Besok, Konferensi Tahun Keadilan Sosial Digelar di Kupang

TIMESINDONESIA, KUPANG – Sekitar 80 orang peneliti, akademisi, birokrat, dan aktivis dari berbagai tempat di seluruh Indonesia akan hadir dalam Konferensi Tahunan Keadilan Sosial atau Annual Conference on Social Justice (ACSJ) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 4 dan 5 Desember 2019.

Ketua panitia konferensi, D. Elcid Li menjelaskan, kegiatan tahunan dari Indonesia Social Justice Network (ISJN) tersebut pada tahun ini hadir dengan menyoroti investasi di negeri ini untuk menjawab persoalan terkini yang muncul di berbagai daerah di Indonesia.

"Tema yang kita angkat tahun ini adalah Memikirkan Ulang Pembangunan yang Berkeadilan Sosial dan Berperikemanusiaan," ujar Elcid Li.

Tema tersebut, lanjutnya, dinilai sesuai dengan  kondisi bangsa saat ini, di mana pemerintah membuka ruang bagi para investor untuk melakukan penanaman modal. Namun yang harus dikaji kembali terkait dampak dari investasi tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kehadiran negara bagi masyarakat seharusnya mampu memberikan kenyaman bukan hanya upaya menyejahterakan, sehingga proses pembangunan dinilai perlu mengedepankan keadilan serta rasa kemanusiaan.

"Prioritas investasi seringkali melupakan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar bernegara. Padahal urusan keamanan (security) tidak serta merta langsung dijawab dengan investasi, ini dua hal yang berbeda," ujarnya.

Isu keadilan sosial, lanjut Elcid, merupakan salah satu isu mendasar yang menjadi tantangan terbesar di negara ini. Sehingga untuk mewujudkan  hal tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sesuatu yang tidak mudah.

Banyak kesenjangan sosial yang kemudian masih menjadi hambatan di negeri ini, seperti kemiskinan, kelaparan, iliterasi, wabah penyakit, kerusakan alam, meningkatnya angka pengangguran dan hal-hal lainnya, yang sampai saat ini dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Hal-hal tersebut akan berdampak pada keadilan sosial bagi masyarakat.

Kendati demikian, pembangunan yang dilakukan saat ini dengan mengutamakan investasi, tidak serta merta harus melupakan kenyamanan dan keamanan  bagi masyarakat.

"Kita tidak anti investasi, tetapi bagaimana persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita tidak serta merta hilang ketika investasi menjadi prioritas pertama pemerintah," ujar Elcid Li.

Elcid berharap kegiatan tersebut mampu memberikan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam pembangunan.

Sementara itu, Frits Nggili, salah satu peneliti di Bappelitbangda Provinsi NTT menyampaikan bahwa konferensi ini menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang terjadi di NTT bersama dengan para akademisi, peneliti, dan juga aktivis.

Ia menilai p ihak-pihak tersebut mampu memberikan solusi yang baik bagi Provinsi NTT dari kacamata yang berbeda sesuai dengan pengalaman mereka ditengah masyarakat.

"Dengan event ini peneliti-birokrat di Bappelitbangda Provinsi NTT punya kesempatan untuk membahas persoalan-persoalan yang mereka temui di masyarakat. Selain itu kami punya kesempatan untuk memahami persoalan yang sama dari perspektif berbeda dari para akademisi, aktivis dan peneliti," jelas Frits.

Konferensi yang terselenggara atas kerja sama ISJN, IRGSC, Bappelitbangda Provinsi NTT dan Universitas Katolik Widya Mandira tersebut selain dihadiri para peneliti, akademisi dan aktivis, juga akan hadir dari unsur birokrat yang terkait guna membahas persoalan yang berkaitan dengan keadilan sosial.

Adapun persoalan yang akan menjadi fokus kajian pada Konferensi Tahunan Keadilan Sosial atau Annual Conference on Social Justice (ACSJ) di Kota Kupang, antara lain: kewarganegaraan dan konflik berbasis identitas, konflik berbasis gender, kebijakan kesehatan publik, kemiskinan  dan social exclusion, kesejahteraan daerah perbatasan dan juga terkait perdagangan orang (human trafficking). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement