Wagub Terima LHP Kinerja Semester II dari BPK Malut

TIMESINDONESIA, MALUKU UTARA – Wakil Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali, pada Jumat (6/12), menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja semester II tahun 2019, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara (BPK Malut) , di Aula BPK, Ternate.

Kepala Perwakilan BPK Malut M. Ali Asyhar, dalam laporannya mengatakan bahwa saat ini BPK Malut pada semester II tahun 2019 telah melakukan pemeriksaan kinerja pada 5 (lima) pemerintah daerah yaitu, Pemprov Malut, Pemkab Halmahera Tengah, Pemkab Kepulauan Sula, Pemkab Pulau Morotai dan Pemkab Halmahera Timur.

"Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pengelolan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia," kata Kepala BPK Perwakilan Malut sebagaimana dikutip dalam rilisnya.

Dirinya menjelaskan bahwa, hasil pemeriksaan atas pengelolaan bidang pendidikan pada Pemprov Malut dan Pemkab Halmahera Tengah menyimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam wujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 tahun untuk TA. 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 tidak efektif.

Sementara simpulan pemeriksaan atas pengelolaan bidang Kesehatan pada Kabupaten Pulau Morotai menyimpulkan Pemkab Pulau Morotai Telah cukup efektif dalam mengelolah dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

Untuk simpulan pemeriksaan atas pengelolaan bidang kesehatan pada Pemkab Kepulauan Sula, BPK menyimpulkan kurang efektif, dan untuk pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemkab Halmahera Timur, BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan-permasalahan  yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaab belanja daerah.

"Kepada para pimpinan daerah diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana dimuat dalam LHP," pintanya.

Dirinya melanjutkan, sesuai pasal 20 UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Malut.

"Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Malut disampaikan kepada BPK Perwakilan Malut paling lambat 60 hari sejak laporan diterima. Dan untuk pejabat yang tidak menindaklanjuti dapat dikenakan sanksi," ucapnya.

Sementara Wakil Gubernur dalam sambutan singkatnya mengatakan bahwa, apa yang telah disampaikan K BPK Perwakilan Malut itu, merupan suatu pekerjaan rumah buat Pemda secara keseluruhan untuk dapat menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan tersebut.

"Khusus untuk Pemprov Malut, terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan jaminan mutu pendidikan yang tidak efektif tersebut, kami akan berupaya untuk membenahinya," ungkap Wagub.

Wagub juga menyentil soal banyaknya aset daerah yang belum didata dengan baik, sehingga itu menjadi temuan dari BPK Perwakilan Malut.

"Masih beberapa daerah yang belum mendapat opini WTP. Olehnya itu kami berharap ke depannya semua Pemda lebih baik lagi dalam mengelola keuangan, sehingga secara keseluruhan daerah Malut mendapat WTP, agar bisa mendapat dana insentif dari hasil WTP tersebut," ujarnya.

Dirinya bahkan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Malut yang telah melakukan tugas dan fungsinya secara baik.

Acara penyerahan LHP yang berlangsung di lantai II aula kantor BPK Malut itu, tampak dihadiri oleh Wagub Malut M. Al Yasin Ali, Kepala BPK Perwakilan Malut M. Ali Asyhar,  Wakil Ketua DPRD Malut Rahmi Husen, Bupati Haltim Muh Din, Wabup Halteng Abdurahim Odeyani, Sekda Sula dan para tamu undangan lainnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement