Pemerintah Akan Merevitalisasi BUMDES Tak Produktif dan Kurang Produktif

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah akan merevitalisasi BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang tidak produktif maupun yang kurang produktif.

Dalam rapat terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, Rabu (11/12/2019) sore di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden RI Jokowi mengaku menerima laporan bahwa ada 2188 BUMDES yang tidak beroperasi dan 1670 BUMDES yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. "Jadi tolong ini menjadi catatan," kata Presiden.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar usai mengikuti rapat terbatas itu kepada wartawan mengatakan, bentuk revitalisasi itu adalah penambahan modal, peningkatan jaringan, dan pendampingan.

“BUMDES itu kan hasil dari inisiatif desa. Jadi kita tidak bisa kemudian menutup BUMDES. Kita fungsinya adalah memfasilitasi dan merevitalisasi," katanya.

BUMDES yang akan direvitalisasi, menurutnya sebanyak mungkin. Mungkin sama dengan misalnya Kementerian Desa menargetkan 10 ribu pengentasan desa tertinggal menjadi desa maju. "Pak Presiden mengatakan itu kurang. Nah, kemudian di-profiling, kita lakukan, kita laksanakan," tambah Abdul Halim.

Abdul Halim Iskandar juga mengemukakan tentang pembentukan BUMDES Bersama, di mana beberapa BUMDES dalam satu kawasan menangani produksi dari hulu sampai hilir dengan baik. "BUMDES Bersama itu ada di Temanggung, Bali, dan Bangka Belitung. Nah sudah mulai banyak itu BUMDES Bersama. Tetapi kawasannya bisanya baru 5  desa sampai 10 desa," terangnya.

Dicontohkan, misalnya padi yang tadi produksinya hanya 3000 ton, setelah dilakukan kerja sama antar desa, dibangun BUMDES Bersama, penanaman, pendampingan penanaman, pendidikan dan seterusnya sampai panen, sampai kepada rice milling unit, bisa menghasilkan beras premium, untuk 2022 akan mencapai 6500 ton per tahun. "Berarti naik 100 persen," katanya.

"Itu kalau 3000 ton menjadi 6000 ton, kalau misalnya tempat lain dari 3000 ton bisa menjadi 10000 ton, terus ada lagi dari 50000 ton menjadi 200000 ton, maka ini membutuhkan jaringan. Kalau perlu ekspor," tambahnya.

Kalau sudah begitu, kata Abdul Halim Iskandar,  akan bisa digeser menjadi yang disebut dengan super holding dan kalau perlu melibatkan BUMN. Karena itu pemerintah akan merevitalisasi BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang tidak produktif maupun yang kurang produktif. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement