Reformasi Kebijakan Dalam Bentuk Perkembangan Indonesia

Jumat, 13 Desember 2019 - 20:23 | 58.19k

Nadiatussilmi (Mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, FIA Unisma Malang), Peresensi Buku Reformasi Kebijakan Publik

FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Pada dasarnya reformasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut suatu aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pada sub bab pertama penulis menjelaskan reformasi kebijakan desentralisasi berdasarkan amandemen undang-undang dasar 1945. Bergulirnya reformasi pada tahun 1998 telah menimbulkan perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa hal penting yang meliputi: makna dan urgensi kebijakan desentralisasi serta implementasi dari kebijakan desentralisasi di Indonesia dengan melihat perbandingan tiap periodesasi undang-undang. Pemerintah daerah memiliki otonomi penuh yang dijamin oleh konstitusi Negara, untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, pada sistem ini dikenal juga adanya urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang penuh pemerintah pusat, karena berkaitan langsung dengan kepentingan Negara. Filosofi daerah, hal ini dilakukan oleh pemerintah orde baru dengan melakukan pengaturan keseragaman untuk semua jenis urusan yang diserahkan kepada daerah, bahkan sampai aturan pelaksana seperti juklak maupun juknis semua serba seragam untuk diimplementasikan di semua daerah. Model organisasi pemerintah daerah di dalam buku ini juga di jelaskan “Mereka yang dipilih bertanggung jawab kepada yang memilih” model ini memang membuat pemerintahan menjadi sangat demokratis. Makna “kedaulatan di tangan rakyat” seperti yang diinginkan oleh konstitusi mulai nampak secara remang-remang menggantikan “kedaulatan di tangan penguasa” yang berjalan selama 30 tahun.

Dalam memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya jika membahas beberapa konsep dalam kebijakan publik, penulis mengutip pendapat Young dan Quinn dalam Edi Suharto (2010:44): yaitu, tindakan pemerintah yang berwenang, sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor, sebuah kebijakan publik akan disususn berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: sebagai penguat (Hayat:2018) Identifikas, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam suatu proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Intinya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan seperti saat ini harus lebih memperhatikan sebuah kebutuhan dan masalah yang ada didunia nyata, di dalam suatu kebijakan terjalin suatu hubungan pemerintah dengan masyarakat dimana dalam suatu kebijakan harus mendapatkan respon positif dari masyarakat itu sendiri, seperti yang diambil contoh oleh penulis dari pengelolaan Danau Poso, yang pada beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan. Landasan hukum dalam pengelolaan Danau Poso adalah undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pada era saat ini birokrasi pemerintah di mata publik sangatlah buruk. Identitas birokrasi selalu dilekatkan dengan prilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dan lain-lain. Lebih dari itu mentalitas birokrasi pemerintah dianggap tidak mencerminkan sebagai pelayan masyarakat (public servant), Gerakan kontrol terhadap birokrasi dalam sebuah negara demokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting, di dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang dan pedoman untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Pada perkembangan berikutnya, di era desentralisasi politik yang menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuat birokrasi menjadi alat kekuasaan pemerintah daerah untuk mempertahankan kekuasaannya” Dikutip dari Hayat (2018). Penulis mengutip dari pendapat Dwiyanto (2007) dalam penelitiannya menemukan beberapa catatan penting terkait dengan kompleksitas birokrasi di Indonesia. Mulai dari budaya pelayanan yang belum berkembang, struktur organisassi yang tidak cocok dengan misi pelayanan, profesionalisme, dan Sumber Daya Manusia (SDM) rendah dan lingkungan politik yang kurang sehat hingga mentalitas yang buruk.

Kebijakan publik terus mengalami dinamika dari sebuah perkembangannya. Secara luas, suatu kebijakan publik terdiri dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tetapi dengan berjalannya suatu waktu semakin meningkatnya dinamika perkembangan ilmu administrasi publik, maka kebijakan publik membutuhkan sebuah reformasi kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi kebijakan tidak serta-merta menjadi bahan dalam formulasi kebijakan. Dibutuhkan sebuah konsep ulang dalam penyusunan formulasi kebijakan, yaitu reformasi kebijakan publik sebagai langkah konkret untuk mencari dan menemukan kebijakan baru, dan memperbaiki kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

Reformasi kebijakan sendiri mempunyai tujuan untuk membuat suatu keputusan dari hasil evaluasi kebijakan dan perlu diperbarui, diganti dengan kebijakan yang baru ataukah perlu diperbaiki menjadi suatu kebijakan yang lebih baik. Reformasi kebijakan mempunyai peran yang signifikan dalam menentukan formulasi yang lebih efektif dan efisien, supaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dengan adanya buku reformasi kebijakan publik ini sangat penting dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umum sebagai pemahaman terhadap nilai-nilai kebijakan publik dalam perspektif makro dan pesepektif mikro. Buku ini juga sangat cocok untuk dijadikan bahan dasar dan referensi bagi pelajar maupun akademis, dan menjadi referensi dasar bagi dosen maupun tenaga pengajar Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.