Perdana Sejak Jadi Gubernur, Khofifah Mutasi Pejabat Pemprov Eselon II

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merombak susunan pejabat eselon II Pemprov Jatim. Ada 20 posisi yang berubah. Posisi tersebut ada yang pengisian jabatan yang kosong, ada pula yang pergeseran pejabat. 

Jabatan yang terkena mutasi antara lain, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan beberapa OPD lainnya.

Mutasi tersebut adalah kali pertama yang dilakukan Khofifah sejak menjadi gubernur. Kabar mutasi sudah lama menjadi bahasan. Tapi, kepastian pelaksanaan mutasi belum ada yang tahu. Memang, beberapa orang sempat mendengar bahwa mutasi dilaksanakan hari kemarin. 

Tapi, kabar itu juga belum bisa dipastikan. Sebab jadwal harian gubernur tidak menunjukkan kegiatan mutasi. Gubernur hanya memiliki agenda langsung di televisi swasta, pertemuan dengan Asosiasai Rumah Sakit Daerah (Arsada), serta peringatan Hari Anti-Korupsi di Kantor Gubernur. 

Kasak-kusuk mutasi semakin kencang setelah beberapa pejabat OPD Jawa Timur berkumpul di Grahadi, seusai salat Jumat. Kabarnya, mereka dipanggil Sekdaprov Heru Tjahjono. 

Tak lama, beredar undangan tentang pelantikan pejabat eselon II. Rencana perombakan yang berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 821.2/6315/204/2019 pun dilaksanakan.

Khofifah menegaskan perombakan OPD itu untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Terutama dalam upaya mewujudkan Jatim yang cepat, efektif, efisien, tanggap, dan transparan atau CETTAR.  

''Kami juga ingin IPM Jatim meningkat, kemiskinan turun, ketimpangan desa dan kota berkurang,'' ungkapnya seusai melantik pejabat, Jumat (13/12/2019).

Mantan Menteri Sosial itu meminta semua pejabat bisa bersinergi. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena itu, pejabat OPD harus segera melaksanakan tugas dengan baik. 

"Saya berdoa, semua bisa menjalankan tugas yang diembannya,'' imbuh dia. 

Perubahan format itu menjadikan beberapa jabatan yang semula kosong menjadi terisi. Tapi, ada juga posisi jabatan yang sebelumnya ada pejabat, kini menjadi kosong. 

Misalnya, Kabiro Humas Protokol Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan beberapa posisi lainnya. 

Hingga kini belum ada penunjukan pejabat yang akan menjadi pelaksana tugas pada posisi tersebut. Khofifah baru menyampaikan dan melantik 20 pejabat. 

Pelaksana tugas belum ada penjelasan lebih lanjut. Proses mutasi kali ini relatif panjang. Pemprov menyelenggarakan asesmen pada pejabat eselon II di Jakarta. Pelaksanaanya sekitar Agustus lalu. Hasilnya juga sudah lama muncul. Tapi, Khofifah tak kunjung melakukan mutasi. 

Banyak yang mengira, Khofifah bakal melakukan mutasi setelah pelantikan Presiden Joko Widodo. Itu dilakukan agar bisa menyesuaikan kabinet yang disusun Presiden. Bisa jadi, ada kementerian baru atau dua kementerian dilebur menjadi satu. Proses tersebut bisa berdampak pada nomenklatur di daerah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement