Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Program Evaluasi Terkait Persoalan Kebijakan Publik

Jumat, 06 Desember 2019 - 08:41 | 69.35k
Yon Batuatas, Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Unisma Malang
Yon Batuatas, Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Unisma Malang
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANGPROSES kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. Kebijikan publik dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal.

Penggunaan bahasa kebijakan seringkali dikaitkan dengan bahasa kebijaksaan. Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan makna tersendiri dalam arti konteks maupun dalam kontennya.

Kebijakan merupakan keputusan-kepetusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebjiksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan atau faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap suatu  persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Hanafi & Guntur, 1984). Penilaian kinerja atau prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan sebagai bagian dari bentuk evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak, apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Mengginson, 1981 ; Mangkunegara, 2000). Rewansyah (2010) mengutip dari enyclopedia britance disebutkan bahwa reformasi adalah gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh kekuatan tertentu di dalam masyarakat sebagai reaksi atau koreksi total dan fundamental terhadap kekuasaan yang sedang berjalan berdasarkan pertimbangan moral, politik, ekonomi, dan doktrinal. Pelayanan publik berasal dari dua kalimat, pelayanan dan publik. Secara mendasar pengertian pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis (Sedarmayanti, 2013 ; Albrecht dalam Lovelock, 1992). Kebijakan publik mempunyai kerangka pikir yang sistematis, terukur dan terarah. setiap kebijakan yang diambil mempunyai konsekuensi logis yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya dan menjadi solusi terhadap persoalan yang muncul. Setiap kebijakan harus dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepentingan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik mempunyai tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Buku-Kebijakan-Publik.jpg

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES