Diduga Tabungan Wajib Tak Transparan, Ratusan Siswa SMKN1 Trowulan Unjuk Rasa

TIMESINDONESIA, NOJOKERTO – Ratusan siswa SMKN 1 Trowulan, Kabupaten Mojokerto memilih unjuk rasa dari pada mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil yang dimulai hari ini. Mereka protes pungutan berkedok tabungan wajib siswa yang penggunaannya dinilai tidak transparan.

Ratusan siswa gabungan kelas X, XI dan XII itu berorasi di halaman SMKN 1 Trowulan, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan. Tak lama berselang, massa pelajar ini ditemui Kepala Sekolah mereka Irni Istiqomah.

Tak puas dengan jawaban yang dilontarkan Kepala SMKN 1 Trowulan, ratusan siswa memilih meninggalkan sekolah. Mereka menggeber sepeda motor masing-masing sembari keluar dari pintu gerbang sekolah. Sementara sebagian siswa lainnya tetap mengikuti UAS.

"Kami minta Kepala Sekolah diganti," ujar keras koordinator para siswa yang berunjuk rasa, Rizki Wijayanto kepada wartawan di lokasi, Senin (2/12/2019).

Rizki menjelaskan, aksi ratusan siswa hari ini memprotes dugaan pungutan berkedok tabungan wajib siswa. Meski SPP telah dihapus, setiap siswa SMKN 1 Trowulan masih saja diminta membayar tabungan wajib antara Rp 75.000 sampai Rp 145.000 per bulan.

Sekolah kejuruan ini mempunyai 27 kelas dengan total siswa mencapai 800 anak. Rata-rata setiap kelas berisi 30 siswa.

"Kami minta klarifikasi sebenarnya tabungan wajib itu dibuat apa. Kami minta Kepala Sekolah transparan seperti Kepala Sekolah yang dulu," jelas siswa kelas XII SMKN 1 Trowulan ini.

Tabungan wajib siswa yang bergulir sejak Juli 2019 ini, lanjut Rizki, bersifat mengikat. Saat ini pihak sekolah mengharuskan setiap siswa melunasi tabungan wajib hingga Desember 2019. Para siswa yang tak sanggup melunasi tidak diberi kartu tanda peserta UAS.

"Ada siswa yang dikeluarkan (tidak boleh ikut ujian) karena belum punya kartu ujian karena belum lunas tabungan wajib. Dulu tidak pernah ada siswa yang dikeluarkan. Tabungan wajib ini menurut kami menabung, kenapa dipaksa? Di sisi lain kami minta transparan penggunaannya," terangnya.

Rizki menilai, tabungan wajib memberatkan para siswa dari keluarga tidak mampu. Karena tidak ada bantuan dari pemerintah untuk siswa miskin yang tidak mampu membayar tabungan wajib.

"Harapan kami Kepala Sekolah harus keluar. Jika tidak, kami minta klarifikasi. Kalau orangnya tidak memberi klarifikasi, besok kami akan melakukan aksi seperti ini," tegasnya.

Tabungan wajib juga dikeluhkan siswa lainnya. Seperti yang dikatakan Amelia Faradila, siswi kelas XII jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) SMKN 1 Trowulan. Setiap bulan dirinya diwajibkan oleh sekolah membayar Rp 145.000 untuk tabungan wajib.

"Namanya tabungan seharusnya tidak ada deadline pembayaran. Ini kenapa sekolah yang menentukan batas pembayaran sampai Desember 2019?," ungkapnya.

Amelia juga mempertanyakan penggunaan tabungan wajib siswa. Sampai bulan ini, menurut dia, setiap siswa sudah membayar 5 kali ke sekolah.

"Penggunaan tabungan wajib ini tidak dijelaskan. Saat kami tanya juga tidak ada penjelasan. Katanya untuk study tour. Tapi kami ke Bali malah bayar sendiri," ungkapnya.

Saat ratusan siswa yang unjuk rasa meninggalan sekolah, para guru dan Kepala SMKN 1 Trowulan langsung menggelar rapat tertutup. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement