Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Pentingnya Kebijakan Publik untuk Tatanan Pemerintah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Rabu, 11 Desember 2019 - 16:18 | 389.06k
Muhamad Sarjan (Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)
Muhamad Sarjan (Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Buku ini menjelaskan mengenai kebijakan secara lebih mendalam dan secara keseluruhan demi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Terutama bagi kalangan Mahasiswa, buku ini sangatah bermanfaat ataupun sangat penting guna menambah wawasan, pengetahuan dan kecintaan terhadap Negara Republik Indonesia.

Buku kebijakan publik: evaluasi, reformasi, dan formulasi ini memberikan gambaran secara global tentang teori dan konsep yang dibangun dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan kebijakan publik; mulai dari formulasi, implemantasi, evaluasi dan reformasi dalam kebijakan publik. Mempunyai suatu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lainya sebagai siklus yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga dapat berpengaruh antara siklus kebijakan tersebut.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Di sisi lain, buku ini juga mengkaji tentang reformasi birokrasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proes manajemen pelayanan publik. Sebagai bagian tepenting dalam pencapaian tujuan pelayanan yang optimal, pelaksanaan reformasi birokrasi harus terus dikawal dan dilaksanakan sesuai dengan grand design Reformasi birokrasi 2005 sampai 2025 untuk mencapai ujuan tatanan pemerintahan yang baik (good governance).

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dari pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Sementara, Dye (1982) berpendapat bahwa policy is whateer governemenst choose to do or nor to do. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Dilakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan publik.

Kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspek-aspek kebijakan publik. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan kepada publik: di samping itu, untuk membentuk sebuah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Namun pada kenyataanya  yang terjadi, setiap kebijakan mengandung lebih dari satu tujuan kebijakan yang dikemukakan di atas, dngan kadar yang berkelainan. Dengan demikian, kebijakan publik selalu mengandung multi fungsi untuk menjadikan kebijakan itu adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama sehingga dapat disimpulkan kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama (Nungroho, 2006).

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Evaluasi kebijakan publik merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam penyampaian tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi  bahwasanya suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.

Reformasi birokrasi bahwasanya perubahan terhadap sistem yang ada dalam birokrasi, dimulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana, kebijakan, maupun sirkulasi dalam birokrasi. Perubahan itu mengarahkan pada perbaikan dan peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia, yaitu kapasitas dan kapabilitasnya semakin meningkat.

Reformasi kebijakan publik yaitu suatu perubahan terhadap sistem atau tatanan pemerintahan yang berorientasi pada perubahan mendasar untuk menjadi lebih baik.

Reformasi bahwasanya bentuk perubahan terhadap bentuk kebijakan yang menyatu dalam formulasi kebijakan yang menyatu dalam formulasi kebijakan, implementasi kebijakan maupun evaluasi kebijakan. Merupakan bentuk perbaikan terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dalm kebijakan publik yang mengarah pada perbaikan terhadap kebijakan yang akan datang.

Formulasi kebijakan bahwasanya bentuk perencanaan atau planning dari setiap kebijakan yang akan dilakukan. Gambaran dari program kerja yang menjadi patokan dan pedoman bagi pengambilan kebijakan.

Adapun dalam buku ini sangat menarik untuk dikaji oleh setiap mahasiswa, Dosen yang memerlukan rujukan ilmiah hal ini tidak terlepas dari penjabaran-penjabaran dalam kebijakan kita sendiri dapat melihatnya dangan kaca mata berpikir dari berbagai latar belakang selain itu pembahasan yang tersruktur dalam buku ini tentunya menunjukan cara berpikir ilmiah dan sistematis, sehingga diharapkan memudahkan bagi kalangan manapun yang mengkaji buku kebijakan publik dengan beragam pisau analisa.

Sulit saya mencari kelemahan dari buku ini, karena menurut pendapat saya buku ini telah sukses mengantarkan seseorang untuk bisa memahami apa itu kebijakan publik, dari segi teori, proses. Namun hal yang seharusnya ada dalam buku ini adalah sejarah perkembangan kebijakan publik dan juga implementasi untuk Negara Indonesia di buku ini menjadi alasan yang menjadi kekurangan di buku ini.

Kesimpulannya bagaimanapun saya beranggapan bahwa dalam buku ini sudah bisa dijadikan bahan rujukan utama mengnai topik kebijakan publik, terdapat hal-hal yang perhatikan juga seperti implementasi kebijakan publik di Negara Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Buku-Kebijakan-Publik.jpg

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES