Pemangkasan Eselon, ASN Bakal Sibuk Kejar Poin Kenaikan Pangkat

TIMESINDONESIA, SURABAYA – surabaya - Rencana pemerintah memangkas eselon III dan IV sudah matang. Kabar tersebut diprediksi akan mempengarugi kinerja aparatur sipil negara (ASN). Termasuk di Jawa Timur. Gubernur Khofifah Indar Parawansa pun meminta ASN tetap tenang. 

Kebijakan itu tidak akan mengurangi kesejahteraan pegawai. Presiden juga sudah menjelaskan itu. Pemangkasan eselon tidak berpengaruh pada kesejahteraan itu. 

''Saya berharap ASN maupun keluarga tidak kecil hati,'' ungkap Khofifah seusai menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke 48 Korpri, Senin (2/12/2019) kemarin.

Sebaliknya, Khofifah meminta ASN berpikir lebih maju. Caranya dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Semangat perubahan juga harus dibangun. 

''ASN harus berpikir lebih baik dibanding negara lain, bukan sekadar lebih baik dari hari kemarin,'' ucapnya. 

Gubernur akan menelaah rencana kebijakan tersebut. Aspek yang ditelaah adalah dampak penerapan kebijakan tersebut. Lalu, langkah apa yang harus diterapkan ASN agar pembangunan di Jawa Timur tetap berlanjut. 

Memang, petunjuk teknis dan pelaksanaan pemangkasan eselon belum disampaikan secara jelas. Kabarnya, ada eselon III dan IV yang dipertahankan. 

Yakni eselon yang memiliki teritorial dalam wilayah kerjanya. Seperti camat dan sekretariat dewan. Keduanya sangat mungkin tidak dihapus. 

Pejabat eselon yang dipangkas akan menjadi pegawai fungsional. Ada tunjangan tersendiri bagi pegawai dengan posisi seperti itu. Karena itu, menjadi pegawai fungsional tidak berpengaruh terhadap kesejahteraannya.

Hanya, pegawai fungsional bakal disibukkan dengan beragam kegiatan. Mereka akan berkejaran mencari point untuk kenaikan pangkat. Seperti, menjadi pembicara, menulis, mengikuti seminar, dan beragam kegiatan lainnya. Dikhawatirkan, aktivitas pegawai yang seperti itu menganggu ritme kerja di pemerintahan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno enggan berkomentar banyak terkait rencana pemangkasan eselon III dan IV. Dia hanya membenarkan bahwa kesejahteraan tidak akan terganggu. Sebab, pegawai fungsional tetap mendapat tunjangan. 

''Hak mereka tetap diberikan,'' ucapnya.

Dia juga mengiyakan bahwa pejabat fungsional butuh kredit point besar untuk naik pangkat. Langkah yang bisa mereka lakukan adalah mengikuti berbagai event yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga lainnya. 

Kenaikan pangkat akan berpengaruh pada pendapatan mereka setiap bulan. 

Saat ini, Anom sedang fokus pada proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Proses pendaftaran sudah selesai. Tim BKD sedang membantu proses verifikasi ribuan peserta tersebut. 

"Hasil verifikasi itu kami sampaikan ke pusat,'' ujarnya. 

Terkait pemangkasan eselon, dia pilih menunggu. Sebab, kebijakan tersebut datang dari pusat. Daerah hanya melaksanakan kebijakan itu. Penataan pegawai di internal Pemprov Jatim akan dilakukan setelah kebijakan itu diterapkan.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement