Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Kebijakan Publik Bagi Kepentingan Masyarakat

Senin, 02 Desember 2019 - 10:36 | 293.04k
Siva Sudarmanto
Siva Sudarmanto
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Buku ini merupakan buku tentang pengetahuan dan pendidikan tersusun menjadi 7 bab yaitu: 1. Pendahuluan, 2. Kebijakan publik, 3. Evaluasi kebijakan publik, 4.penilain kinerja, 5. Reformasi birokrasi, 6. Pelayanan publik dan good governance, 7. Formulasi kebijakn publik

Buku yang berjudul “KEBIJAKAN PUBLIK” ini, didalamnya membahas tentang evaluasi,reformasi,formulasi dalam aspek-aspek kebijakan publik bagi kepentingan masyarakat

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan baik bersifat formal maupun informal.artnya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik. Kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspek-aspek kebijakan publik bagi kepentingan masyarakat. Dari hasil evaluasi kebijakan, akan didapatkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pada tahun selanjutnya. Setelah evaluasi kebijakan dilakukan dengan berbagai rekomendasi dan saran. Berbagai masukan dalam evaluasi kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan dalam kebijakan. Formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan kebutuhan secara langsung atau tidak langsung.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Reformasi yang dibangun membentuk sebuah konsepsi dasar yang menjadi tuntutan, aspirasi, maupun temuan secara ilmiah. Setelah proses reformasi dilakukan dalam formulasi kebijakan maka akan membentuk sebuah reformasi sebagai pembuatan kebijakan. Berbagai metode dan cara sudah dilakukan oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dan regulasi dibangun untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya membangun reformasi admintrasi dan reformasi birokrasi yang menjadi tujuan utama pemerntah harus di awali dengan reformasi kebijakan publik. Kebijakan mikro adalah bentuk kebijakan yang lebih konkret, spesifik, dan detail. Kebijakanya konkret sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh publik. Stakeholder kebijakan mempunyai peran strategis terhadap sukses atau gagalnya kebijakan.

Proses dimensi yang terakhir proses menjadi kunci untama pencapaian tujuan. Setiap proses menentukan kebijakan. Proseslah yang menjadi garing penting dalam pencapain tujuan kebijakan. Proses berada di antara dua formulasi kebijakan dan tujuan kebijakan. Dalam proses kebijakan ada tiga unsur yang menyertainya yaitu partnership,networking,dan partisipatoris.

1. Partnership dalam proses kebijakan adalah pola membangun kerjasama antara semua stakeholder dalam kebijakan tersebut, kebijakan tidak bisa dikerjakan secara mandiri oleh pemimpin

2. Networking kebijakan membutuhkan jaringan yang dapat mengomunikasikan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain. Oleh karena itu, penting untuk membangun jaringan dalam sebuah kebijakan sebagai bentuk kolaborasi efektif membangun tujuan kebijakan secara nasional maupun internasional.

3. Partispatoris adalah keniscayaan dalam kebijakn publik, yaitu melalui peran aktif dalam berbagi program pemerintah maupun, mendukung secara langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pengertian bahasa kebijakan seringkali di kaitkan dengan bahasa kebijaksanaan dan kebijakan mempunyai arti dan makna tersendiri dalam arti konteks maupun dalam kontenya. Keduanya mempunyai pola tersendiri dalam proses, pelaksanaanya dan evaluasinya sehingga harus dibendakan penggunaannya. Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa. Fungsi kebijakan publik adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan.

Pengertian evaluasi kebijakan, evaluasi merupakan penilain terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukan baik dan buruknya persoalan tersebut. Evaluasi merupakan bagian dari sebuah pemeriksaan terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Penilain kinerja atau prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan oleh pemimpin sebagai bagian bentuk evaluasi terhadap kinerja.

Reformasi birokrasi disebutkan bahwa reformasi adalah gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh kekuatan tertentu didalam masyarakat. Pelayanan publik dan good governance pelayanan publik yang berasal dari dua kalimat,pelayanan dan publik. Penulis ini mampu menampilkan ide-ide yang unik karena bukunya lebih banyak menonjolkan aspek kreatifan lokal, ide yang ada pada buku ini merupakan suatu pengalaman dan penelitian dari penulis

Kekurangan dan kelebihan

Kekurangan dalam buku ini yaitu tidak cocok dibaca oleh kalangan remaja karena di dalamnya terdapat banyak istilah yang hanya dipahami oleh kalangan mahasiswa dan dosen. Selain memiliki kekurangan, adapun kelebihan buku ini yaitu memberikan informasi atau pelajaran yang sangat detail dan terperinci mengenai setiap bab yang termuat dalam buku dan memberikan motivasi untuk semua orang yang mempelajari tentang pelayanan publik dan evaluasi, reformasi, formulasi.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.i

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES