Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Sinergi Kebijakan Publik Untuk Menyongsong Indonesia Maju

Kamis, 14 November 2019 - 09:25 | 92.70k
Vena Syaharani (Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)
Vena Syaharani (Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Setiap kebijakan yang dibuat tentu tidak serta merta langsung diputuskan begitu saja. Namun, setiap kebijakan tentu harus melalui proses pengujian, penelitian, eksperimen dan pengulangan tahap-tahap kebijakan, sehingga kekurangan serta kelemahan dalam sebuah kebijakan dapat dijadikan evaluasi agar melahirkan sebuah kabijakan yang ideal untuk diterapkan demi kepentingan dan tujuan bersama. Tentu saja keberadaan kebijakan publik yang baik sangat dibutuhkan, mengingat kebijakan publik hari ini membutuhkan penanganan yang serius; karena mempunyai implikasi yang sangat signifikan bagi kepentingan umum, masyarakat, dan negara. Tentu jika putusan penetapan setiap kebijakan tidak diformulasikan secara baik maka akan menimbulkan dampak yang fatal dan berkomplikasi pada pada setiap aktivitas umum, bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai cita-citanya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dengan banyak-nya isu-isu bermunculan tentang kebijakan publik yang tidak sesuai dengan keadaan serta kondisi dalam negara dan beberapa putusan kebijakan publik cenderung banyak menyulitkan serta merugikan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang dengan begitu putusan kebijakan publik dirasa mengintervensi hak masyarakat dan bukannya membantu untuk menggapai cita bersama, sehingga asas demokrasi dimana kekuasaan tertinggi rakyat tidak terasa lagi dikarenakan para pemegang wewenang saling berlomba-lomba mengambil banyak keuntungan dari jabatan yang didudukinya. Hal tersebutlah sebab lahirnya sebuah kebijakan publik yang buruk dan menghasilkan sebuah output yang buruk pula. Adanya hal demikian itu penulis yang terlahir pada tanggal 15 Agustus 1982 di Kabupaten Sampang bernama Hayat menuangkan segala ide dan bahan ajaran bagi mahasiswa jurusan Administrasi Publik untuk membangun sebuah kebijakan publik yang dibuat secara konseptual melalui masing-masing tahapan pembuatan keputusan lewat evaluasi, reformasi dan formulasi serta menambah pemahaman dan pengetahuan mahasiswa dalam mendalami ilmu pemerintahan khususnya bidang administrasi, semua itu sudah tertuang dalam buku yang beliau tulis dengan judul Kebijakan publik : Evaluasi, Refromasi dan Formulasi.

Tidak hanya memberikan gambaran umum tentang teori dan konsep yang dibangun dalam rangka mengembangkan sebuah keputusan kebijakan publik yang ideal; mulai dari dari formulasi, implementasi, evaluasi dan sebuah reformasi dalam kebijkan publik, namun juga mengkaji tentang reformasi birokrasi yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya manajemen publik. Hal tersebut sudah menjadi satu kesatun dan lumrah dilakukan dalam proses perencanaan dan pelaksnaan dari setiap kebijakan publik. Manajemen publik merangkup mulai dari evaluasi dari kebijakan publik, penilaian pekerja dari aparatur serta formulasi kebijakan publik. Tujuan dari semua itu tentu untuk menghasilkan sebuah output yang dapat diimplementasikan terhadap semua unsur dalam masyarakat dan negara agar teratur secara baik serta memudahkan dalam menggapai cita dan tujuan bersama.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Salah satu poin pertama dalam pelaksanaan manajemen publik yaitu evaluasi kebijkan publik. Evaluasi kebijkana pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994). Secara umum, evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan itu sendiri. Berpijak drai pengertian evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu “fenomena” yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgement) tertentu. Fenomena yang dinilai adalah berbagai fenomena mengenai kebijakan, seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, instrumen kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dipakai, dampak yang akan terjadi dan lain-lain. Hal itu semuapun juga tidak bisa terlepas dari adanya penilaian kinerja dari setiap aparatur yang bertugas sebagai pelaksana dari rancangan kebijakan publik tersebut.

Penilaian kinerja atau prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan sebagai bagian dari bentuk evaluasi terhadap kinerja untuk menentukan apakah seorang karyawan atau pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak, apakah sesuai dengan tugas dang tanggung jawabnya atau tidak (Menggison, 1981; Mangkunegara, 2000). Keberadaan penilaian kinerja dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Setiap pemimpin melakukan penilaian kinerja terhadap setiap orang untuk memastikan apakah pekerjaan sudah dilakukan dengan baik atau belum. Dalam penilaian kinerja tentu ada ketentuan yang mengatur dan melekat dalam diri setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketentuan dan aturan itu sendirilah yang dipakai untuk melakukan penilaian. Dalam hal ini, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik dapat tersusun dan terlaksana sesuai harapan bersama.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Konsep dan metode juga tidak ketinggalan dalam menentukan sebuah rumusan kebijakan publik.  Gaung untuk melakukan reformasi administrasi adalah tuntutan yang harus terus dilakukan dalam tatanan administrasi negara. Reformasi administrasi yang secara luas adalah reformasi sistem dan tatanan pemerintahan. Penataan yang ada saat ini massih banyak patologi birokrasi yang berkembang dalam sistem administrasi negara sehingga proses administrasi tidka berjalan dengan baik, bahkan menemui banyak rintangan dan tantangan yang begitu erat. Hal itu diperparah dengan reformasi birokrasi yang masih lemah dalam implementasinya.berbagai metode dan cara sudah dilakukan oleh pemerintahan, berbagai kebijkan dan regulasi dibangun untuk mencitakan birokrasi yang lebih baik. Grand designer reformasi birokrasi 2005-2025 sudah berlaku sudah lama, namun sistem birokrasi masih tetap berjalan ditempat. Nyatanya pelayanan yang berkualitas masih belum berhasil, birokrasi yang bersih juga masih jarang ditemui, paradigma para birokrat tentang tugas dan fungsinya kadangkala keluar dari ketentuan yang sudah diberlakukan dan berbagai masalah birokrasi yang lainnya.

Oleh karena itu, upaya membangun reformasi administrasi dan reformasi birokrasi yang menjadi tujuan utama pemerintahan harus diawali dengan reformasi kebijakn publik. Reformasi kebijkan publik adalah melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan. Namun yang paling penting dari semua itu adalah perlunya integrasi semua elemen birokrasi untuk berani melakukan perubahan secara komperhensif dan mendukung pola kebijakan reformasi dalam pelaksanaannya, dari mulai pimpinan hingga di level yang paling bawah. Lalu bagaimana konsep dari evaluasi kebijakan agar dapat melahirkan sebuah kebijakan publik yang lebih baik lagi ? bagaimana model penilaian kinerja yang baik ? bagaimana implementasi Good Governance terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik? semua sudah terangkum dalam buku Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Tidak hanya pemaparan teori namun dalam buku ini juga terdapat contoh implementasi dari beberapa teori terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dimana hal ini dapat membantu kita menemukan titik permasalahan yang dapat menghambat proses berjalannya suatu kebijakan yang lalu dapat kita petik sebagai bahan evaluasi untuk diterapkan pada kebijakan selanjutnya agar proses pelaksanaan produk pemerintah tidak terhalang lagi. Buku ini tentu akan sangat cocok menjadi referensi yang baik untuk dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam melakukan proses kebijakan publik dan menjadi pedoman serta inspirasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi para akademisi, tenaga pengajar maupun mahasiswa untuk dipelajari dan diterapkan pada sektor publik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : AJP-5 Editor Team
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES