Munas Golkar 3-6 Desember Dipastikan Sesuai AD/ART Partai

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golkar, 3-6 Desember nanti dipastikan berlangsung sesuai dengan AD/ART partai yang berlaku. Bahkan jauh sebelum itu, pembahasan Munas juga telah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi seluruh kader. 

Kader Muda Partai Golkar Dian Assafri Nasa'i memastikan, Munas partai berlambang Pohon Beringin tersebut tidak akan melenceng dari kaidah-kaidah dan AD/ART yang telah disepakati sejak lama. 

"Partai Golkar adalah partai yang besar yang tentunya berpegang teguh pada AD/ART. Sehingga, tidak mungkin acara Munas yang sakral itu dilakukan tanpa proses yang jelas," ujar Dian dalam keterangannya dikutip TIMES Indonesia, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Dian menhayakan, sampai saat ini, Komite Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar telah mengeluarkan formulir pendaftaran terhadap 8 orang kader terbaik yang hendak maju menjadi ketua umum. 

"Dengan adanya fakta itu, adanya pernyataan-pernyataan yang menyebut bahwa Munas itu untuk kepentingan segelintir pihak menjadi tidak mendasar tanpa alasan yang jelas," tegas Dian.

Karena itu, pihaknya menekankan, tudingan bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah melakukan manipulatif, intimidasi dan intervensi untuk terpilih lagi, hanyalah sebuat penggiringan opini yang menyesatkan. 

Lagipula, dalam pelaksanaan Munas nanti, panitia penyelenggara telah memberikan jaminan bahwa tidak akan memberikan dukungan ke kader tertentu yang maju pada bursa pucuk pimpiman Golkar. 

"Panitia sudah memberikan jaminan akan bersikap netral. Oleh karenanya saya meyakini Munas Partai Golkar akan berjalan secara sehat dan demokratis," tutur Dian.

Selain itu, Dian juga berharap agar seluruh kader tetap mengedepankan politik santun jelang Munas Golkar. "Masa depan Golkar masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat," ungkap Dian.

Dian juga meminta dengan tegas agar Panitia Steering Committe (SC) Munas Golkar, 3-6 Desember nanti tetap konsisten menetapkan seluruh prosesi Munas sesuai aturan AD/ART partai.

"Panitia khususnya SC Munas harus tegas dalam mengambil sikap dan putusan dalam setiap rangkaian  Munas, jangan goyah oleh ancaman dan tekanan dari pihak manapun, khususnya dalam menerapkan adanya kewajiban dukungan 30 persen dari pemilik suara untuk Caketum," imbuhnya.

Aturan AD/ART itu sendiri, kata Dian sudah disahkan pada Munas Partai Golkar 2016 lalu di Bali dan diperkuat kembali oleh Munaslub Jakarta 2017. Sehingga, harus menjadi acuan konstitusi tertinggi Partai.

"Misalnya tentang adanya syarat dukungan 30 persen pemilik suara untuk Bacalon Ketua Umum , sebagimana bunyi Pasal 12  dalam AD/ART, ini harus diterapkan," lanjut Caleg Partai Golkar dapil Depok Jawa Barat di Pileg 2019 lalu.

Di sisi lain, Dian menyatakan, SC Munas akan bisa diadukan ke Mahkamah Partai atau diproses secara pidana, jika aturan 30 persen dukungan syarat Caketum ini tidak diterapkan.

"Selaku pelaksana amanah Munas (Partai Golkar, 3-6 Desember 2019 nanti) untuk melaksanakan dan menjalankan roda Partai sesuai AD/ART," kata Dian Assafri Nasa'i, Kader Muda Partai Golkar.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement