Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Kebijakan Menjadi Pola Kepentingan Dalam Membuat Keputusan

Selasa, 10 Desember 2019 - 20:34 | 104.93k
Dea Islamiati (Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, FIA, Unisma Malang)
Dea Islamiati (Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, FIA, Unisma Malang)
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat format maupun informal. Sementara, dye (1982) berpendapat bahwa policy is whatetever governements choose to do or not do. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan membuat keputusan adalah membuat kebijakan,  Kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang masih melekah dalam aspek-aspek kebijakan publik.  Di samping itu, untuk membentuk sebuah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut agar tercapaian sesuai yang diharapkan. Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri dan merupakan konstinuitas dari kebijakan yang perna ada, sebagai rangkaian yang tidak dapat di pisahkan untuk menemukan pola yang relavan dan baik bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan menjadi pola penting dalam mengetahui apakah kebijakan apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil yang baik, kecepatan dalam pelaksanaan, ketetapan sasaran,  sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan melekat dalam proses kebijakan publik. Formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan kebutuhan secara langsung atau tidak langsung diawali oleh proses pengamatan, penelitian pengkajian dan berbagai analisis sebelum rumusan kebijakan itu ditetapkan; mulai dari serap anspirasi masyarakat yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Di samping itu, formulasi juga dilakukan dengan berbagai kajian secara ilmiah untuk mengetahui aspek kemanfaatan dan kemudahan rata suatu kebijakan. Itu semua berangkat dari konsep reformasi yang di butuhkan perbaikan dan perubahan terhadap kebijakan yang sudah ada.  Reformasi yang di bangun membentuk sebuah konsepsi dasar yang menjadi tuntutan, aspirasi, maupun temuan secara ilmiah yang selanjutnya akan membentuk kerangka formasi formulasi sebagai dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan publik.  Kebijakan sering kali gagal karena tidak di sertai dengan formulasi (perencanaan) yang baik, benar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik atau tidaknya sebuah perencanaan di tentukan dari apa yang menjadi orientasi dari kebijakan tersebut, bagaimana proses perumusan formulasi yang dilakukan, dan siapa yang menjadi subjek dan objek dari kebijakan tersebut.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

BAB II  KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik adalah segala sesuatu atau apapun  yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik sebagai sesuatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah apabilah pemerintah memiliki untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah bukan hanya, merupakan keinginan atau penjabat pemerintah saja, di samping itu, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik.

a. Kebijakan publik slalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang bereorentasi pada tujuan.

b. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.

c. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar di lakukan oleh pemerintah

d. Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif.

e. Kebijakan pemerintah setidak-setidaknya dalam arti positif didasarkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa (Islamy, 1994).

BAB III  EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik-tekniknya pengukuranya, dan metode analisisnya. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, dengan membandingkan antara hasil yang memperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.

BAB IV  PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan sebagian dari bentuk evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan perkerjaan dengan baik atau tidak. Penilaian kinerja dalam setiap organisasi menjadi penting setiap pemimpin melakukan penilaian kinerja terhadap setiap orang untuk memastikan apakah perkerjaan sudah dilakukan dengan baik.

BAB V  REVORNASI BIROKRASI

Pengertian reformasi birokrasi (2011) adalah upaya melakukan perubahan secara fundamental dan menyeluruh dalam bidang pemerintah, terutama dalam bidang sumber daya manusianya (birokrat) untuk menghasilkan tatanan pemerintahan yang baik, memiliki karakteristik, peduli, professional berintegritas, mampu menyelengarakan pelayanan yang unggul, berperan sebagai agen pembaharu, dan berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasis.

Dari pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan sebuah instrument untuk mengembalikan dan menciptakan tatanan pemerintah menjadi yang lebih baik dengan pelayanan publik yang professional, akutabel dan transparansi.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

BAB VI  PELAYANAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE

Pelayanan publik usaha seorang atau kelompok atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan (Toha, 1991; Sedarmayanti, 2013) setiap kebutuhan masyarakat harus kebutuhan  oleh pelayanan publik yang diberikan oleh instansi atau sekelompok orang instansi atau sekelompok untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan.

Hayat (2017), memberikan penguatan tentang pengertian dari pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik adalah pemberian hak dasar kepada warga Negara atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Tidak hanya melayani dalam makna harfiyahnya, tetapi pelayanan secara menyeluruh terhadap aspek yang dilayani.

Beberapa persyaratan yang perlu di penuhi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik.

1) Mendorong masyarakat untuk untuk ikut ambil bagian dari proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2) Mengupayakan adanya saling percaya di antara masyarakat dan pemerintah.

3) Kemampuan untuk menyingkapi setiap masalah yang timbul, menampung aspirasi dan keluhan masyarakat secara tepat, tampa ada perbedaan

4) Profesionalisme yang terlihat dari kemauan, kemampuan, dan keahlian birokrasi pemerintahan sehingga mereka mampu melayani publik secara mudah, cepat, akurat sesuai permintaan.

BAB V  FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Formulasi kebijakan publik adalah suatu proses pemikiran dan tindakan yang memiliki kewenangan dalam suatu bentuk kepercayaan untuk memberikan penalaran secara sistematis dengan menggunakan data dan informasi yang baik dan benar, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang yang membaca atau mendengar. Pelaksanaan formulasi kebijakan membutuhkan tehknik dan cara yang dapat di lakukan secara efektif dan efesien.

1. Penafsiran fenomena

2. Penyusunan agenda kegiatan

3. Perumusan masalah

4. Indentifikasi masalah

5. Pemecahan masakah

6. Tekhnik pertimbangan keputusan

7. Penyusunan konsep kebijakan publk

8. Sosialisasi konsep kebijakan publik.

PENUTUP

Setiap buku memiliki karya dan memiliki makna tersendiri dan memiliki manfaat dan kelebihan baik yang singnifikan maupun yang tidak singnifikan di antara karya buku ini adalah:

1) Dari awal pembahasan hingga ujung buku ini semua saran akan makna dan pengetahuan tidak ada ruang untuk menuangkan  parangraf yang tidak berbobot.

2) Ulasan buku sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh semua kalangan yang baca buku ini

3) Buku ini amat rinci sehingga dapat membutuhkan dan mengetahui yang kita butuhkan permasalahan publik.

Buku-Kebijakan-Publik.jpg

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES