellen Page Putuskan Jadi Transgender
    Bintang The Umbrella Academy, Ellen Page Putuskan Jadi Transgender
    02/12/2020 - 02:10
  • Skandal Olahraga, Mike Tyson Minta Gugurkan Kandungan Petugas Penjara
    Skandal Olahraga, Mike Tyson Minta Gugurkan Kandungan Petugas Penjara
    02/12/2020 - 00:45