TIMESINDONESIA, PASURUAN – Pemkot Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga), Senin (2/12). Bertempat di Ruang Pertemuan Valencia Bakery Cafe & Resto, Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekdakot Pasuruan, Drs. H. Bahrul Ulum, M.M.
Hadir dalam kesempatan ini, perwakilan DP3AKB Provinsi Jawa Timur, Kepala OPD, Kepala Puskesmas Induk, dan Penyuluh KB se-Kota Pasuruan. Peserta acara ini berjumlah 200 orang yang terdiri dari PPKBK sebanyak 34 orang dan Sub PPKBK sebanyak 168 orang.
Plt. Kepala DP3AKB Kota Pasuruan, Ir. Sugiarti, M.Si menjelaskan tentang tujuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program KKBPK.
"Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program kependudukan, KB dan, pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas," ujar Sugiarti.
Dalam sambutannya, Sekdakot Pasuruan Drs. H. Bahrul Ulum, M.M., memaparkan tentang upaya-upaya Pemkot dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
"Program-program untuk mewujudkan keluarga berkualitas antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Implementasi dari upaya tersebut akan menjadikan penduduk sebagai SDM yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil merata," jelas Bahrul Ulum.
Sekda juga menjelaskan pencapaian Kontrak Kinerja Program (KKP) KKBPK Kota Pasuruan yang masih mengalami peningkatan, terutama pada kesertaan KB MKJP, P.A (Pasangan Aktif) terhadap PUS (Pasangan Usia Subur) di atas target (79,82%). Kemudian untuk ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) relatif masih rendah (21%), non MKJP (79%).
"Dengan adanya program ini, poin penting terkait target capaian peserta KB dan pelayanan KB MKJP bisa terpenuhi. Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum masuk KB agar dalam pelayanan nanti diarahkan masuk KB dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan bagi PUS yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (Non MKJP) agar diarahkan ber-KB MKJP. Untuk itu perlu adanya peningkatan peran PPKBK dan SUB PPKBK dalam melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi Dan Edukasi) di wilayah masing-masing yang merupakan ujung tombak program KB diwilayah paling bawah," urainya.
Sekdakot mengharap melalui kegiatan monev Program KKBPK ini dapat meningkatkan sinergi Pemkot Pasuruan dengan stakeholder terkait semakin baik.
"Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua dan semoga apa yang menjadi tujuan acara ini bisa tercapai. Dalam pencapaian tujuan program KKBPK, sangat memerlukan dukungan, komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi dan kerjasama dari para stakeholder dan OPD terkait," harapnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
