TIMESINDONESIA, MATARAM – Tidak terasa usia NTB sudah menginjak 61 tahun, usia yg cukup tua dan usia 61 tahun juga dimaknai sebagai titik pijak dari usia-usia NTB yang sudah malampui setengah abad yang lewat. Begitu juga menuju usia satu abad NTB, diperkirakan peralihan kepempinan generasi di NTB yang sudah kedelapan dan begitu juga akan mencapai delapan kali peralihan kepemimpinan menuju satu abad.
Jika dari sekian kali peralihan kepempinan di NTB sampai dengan usia NTB 61 tahun, maka akan ditemukan beberapa jejak peninggalan yang baik dari para pemimpin NTB. Sebut saja, apa yang dititipkan oleh para Gubernur NTB sebelumnya yang telah memimpin NTB, jika itu dianggap baik, maka itu bisa diambil sebagai modal melanjutkan kebaikan untuk membangun NTB.
Modal besar untuk membangun NTB yang sudah berusia 61 tahun, tidak cukup program yang berorentasi pada kebutuhan jangka pendek. Apa yang sudah dicetak biru oleh para Gubernur sebelumnya adalah mahkota yang harus dijaga dan dilanjutkan dengan inovasi yang berdanpak langsung kepada rakyat.
Mengulang cetak biru para Gubernur NTB sebelumnya, diawali oleh sang Gogo Ranca Bumi Gora Gatot Suherman dilanjutkan oleh Warsito sang pencetus pariwisata, kemudian Dae Reso Harun Al-Rasyid yakni gerakan merubah prilaku masyarakat (GemaPrima), begitu juga yang dilakukan oleh L. Serinate sebagai Gubernur yang memelopori NTB membangun infrastruktur dasar, akses dan mutu.
Dan tidak kalah menomentalnya lagi yakni Gubernur termuda NTB TGB M. Zainul Majdi yang telah mencetus banyak program dari Pijar menjadi PiJari, bumi sejuta sapi, seribu wirausaha muda, pariwisata halal, gerakan 3A (absano, akino dan absano) dan masih banyak lagi program yang telah memberi kontribusi bagi kemajuan NTB yang disebut kala itu, nasib tergantung Bali (NTB). Bukan lagi mimpi melainkan menjadi kenyataan, begitu publik melihat NTB bergerak maju lebih cepat.
Harapan besar itu datang di era kepemimpinan Dr. Zul-Dr. Rohmi, bisa saja NTB bukan lagi bergerak lebih cepat lagi,melainkan melompat lebih jauh kearah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya yang disebut dengan NTB gemilang.
Lalu pertanyaan publik yakni, bisakah NTB mencapai Gemilang?. Jika dihitung dari usia 61 sampai berusia NTB ke 64 di era kepemimpinan Dr Zul -Dr Rohmi menakkodai NTB. Berpijak dari sebuah keyakinan Dr. Zul berkata "Bukankah langkah pertama adalah kunci kesuksesan untuk memulai membangun NTB untuk melangkah selanjutnya". Bisa jadi melangkah pertama dengan pasti dan memastikan langkah itu tanpa ada rintangan dan hambatan itu mustahil juga.
Langkah pertama itu diawali oleh Dr. Zul sebagai Gubernur NTB yakni menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dengan mengirim mahasiswa NTB keluar negeri. Ini mungkin sala satu cara dari sekian banyak cara dan program untuk meningkatalkan IPM (indeks pembangunan manusia) di NTB, ya tentu menyentuh sumber daya manusianya.
Sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah, terbukti dengan mengirim lagi Mahasiswa beasiswa S2 tujuan Malaysia dan Polandia dalam jumlah yang cukup banyak 174 orang.
Membenahi dan menyiapkan SDM yang unggul dalam menghadapi era 4.0, sudah didepan mata, bila saja generasi emas yang diharapkan menjadi icon NTB, tidak disiapkan sedari awal. Maka bisa jadi NTB gemilang bukan lagi IPM nya bergeser dipapan tengah, bisa jadi stagnan.
Menjawab persoalan SDM di NTB, tentu tidak cukup dengan program pengiriman mahasiswa keluar negeri, akan tetapi kualitas pendidikan formal dan informal, begitu juga dengan pendidikan swasta. Tantangan itu datang dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di NTB dan rata-rata lulusan SMA/SMK dan D3 yang setiap tahunnya mencapai seribu lebih orang.
Menjawab tantangan hari ini yang sudah didepan mata adalah tugas Gubernur NTB, tentu dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Sebab, setiap tahunnya akan selalu bertambah jumlah penggangguran yang ada di NTB.
Zero Weste
Begitu muncul dalam satu dari sekian banyak Misi Gubernurnya NTB, terkait dengan program unggulan Zero Waste. Reaksi dan apreasiasi publik terhadap program unggulan Zero Waste NTB.
Program unggulan Zero Waste yang diharapan bisa menjawab problem persampahan di NTB, dengan menyisir kelompok masyarakat NGO dan ormas sebagai penggerak, pelaku dan pemberdayaan masyarakat sadar akan arti kebersihan serta manfaat mengelolah sampah sebagai sumber ekonomi.
Jika saja program Zerro Weste,sebagai daya ungkit untuk merubah manset masyarakat sadar dan berswadaya serta inovastif dalam mengelola persampahan di NTB, seperti apa yang dilakukan oleh wali Kota Surabaya ibu Risma, yang lebih awal dilakukan adalah merubah manset masyarakat. Bukan ujuk-ujuk menawarkan Zero Weste adalah solusi. Tidak cukup dengan mengalokasi anggaran yang mencapai Rp 31 miliyar untuk mengelola sampah.
Tanpa ada kesadaran dan fakta integritas pemangku jabatan. Membangun komunitas baru dan komintas lama peduli sampah se propinsi NTB, dan tempat pembuangan dan pengelohan sampah serta pelatihan pengelolaan sampah yang Berbasis omset,sejatinya.
MotoGP dan Pariwisata
Jika saja, Moto GP yang akan dibangun dikawasan mandalika tidak terwujud. Bagaimana sakitnya masyarakat NTB. Tapi itu sekedar issu yang dibangun oleh pihak lain yang tidak ingin melihat NTB sebagai jendela dunia Pariwisata.
Kawasan Ekonom khusus yang sudah lama dicanagkan oleh presiden Republika Indonesia SBY dan dipertegas lagi oleh Presiden Jokowi yang menargetkan pembagunan serkuit MotoGP Mandalika harus rampung di tahun 2020 sudah menjadi nyata.
Keseriusan itu, dibuktikan oleh ITDC sebagai BUMN yang mengelola secara khusus kawasan Mandalika dengan rounbrikong dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang disekitar kawasan Mandalika.
Sudah saatnya juga, keberpihakan para tokoh agama untuk menyiapkan penyangga moral agama menghadapi tantang perubahan prilaku masyarakat sekitar kawasan Mandalika, kelak nanti terlaksananya MotoGP dan kawasan ekowisata khusus Kuta Mandalika. Sebab jika tidak, disiapkan dari awal pranata sosial keagamaan, sudah jelas sekali ancaman didepan mata itu akan terjadi, seperti pergaulan bebas, prostitusi dan narkoba.
Kesiap siagaan dini adalah tugas semua elemen, dalam rangka menjawab tantangan perubahan moral dan kemajuan sebuah kawasan. Apalagi KEK bisa menjadi pusat ekowisata khusus yang melibatkan berbagai steakholder berbagai negara di dunia.
Gizi Buruk Stunting
Hingga sampai saat ini dan sudah 8 Gubernur berganti di NTB, persoalan kemanusiaan yang bernama Gizi Buruk dan stunting belum juga bisa dijawab dengan tuntas oleh para pemangku kebijakan. Musibah besar kemanusiaan itu, datang sejak kepemimpinan Gubernur H. Lalu Serinata dan sampai hari ini.
Setidaknya apa yang menjadi program unggulan revitalisasi posyandu dan stunting yang mengalokasikan anggaran mencapai Rp 167 milyar oleh Gubernur NTB, bisa menjawab persoalan gizi buruk yang masih menghantui NTB.
Maka diperlukan kesamaan pandangan dan visi bersama bagi para pemangku kebijakan di kabupaten yang menjadi sumber gizi buruk dan stunting di NTB. Begitu juga dengan optimalisasi fungsi Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Jika berkaca dari apa yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan dan diakui oleh hanya Dinas Kesehatan NTB mengungkapkan data dan riset di tahun 2018 dengan jumlah gizi buruk di NTB berada diangka 5,91 persen dengan ditemukannya 186 kasus. Bagaimana dengan di tahun 2019, apakah ada data terbaru dan bisa jadi penderita gizi buruk di NTB meningkat, jika berkaca dari data tahun 2018 yang mencapai 186 bayi gizi buruk.
Menjadi penting dilakukan oleh semuan pemangku kebijakan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kesehatan prima,taguh dan upaya preventif serta pembinaan bagi ibu hamil.
Jika selama ini belum berjalan maksimal dan fungsi dinas di masing-masing kabupaten tidak seirma dengan gagasan besar Gubernur NTB dengan program unggulan revitalisasi posyandu dan stunting, maka bisa jadi tingka penyebaran dan populasi penderita gizi kurang mampu akan semakin meningkat.
Lihat saja dibeberapa kabupaten di NTB seperti di Kabupaten Lombok Timur terbanyak gizi buruk dan susul Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, Dompu serta diurutan kedua gizi buruk berada Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Bukankah dari tiga kabupaten ini yang menjadi icon pariwisata NTB, sangat tidak elok, jika warganya masih banyak yang menderita gizi kurang mampu dan akan berujung pada gizi buru. Sejatinya bukan lagi menjadi alasan, sebab kasus gizi buruk di NTB bukan persoalan baru dan sepele, melainkan turun temurun dari era gubernur Harun Al Rasyid, Srinate, TGB, dan dilanjutkan lagi oleh DR. Zul yang seharusnya bisa menjawab persoalan gizi buruk dan stunting.
Dari 6 misi besar membangun NTB yakni (NTB tangguh dan mantap NTB bersih dan melayani NTB sehat dan cerdas, asri dan lestari NTB, sejahtera dan mandiri serta aman dan tangguh) yang telah dicanangkan oleh Gubernur NTB.
Dan di usia NTB yang ke 61 tahun, bisa menjawab dari sekian banyak persolan ke NTB an yang masih saja terjadi, seperti kasus narkoba, teroris dan TKW yang menyisakan masalah keluarga yang ditinggal.
Begitu juga dengan persoalan kesempatan kerja/pengangguran yang belum bisa mengakses bagi para sarjana dan lulusan D3 serta SMS/SMK yang masih cukup banyak. Semoga saja NTB kita yang berusia 61 tahun dan NTB di usia satu abad nantinya, bisa menuju NTB Gemilang sebagaimana dalam visi Gubernur NTB. Wallahu A'wambissawab. (*)
*) Penulis Suaeb Qury, Ketua LTN NU NTB
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
