Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Formulasi Perubahan Pada Kebijakan Publik Dalam Memperbaiki Birokrasi Pemerintahan di Indonesia

Minggu, 08 Desember 2019 - 12:44 | 74.49k
Formulasi Perubahan Pada Kebijakan Publik Dalam Memperbaiki Birokrasi Pemerintahan di Indonesia
Indah Septiana Sutarno (Mahasiswa FIA Unisma Malang)
FOKUS

Universitas Islam Malang

Editor: Dhina Chahyanti

TIMESINDONESIA, MALANG – Di Era Otonomi Daerah seperti sekarang ini setiap negara dituntut untuk menetapkan kebijakan-kebijakan disetiap pemerintah dalam menjadikan kondisi kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, maupun politik menjadi semakin efektif, efesien, dan kompetitif. Maka dari itu kebijakan publik mengalami berbagai tantangan yang semakin komprehensif. Upaya mencampuri, mempengaruhi, bahkan mengendalikan pihak lain dengan tujuan mewujudkan tujuan tertentu misalnya mencampuri urusan politik, ekonomi, maupun sosial yang semakin menguat seiring dengan menguatkan reformasi birokrasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Kebijakan publik mempunyai porsi yang cukup ideal dalam penyelenggaraannya berawal dari policy formulation, policy implementation, and policy evaluation. Penyelenggaraan  pemerintah yang baik adalah harapan semua para masyarakat disuatu negara. Disitulah nilai-nilai kemaslahatan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam buku ini penulis membahas 4 bagian yang menjelaskan secara rinci dan spesifik dari setiap bagian ataupun bab yang disajikan mengenai reformasi kebijakan. Penulis juga mencantumkan beberapa contoh masalah yang terjadi di Indonesia sendiri baik dari lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, maupun lingkungan politik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pada bagian 1 mengenai reformasi kebijakan publik, yang di dalamnya menjelaskan reformasi kebijakan desentralisasi berdasarkan amandemen UUD 1945. Dalam amandemen tersebut penulis menyatakan ada beberapa pasal yang krusial salah satunya adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil amandemen tersebut melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan menjadi payung hukum dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Dan ada beberapa Undang-Undang lainnya, bila melihat rentang waktu kehadiran setiap undang-undang tersebut sungguh merupakan perjalanan yang tidak mudah dan penuh dramatisasi. Hal tersebut tidak terlepas dari suasana kebatinan para penyusunannya serta situasi dan kondisi sosial politik pada saat undang-undang tersebut dirumuskan. (Kata penulis hal. 5). Penulis juga menjelaskan beberapa konsep reformasi kebijakan mulai dari filosofi dasar, pembagian susunan pemerintahan, peran dan fungsi utama pemerintahan daerah, penggunaan asas penyelenggaraan pemerintah, model organisasi pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu saja penulis menjelaskan mengenai reformasi kebijakan dalam pengelolaan danau di daerah Poso, dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan pengelolaan danau di daerah Poso dengan menganalisis tentang stakeholder. Penulis mengutip dari Freeman (1984:25) mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Stakeholder juga disebut sebai pengelolaan ekosistem. Stakeholder sendiri memiliki peran penting dalam melakukan perubahan, namun sayangnya dalam undang-undang belum memuat pola keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan danau secara jelas.

Selanjutnya penulis menjelaskan tentang meluruskan beberapa kebijakan reformasi birokrasi yang ada di Indonesia dengan sinergi area perubahan dan sasaran dalam reformasi birokrasi dan memperkuat spirit kebijakan reformasi birokrasi dengan Al-Mabadi Al khamsah yakni di antaranya: (1) As-Shidqu, mengandung pengertian sifat kejujuran atau kebenaran, kedisplinan dan keterbukaan. (2) Al-Amanah wal-Wafa bil ‘ahd. Al-Amanah secara bahasa artinya dapat dipercaya sedangakan wal-Wafa bil ‘ahd artinya menetapi janji. Artinya bahwa Al-Amanah wal-Wafa bil ‘ahd merupakan satu kesatuan. (3) Al-‘Adalah, merupakan sebuah prinsip menjunjung tinggi keadilan, objektivitas, proporsionalitas, dan taat asas. (4) At-Ta’awun, artinya adalah tolong menolong atau solidaritas. (5) Istiqamah, secara harafiah artinya adalah konsistensi. Jika sifat-sifat yang demikian dibudayakan dalam birokrasi maka seorang birokrat sebagai pelaksana kebijakan dan penyedia akan konsisten berpegang teguh pada visi, misi dan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dan mengedepankan kepentingan bersama dan berorientasi memberikan layanan kepada masyarakat disekitarnya demi terwujudnya kesejahteraan.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dan yang terakhir mengenai Palu zero poverty: mengurangi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Di era demokrasi dan otonomi daerah ini, kebijakan publik tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah namun menjadi produk legislasi yang dilahirkan dari oleh dan untuk publik. Dalam hal ini kemiskinan dikategorikan masalah utama penghambat pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensioanl. Penulis mengatakan bahwasannya kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, buadaya, politik, bahkan juga ideologi. Sehingga untuk menanggulangi kemiskinan tersebut dari pemerintah Kota Palu menggunakan Konsep zero poverty digagas sejak beberapa tahun yang lalu oleh  Caritas Europe.

Pada bagian 2 penulis membahas mengenai kebijakan publik. Penulis menguraikan mulai dari konsep kebijakan publik formulasi kebijakan yang di dalamnya menjelaskan mengenai implementasi dalam kebijakan publik. Selanjutnya penulis melakukan perumusan kebijakan publik, dan penulis mencantumkan beberapa masalah yang sudah di implementasikan yaitu ialah implementasi reformasi kebijakan dalam pengelolaan Danau Limboto, implementasi kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) dan yang terakhir tentang kebijakan penataan organisasi  dalam perangkat daerah.

Pada bagian 3 mengenai kebijakan dan pelayanan publik. Penulis menyatakan bahwasannya pelayanan publik adalah instrumen utama dalam penerapan reformasi birokrasi untuk mencapai good governance. Good governance sebuah tujuan akhir dari rangkaian penyelenggaraan kebijakan publik. Dalam bagian ini penulis menjelaskan  tentang reformasi dan optimilasasi dalam pelayanan, pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan yang terakhir mengenai policy partnership dalam mewujudkan kemandirian desa, namun demikian, penulis mengatakan kegiatan partnership untuk mewujudkan kemandirian desa dalam implemenatasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut masih terjebak dalam formalitas implementasi program dan duplikasi terhadap program-program sebelumnya. Penulis juga menyatakan secara konsep dalam mewujudkan kemandirian desa sangatlah bagus namun dalam implementasi masih membutuhkan sentuhan yang lebih serius dengan menempatkan pemerintah dan masyarakat desa sebagai subjek kebijakan bukan sebagi objek.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pada Bagian 4 penulis membahas mengenai kebijakan dan otonomi daerah.  Di dalamnya penulis menganalisa berbagai dampak kebijakan dalam program kebun sekolah untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak. Karena Indonesia sendiri termasuk negara dengan penduduk yang kurang mengonsumsi buah dan sayuran.  Sehingga pemerintah dapat  membantu masyarakat dalam hal konsumsi buah dan sayur-sayuran, dapat dilakukan dengan cara membuat program-program diantaranya memberi makanan sehat terhadap anak-anak melalui sekolah-sekolah yang sudah terindikasi mengalami malnutrisi (kekurang gizi). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hirscman dan Chriqui (2012) mengemukakan bagaimana kebijakan pemerintah yang ingin menjamin dan menjaga kesehatan siswa sekolah melalui kebijakan dan program makan di sekolah (Hal.296)

Dan yang terakhir mengenai senjakala otonomi daerah. Penulis menguraikan tentang awal diberlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan undang-undang tersebut. Penulis menyatkan Otonomi Daerah dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangatlah bagus, yaitu guna untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarkatnya dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan pembangunan. Namun menurut Haris dkk., 2005 yang dikutip oleh Hayat dalam buku ini bahwa, Dalam proses implementasi otonomi daerah yang pelaksanaannya secara komprehensif  baru berlaku januari 2001 ini dalam pelaksanaanya tidaklah berjalan mulus dan masih menghadapi kendala-kendala, baik itu pada tataran konsepsual maupun praktik-praktik lapangan jika tidak dilakukan perbaikan segera akan mengahambat tujuan otonomi itu sendiri.

Maka dari beberapa point penting yang sudah di sampaikan di atas, untuk melakukan evaluasi pada suatu kebijakan tidak serta merta akan menjadi bahan dalam proses atau formulasi kebijakan, sehingga dibutuhkan sebuah konsep ulang dalam penyusunan formulasi kebijakan, yaitu reformasi kebijakan publik sebagai langkan konkret untuk menemukan formula baru, dan mengganti formula yang ada atau memperbaiki formula yang sudah ada dalam perbaikan birokrasi pemerintahan ataupun kebijakan publik dalam suatu negara.

Oleh karena itu, penjelasan yang disampaikan penulis melalui buku ini sangatlah bermanfaat dan penting untuk kita ketahui terutama bagi kalangan akademis, pengamat kebijakan serta pembuat kebijakan publik. Di dalam buku ini, juga diperlihatkan berbagai perumusan ataupun pengimplematasi dalam suatu reformasi kebijakan yang harus kita telusuri, memperhatikan, menelaah dan menerapkan ketika kita membuat sebuah kebijakan yang berkualitas dan dapat memenuhi kepuasan masyarakat. Namun alangkah baiknya penggunaan kata-kata yang tidak mudah dipahami lebih diminimalisir, agar para pembaca lebih mudah memahami makna yang terdapat di dalamnya.

Resensi-Reformasi-Kebijakan-Publik-hayat.jpg

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id



Publisher : Sholihin Nur
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Kebahagiaan Para Santri PPPA Daarul Quran Saat Bertemu dengan Orang Tua Asuh
    Kebahagiaan Para Santri PPPA Daarul Quran Saat Bertemu dengan Orang Tua Asuh
    05/08/2020 - 10:38
  • Pembangunan Pasar Legi Ponorogo Mulai Munggah Molo, Ditarget Rampung Desember
    Pembangunan Pasar Legi Ponorogo Mulai Munggah Molo, Ditarget Rampung Desember
    05/08/2020 - 10:34
  • Kemendikbud Minta Maaf, Muhammadiyah Tetap Tak Ikut Program POP
    Kemendikbud Minta Maaf, Muhammadiyah Tetap Tak Ikut Program POP
    05/08/2020 - 10:27
  • Bocah 4 Tahun Meninggal di Kolam Renang Villa So Long Banyuwangi
    Bocah 4 Tahun Meninggal di Kolam Renang Villa So Long Banyuwangi
    05/08/2020 - 10:23
  • Pasien Positif Covid-19 Banyuwangi Bertambah Tiga
    Pasien Positif Covid-19 Banyuwangi Bertambah Tiga
    05/08/2020 - 10:12
  • Setelah Melahirkan, Kahiyang Ayu Langsung Beri ASI untuk Anak Keduanya
    Setelah Melahirkan, Kahiyang Ayu Langsung Beri ASI untuk Anak Keduanya
    05/08/2020 - 10:02
  • Program CSR Mowilex Indonesia Raih 3 Top CSR Award 2020
    Program CSR Mowilex Indonesia Raih 3 Top CSR Award 2020
    05/08/2020 - 09:46
  • Bertemu dengan Menhan RI, Bambang Kristiono Perjuangkan NTB jadi Penyangga Program Food Estate 
    Bertemu dengan Menhan RI, Bambang Kristiono Perjuangkan NTB jadi Penyangga Program Food Estate 
    05/08/2020 - 09:22
  • Kasus Ancaman Pembunuhan Dilimpahkan ke Kejaksaan, Sekda Syaifullah Siap Kooperatif
    Kasus Ancaman Pembunuhan Dilimpahkan ke Kejaksaan, Sekda Syaifullah Siap Kooperatif
    05/08/2020 - 09:21
  • Ledakan Maha Dahsyat di Lebanon, Kemenlu RI: Satu WNI Luka Ringan
    Ledakan Maha Dahsyat di Lebanon, Kemenlu RI: Satu WNI Luka Ringan
    05/08/2020 - 09:17

TIMES TV

Bedah Buku: Bincang-bincang Perempuan

Bedah Buku: Bincang-bincang Perempuan

28/07/2020 - 12:12

Implementasi Pancasila dalam Dunia Pendidikan

Implementasi Pancasila dalam Dunia Pendidikan
Pilkada Serentak 2020 di Papua. Sudah Tepatkah Waktunya?

Pilkada Serentak 2020 di Papua. Sudah Tepatkah Waktunya?
Ngevlog Bareng Owner Bubur Ayam Abah Odil

Ngevlog Bareng Owner Bubur Ayam Abah Odil
Peduli Kampung Tangguh, Ibu Panglima TNI Bantu Masker Batik untuk Warga di Malang

Peduli Kampung Tangguh, Ibu Panglima TNI Bantu Masker Batik untuk Warga di Malang

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Gerakan Pakai Masker dan upaya  Mencegah
    Gerakan Pakai Masker dan upaya  Mencegah "Death Spiral" Dalam Penanganan Krisis
    04/08/2020 - 10:33
  • Duri-Duri Korupsi
    Duri-Duri Korupsi
    03/08/2020 - 14:10
  • Dasar Pembelajaran Daring
    Dasar Pembelajaran Daring
    03/08/2020 - 10:22
  • Ibadah Idul Adha Dalam Perspektif
    Ibadah Idul Adha Dalam Perspektif
    03/08/2020 - 10:17
  • Istana dalam Pusaran Dinasti Politik
    Istana dalam Pusaran Dinasti Politik
    01/08/2020 - 16:05
  • Ditangkap, Djoko Tjandra Ditimpa Ketidakadilan?
    Ditangkap, Djoko Tjandra Ditimpa Ketidakadilan?
    01/08/2020 - 15:09
  • Menyoal Pelaksanaan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19
    Menyoal Pelaksanaan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19
    01/08/2020 - 14:32
  • Antara Tradisi Feodal dan Objektivitas Partisan
    Antara Tradisi Feodal dan Objektivitas Partisan
    31/07/2020 - 21:03
  • Wapres Sebut Fatwa Ulama Bisa Jadi Bimbingan Bagi Umat di Tengah Pandemi
    Wapres Sebut Fatwa Ulama Bisa Jadi Bimbingan Bagi Umat di Tengah Pandemi
    05/08/2020 - 11:42
  • Tewas Terikat di Ranjang, Mayat Wanita di Apartemen Depok Berstatus Janda
    Tewas Terikat di Ranjang, Mayat Wanita di Apartemen Depok Berstatus Janda
    05/08/2020 - 11:40
  • Jelang Restart Liga 1 2020, Wander Luiz Masih Tertahan di Brasil
    Jelang Restart Liga 1 2020, Wander Luiz Masih Tertahan di Brasil
    05/08/2020 - 11:40
  • Dua Aset Indonesia Turut Jadi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
    Dua Aset Indonesia Turut Jadi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
    05/08/2020 - 11:39
  • Muhadjir Sebut Kemiskinan Lahir dari Keluarga Miskin Besanan, Rizal R: Tega
    Muhadjir Sebut Kemiskinan Lahir dari Keluarga Miskin Besanan, Rizal R: Tega
    05/08/2020 - 11:38
  • Hadi Pranoto Klaim Kirim 5.000 Botol Obat COVID-19 ke Ratu Elizabeth
    Hadi Pranoto Klaim Kirim 5.000 Botol Obat COVID-19 ke Ratu Elizabeth
    05/08/2020 - 06:52
  • Rudi Ramli: Gus Dur Bilang Bank Bali Mau Dikuasai Kelompok Tertentu
    Rudi Ramli: Gus Dur Bilang Bank Bali Mau Dikuasai Kelompok Tertentu
    05/08/2020 - 05:30
  • Kisah Ayah Curi HP demi Anak Belajar Bikin Kajari Garut Tergerak
    Kisah Ayah Curi HP demi Anak Belajar Bikin Kajari Garut Tergerak
    05/08/2020 - 06:15
  • Herbal Ramuan Hadi Pranoto Bikin Geger, Dibuat dari Bahan Apa Sih?
    Herbal Ramuan Hadi Pranoto Bikin Geger, Dibuat dari Bahan Apa Sih?
    05/08/2020 - 04:08
  • Amerika Gegerkan Dunia, Curi Kapal Selam Nuklir Isinya Mayat Tentara
    Amerika Gegerkan Dunia, Curi Kapal Selam Nuklir Isinya Mayat Tentara
    05/08/2020 - 07:04