Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Kebijakan Zonasi dan Pemerataan Pendidikan

Selasa, 10 Desember 2019 - 14:33 | 72.57k
Kebijakan Zonasi dan Pemerataan Pendidikan
Uyyun Regia Fatva, Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (Unisma)
FOKUS

Universitas Islam Malang

Editor: Dhina Chahyanti

TIMESINDONESIA, MALANGPUBLIK dikejutkan dengan adanya sistem zonasi yang diterapkan oleh siswa SMP dan SMA se-Indonesia. Sistem ini diterpkan mulai tahun 2017 dan mulai diberlakukan di seluruh Indonesia tahun 2018. Sistem zonasi merupakan sistem yang baru diterapkan diseluruh Indonesia, kebijakan ini meruapakan kebijakan yang bertujuan agar mensejahterahkan rakyat melalui jalur pendidikan. Degan adanya sistem zonasi ini diharapkan. Kebijakan zonasi ini dikeluarkan karena sistem kastanisasi dan favoritisme di sekolah atau dunia pendidikan sering terjadi. Banyak sekolah yang mengalami kejadian seperti kejadian kastanisasi dan favorotisme dibidang pendidikan, sehigga terdapat sekolah yang hanya banyak di isi oleh kalangan yang berstatus ekononomi di atas rata-rata atau sekolah tersebut hanya di isi oleh kalangan siswa yang pintar atau siswa yang memiliki nilai danum tinggi. Oleh karena itu kebijakan zonasi ini dikeluarkan guna mengatisispasi kejadia favoritisme dan katanisasi yan marak di dunia pendidikan.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kebijakan zonasi ini diimplemtasikan sejak tahun 2017 dan diterapakan dengan peraturan mentri Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018. Dengan sistem zonasi, sekolah diprioritaskan menerima calon peserta didik yang tempat tinggalnya dekat dengan lembaga pendidikan dituju. Kebijakan ini dilakukan saat kegiatan PPDB ( panita penerimaan siswa baru). Kebijakan zonasi ini memprioritaskan calon peserta didik baru yang tempat tinggalnya dekat dengan lembaga pendidikan. Dan sistem PPDB yang dulu sudah tidak berlaku. Dengan adanya sistem ini maka 90 % siswa dari wialayah terdekat dengan lembaga pendidikan, 5% siswa pindahan, dan 5 % siswa dari siswa berprestasi.

Oleh karena itu kebijakan zonasi diberlakukan di setiap daerah namun di samping kebijakan zonasi di terbitkan banyak di settiap dearah yang mengalami kericuhan akibat sistem ini. banyak yang mengeluh mengenai sistem tersebut masyarakat merasa dirugikan dengan sistem ini misalnya PPDB yang biasanya menggunakan danum malah menggunakan jarak antara tempat tinggal dengan lembaga pendidikan, akurasi jarak antara tepat tinggal dan lembaga pendidikan yang dicek secara online yang tidak akurat dan lain sebagainya. Banyak kericuhan yang terjadi di masyarakat akibat dari sistem ini di setiap daerah di Indonesia.

EVALUASI KEBIJAKAN

Kebijakan sitem zonasi merupakan kebijakan yang di lakuakan pemerintah dalam upaya mensejahterahkan rakyat di bidang pendidikan dengan berlandaskan peraturan menteri Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018. Dengan sistem zonasi, sekolah diprioritaskan menerima calon peserta didik yang tempat tinggalnya dekat dengan lembaga pendidikan dituju. Maksudnya dengan adanya sistem zonasi ini maka pemerintah dapat melakukan pemerataan kesejahteraan melalui jalur pendidikan.  Dalam sistem ini kebijakan zonasi menitik beratkan penerimaan siswa baru dengan jarak tempat tinggal dengan lembaga pendidikan. Sistem danumpun  tergeser menjadi sistem ini dalam usaha penerimaan siswa baru.  Dalam penerimaan siswa baru dengan sistem ini banyak terjadi kericuhan di setiap daerah-daerah di Indonesia seperti di Malang terjadi ketidak akuratan data saat dicek secara online terutama dalam penegecekan data berupa jarak yang berdampak pada siswa tersebut saat kegiatan peneriamaan peserta didik baru.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Perlu kita ketahui kebijakan zonasi ini masih belum berjalan dengan baik, kebijakan ini masih terjadi kericuhan di setiap-setiap daerah di Indonesia. dan berdampak pada siswa yang ingin mendaftar. Evaluasi kebijakan pemerintah sangat diperlukan guna memperbaiki atau menjadikan kebijakan ini menjadi lebih baik. Kebijakan ini perlu dievaluasi karena banyak terjadi kericuhan-kericuhan di setiap daerah di nusantara ini terutama pada daerah terpencil yang mengalami ketimpangan di daerahnya. Evaluasi yang harus dilakukan pemerintah guna memperbaiki kebijakan ini.

Pertama kebijakan zonasi ini meruapakan kebijakan yang bersifat nasional maksudnya kebijakan merupakakan kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh di seluruh nusantara. Pada intinya kebijakan ini justru malah meberatkan daerah-daerah di Indonesia, terutama pada daerah-daerah terpencil yang memiliki akses dan sarana prasarana yang kurang baik dan membuat pelaksanaan kebijakan ini di daerah-daerah terpencil menjadi kurang baiak dalam segi pelaksanaan. Akses internet yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan terutama dalam penginputan data yang kurang baik. Serta akses jalan di daerah terpencil yang hanya bisa digunakan untuk jalan kaki yang tak layak digunakan sebagai sarana prasarana dan ruang kelas yang kurang memungkinkan digunakan saat kegiatan pembelajaran yang kurang baik dan masih belum dikatakan layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan evaluasi kebijakan zonasi ini guna untuk mensejahterahkan rakyat melalui jalur baik.

Kedua, kebiajkan zonasi ini kurang melibatkan pemerintah satu dengan yang lain. Dalam kebijakan ini kebijakan zonasi nyatanya tidak ada koordinasi antara pemerintah. pemerintah antara Kemendagri, Kemendikbud dan Kemenag berjalan sendiri sendiri dan tidak terjadinya koordinasi dan singkronisasi. Peran ke tiga elemen pemerintahan sangat diperlukan guna melancarkan kebijakan. Sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat di perlukan agar dapat melakukan pemerayaaan kesejahteraan. Dalam penerapam kebijakan ini banyak juga yang menyinggung, karena kebijakan kurang tepat terutama orang tua dan elemen-elemen masyarakat. Nyatanya kebijakan ini hanya dilakukan oleh satu lembaga pemerintahan. Dalam hal ini evaluasi sangat diperlukan terutama lembaga pemerintahnanya yang berjalan sendiri-sendiri.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Ketiga, kebijakan ini dinilai kurang tepat karena kebijakan ini saat dialakukan disetiap daerah-daerah di-Indonesia. Banyak daerah-daerah di nusantara yang belum siap kerena sarana dan prasarana di setiap darah yang belum memadai terutama di daerah terpencil yang memilki akses jalan, sarana belajar mengajar, dan infrastruktur sekolah yang kurang memadai sehingga banyak daerah-daerah yang belum siap melaksanakan kebjakan zonasi ini. infratruktur di sekolah yang masih jauh dari kata layak dan yang masih belum rata membuat banyak daerah yang belum siap melaksanakan kebijakan ini.

Keempat, dalam pertama kali pelaksanaan kebijakan ini banyak terjadi kericuhan di setiap dearah yang membuat pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Dan membuat masalah di setiap daerah. Masalah yang sering terjadi adalah kurang akurasinya data dalam pengecekan secara online yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dan berakibat sekolah siswa tersebuat tidak dapat diterima di lembaga pendidikan.

Pasca Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi di Indonesia adalah kebijakan yang dilakukan menyeluruh di nusantara ini namun kebijakan ini mengalami penyimpangan-penyimpangan karena berbagai hal. Terdapat pihak yang dirugikan akibat sistem ini diberlakukan. Dalam kasus ini kebijakan zonasi masih kurang baik saat dilaksanakan pertama kali. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah namun anggapan utamanya kebijakan ini merupakan kenijakan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) karena banyak siswa atau siswi yang ingin bersekolah dimana-mana dan diatur oleh pemerintah. Kebijakan ini adalah kebijakan yang melanggar HAM. Serta kebijakan ini masih belim stabil karena masih banyak ketimpangan-ketimpangan di daerah-daerah terpencil di nusantara.

Berharap, pemerintah segera melakukan penyelengaraan evaluasi atas kebijakan ini guna meningkatkan kesehteraan di bidang pendidikan di Indonesia, serta agar dapat menaggulani ketimpangan-ketimpangan di daerah-daerah di Indonesia. Pemerintah juga sebaiknya memperbaiki infrastruktur yang ada di dearah-daearh yang kurang inftastrukturnya atau dengan kata lain daerah tersebut masih kurang layak digunakan infrastrukturnya seperti sekolah, fasilitas sekolah, dan jalan menuju sekolah yang kurang baik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

*) Penulis: Uyyun Regia Fatva, Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (Unisma)

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id



Publisher : Sholihin Nur
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Peran Pramuka Membentuk Perdamaian Lewat Messengers of Peace
    Peran Pramuka Membentuk Perdamaian Lewat Messengers of Peace
    22/09/2020 - 16:08
  • Anggota DPR RI Nanang Samodra Gelar Sosialisasi Empat Pilar Negara di Unizar Mataram
    Anggota DPR RI Nanang Samodra Gelar Sosialisasi Empat Pilar Negara di Unizar Mataram
    22/09/2020 - 16:01
  • Perkuat Kapasitas Pebisnis Kriya, Kemenparekraf RI Gelar Pelatihan Pemasaran Digital
    Perkuat Kapasitas Pebisnis Kriya, Kemenparekraf RI Gelar Pelatihan Pemasaran Digital
    22/09/2020 - 15:54
  • SIM D Gratis, Hadiah Istimewa Satlantas Polresta Malang Kota Bagi Pengendara Difabel
    SIM D Gratis, Hadiah Istimewa Satlantas Polresta Malang Kota Bagi Pengendara Difabel
    22/09/2020 - 15:42
  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Minus, Akankah Indonesia Berpotensi Resesi?
    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Minus, Akankah Indonesia Berpotensi Resesi?
    22/09/2020 - 15:36
  • Pertamina Salurkan Dana 3,3 Miliar untuk Proyek UMKM Naik Kelas
    Pertamina Salurkan Dana 3,3 Miliar untuk Proyek UMKM Naik Kelas
    22/09/2020 - 15:30
  • Bupati Jombang Luncurkan Sentral Industri Tape Ketan Hijau di Desa Kedawung
    Bupati Jombang Luncurkan Sentral Industri Tape Ketan Hijau di Desa Kedawung
    22/09/2020 - 15:24
  • Netizen Takjub, Foto KTP Gadis Kelahiran Majalengka ini Sangat Cantik
    Netizen Takjub, Foto KTP Gadis Kelahiran Majalengka ini Sangat Cantik
    22/09/2020 - 15:18
  • Sirnegikan Sejumlah Program, TP PKK Ponorogo Gelar Rakor
    Sirnegikan Sejumlah Program, TP PKK Ponorogo Gelar Rakor
    22/09/2020 - 15:12
  • Perilaku Berwisata di Tengah Pandemi Covid-19
    Perilaku Berwisata di Tengah Pandemi Covid-19
    22/09/2020 - 15:06

TIMES TV

Rahasia Tubuh Bugar dan Cantik Aktris Yurike Prastika

Rahasia Tubuh Bugar dan Cantik Aktris Yurike Prastika

17/09/2020 - 11:27

[CEK FAKTA] Pemerintah Bagikan Laptop bagi Siswa dan Guru Terdampak Covid-19

[CEK FAKTA] Pemerintah Bagikan Laptop bagi Siswa dan Guru Terdampak Covid-19
Warga SDK Santa Maria 2 Turut Rayakan HUT 33 Arema FC

Warga SDK Santa Maria 2 Turut Rayakan HUT 33 Arema FC
Hari Ulang Tahun  Arema FC, Ideologi dan Prinsip Dasar Arek-arek Malang

Hari Ulang Tahun  Arema FC, Ideologi dan Prinsip Dasar Arek-arek Malang
[CEK FAKTA] Gibran Tantang Rocky Gerung, Presiden Jokowi Serahkan Jabatan ke Prabowo

[CEK FAKTA] Gibran Tantang Rocky Gerung, Presiden Jokowi Serahkan Jabatan ke Prabowo

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Peran Pramuka Membentuk Perdamaian Lewat Messengers of Peace
    Peran Pramuka Membentuk Perdamaian Lewat Messengers of Peace
    22/09/2020 - 16:08
  • Perilaku Berwisata di Tengah Pandemi Covid-19
    Perilaku Berwisata di Tengah Pandemi Covid-19
    22/09/2020 - 15:06
  • Pemimpin yang Berdaya Cipta dan Bertanggung Jawab
    Pemimpin yang Berdaya Cipta dan Bertanggung Jawab
    22/09/2020 - 14:12
  • Urgensi Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020
    Urgensi Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020
    22/09/2020 - 12:06
  • Mayday!, Pesawat Sedang Dibajak
    Mayday!, Pesawat Sedang Dibajak
    22/09/2020 - 10:54
  • Kurikulum Baru: Biarkan Sejarah Berbicara
    Kurikulum Baru: Biarkan Sejarah Berbicara
    22/09/2020 - 03:22
  • Politik, Pemimpin dan Kepemimpinan
    Politik, Pemimpin dan Kepemimpinan
    21/09/2020 - 18:27
  • Membangun Optimisme di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi
    Membangun Optimisme di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi
    21/09/2020 - 15:12
  • Pengakuan 3 Pemerkosa Mahasiswi Secara Bergilir
    Pengakuan 3 Pemerkosa Mahasiswi Secara Bergilir
    22/09/2020 - 05:10
  • Innalillahi Elvy Sukaesih Dikabarkan Meninggal, Anak: Astaghfirullah
    Innalillahi Elvy Sukaesih Dikabarkan Meninggal, Anak: Astaghfirullah
    22/09/2020 - 13:04
  • Radar TNI Rekam Kemunculan 200 Kapal Perang Asing di Selat Malaka
    Radar TNI Rekam Kemunculan 200 Kapal Perang Asing di Selat Malaka
    22/09/2020 - 07:10
  • Ajudan Prabowo Pamer Foto SBY di Sekolah Pasukan Elite Amerika
    Ajudan Prabowo Pamer Foto SBY di Sekolah Pasukan Elite Amerika
    22/09/2020 - 10:10
  • Ternyata Mayjen TNI Andi Cucu Panglima Perang Kerajaan Islam Bone
    Ternyata Mayjen TNI Andi Cucu Panglima Perang Kerajaan Islam Bone
    22/09/2020 - 08:08