Ahok yang Ditawari Jabatan di BUMN, Ini Komentar Sekjen PDI Perjuangan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya takkan melarang bila Menteri BUMN Erick Thohir hendak menugaskan  Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang akrab disapa Ahok menjadi pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Dipastikan BTP takkan keluar sebagai anggota PDI Perjuangan itu. "Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2019).

Hasto berharap publik agar tak terlalu khawatir bahwa penugasan BTP di BUMN memiliki conflict of interest terhadap PDI Perjuangan. "Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" ujarnya sambil tersenyum.

Hasto menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan BTP itu. Yang diketahui pihaknya, Erick Thohir sebagai menteri BUMN, melakukan semacam fit and proper test terhadap sejumlah tokoh. Selain BTP, ada juga mantan komisioner KPK Chandra Hamzah.

"Kami serahkan seluruhnya kepada menteri BUMN untuk penugasan bagi putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, profesionalitas, punya kemampuan di dalam memberikan arah pengelolaan BUMN, punya background terhadap bisnis, strategi korporasi yang disebut BUMN tersebut," ulas Hasto.

Lalu bagaimana dengan protes dari Serikat Pekerja Pertamina? Hasto menjawab bahwa protes demikian akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan. Karena apapun, keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan tidak boleh ada organ di luar BUMN yang ikut campur tangan terhadap pengambilan keputusan itu.

"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara," tandas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan soal Ahok yang mendapat penugasan di BUMN. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement