Wali Kota Malang: KPK RI Yakin Potensi Pendapatan Kota Malang Bisa Jauh Lebih Tinggi

TIMESINDONESIA, MALANG – Wali Kota Malang, Drs Sutiaji mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) meyakini potensi pendapatan Kota Malang bisa jauh lebih ditingkatkan dari target yang ada saat ini.

Hal itu diungkapkan usai acara Diskusi dan sosialisasi program pajak online dalam rangka pencegahan korupsi di bidang pendapatan daerah di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (4/12/2019) siang.

Diskusi itu sifatnya penguatan program pajak online dalam mencapai pendapatan.

"Contoh, target pendapatan dari sektor perhotelan Rp 47 miliar saat ini sudah tercapai bahkan terlampaui. Nah versi KPK bisa 10 kali lipat. Pelampauan Rp 47 miliar itu bukan karena kinerja saja yang baik, tetapi karena target sebelumnya rendah," ujar Sutiaji.

Sutiaji mengaku sudah meminta kepada Kepala BP2D agar starting point untuk mengasumsikan pendapatan itu harus dengan kajian. "Bukan tahun lalu sekian, lalu naik 17% jadi sekian tahun ini. Bukan itu, dan hal itu masih terus kita upayakan," tandasnya

Karena itu, lanjut Sutiaji, digunakanlah sistem online. Ada dua macam, pakai taping boks yang ditempelkan dan ada yang menggunakan basis android yang masuk pada sistem.

"Ini hanya salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan lho ya," ujar Sutiaji.

Namun demikian Sutiaji juga sudah meminta BP2D untuk tidak langsung percaya pada online sistem. Sebab bisa jadi hal itu akan digunakan untuk menjustifikasi bahwa si wajib pajak itu sudah pakai taping boks tapi pendapatannya rendah.

Itu, kata Sutiaji pernah terjadi di salah satu hotel atau restaurant yang menggunakan sistem online tapi pendapatannya lebih rendah.

"Saya tidak bersuudzon, bisa jadi karena listrik padam atau error sistemnya lalu tidak segera dibenahi sehingga yang terekam tidak seluruhnya," katanya.

Karena itu menurut Sutiaji harus ada double metode, selain online juga manual yang berdasarkan kajian.

Sementara Kepala BP2D Kota Malang Ir. Ade Herawanto mengatakan untuk mengejar target pendapatan itu paling penting adalah tidak menyengsarakan rakyat.

Kalau sekedar menaikkan, dengan menaikkan harga saja kan bisa. Tapi tidak seperti itu. Mekanismenya nanti, di masing-masing tempat wajib pajak akan dipasang alat perekam data online diantara printer dan komputer mereka," kata Ade.

Atau kalau mereka belum pakai komputer, kata Ade,  akan dibuatkan register, akan diberi tambahan alat opsional. "Atau bila mereka tidak pakai apa-apa, karena sekarang semua orang sudah punya pegang hp,  maka kita manfaatkan teknologi berbasis gadget itu," tambah Ade.

Wali Kota Malang, yakin potensi pendapatan di Kota Malang akan bisa ditingkatkan lagi dengan upaya yang dilakukan tadi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement