Evaluasi Sebagai Alat Untuk Memperbaiki Kinerja-Kinerja Kebijakan Publik

TIMESINDONESIA, MALANG – Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan (Hanafi & Guntur, 1984).

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (apprasial), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Berpijak dari pengertian evaluasi kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu “fenomena” yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment). Di dalam evaluasi tersebut juga terdapat bagian dari sebuah pemeriksaan terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Sebagai bagian dari pemberian penilaian untuk dilakukan langkah-langkah strategis ke depan menjadi lebih baik.  Selain itu, evaluasi tentunya mempunyai sifat, tujuan, dan fungsi yang melekat sebagai kontrol terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Serta sebagai alat untuk memperbaiki dalam aspek sistem yang kurang baik untuk kemudian diganti dengan sesuatu yang lebih baik, baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya infrastruktur.

Di setiap evaluasi kebijakan mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing dalam implementasinya; yang sudah baik ditingkatkan sedangakan yang masih lemah dikuatkan dengan kebijakan pendorong. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2013), disampaikan dalam laporan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi, menyatakan bahwa untuk menciptakan evaluasi kebijakan yang efektif dan efisien, ada beberapa konsep pokok yang harus dilakukan yaitu keluaran kebijakan (policy outputs), hasil kebijakan (policy outcomes), dan dampak kebijakan (policy impacts). Sementara itu, setiap evaluasi kebijakan mempunyai fungsi utama dalam analisisnya. Dunn (2003 : 609-611) mengungkapkan fungsi-fungsi dari evaluasi kebijakan. Pertama, evaluasi sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja kebijakan yang sudah dilakukan.  Kedua, evaluasi menjadi alternatif untuk terus memperbaiki kelemahan dalam program. Ketiga, evaluasi kebijakan menjadi instrumen dan alat untuk menganalisis kebijakan,termasuk rumusan masalah dan rekomendasi.

Buku Kebijakan Publik (Penulis: Hayat, S.A.P., M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unisma Malang)

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Sementara itu, LAN (2005) menjelaskan bahwa tipe evaluasi kinerja kebijakan dapat dikelompokkan kedalam dua kategori besar.

1) Evaluasi proses. Evaluasi proses meliputi evaluasi implementasi dan evaluasi kemajuan. Pada aspek evaluasi implementasi yang menjadi pusat perhatiannya adalah pada (a) upaya mengidentifikasi kesenjangan yang ada antar hal-hal yang telah direncanakan dan realita; dan (b) upaya menjaga agar kebijakan/program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rancangan dan bila diperlukan dapat dilakukan modifikasi dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan. Sementara pada aspek evaluasi kemajuan, lebih memfokuskan pada kegiatan pemantauan indikator-indikator dari kemajuan pencapaian tujuan kebijakan.

2) Evaluasi hasil, dilakukan dalam rangka menetapkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Termasuk didalamnya analisis SWOT, dan rekomendasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kedua tipe evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan tipe evalulasi lain.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dalam buku Kebijakan Publik ini penulis memberikan berbagai argument, dan penjelasan dari beberapa para ahli tentang pengertian, konsep, sifat, dan tujuan serta yang lain sebagainya terkait dengan kebijakan publik. Buku ini dianggap mampu memberikan sebuah landasan dan mampu menjadi sebuah literature bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kedepannya.

Buku ini memiliki kelebihan diantaranya bahasa yang mudah dipahami. Dalam buku ini juga menyajikan beberapa pendapat dari para ahli. Selain itu pada setiap babnya juga ada pendapat dari sang penulis jadi kita bisa memahami buku ini dengan baik. Hanya saja banyak pengulangan kata, atau bahkan definisi dari para ahli ada beberapa yang serupa. Kekurangan dari buku ini yaitu kertas berwarna kuning sehingga membuat buku terlihat murah. Kelebihan yang dimiiki buku ini memiliki panduan tentang cara mengevaluasi dalam proses kebijakan publik yang mudah dimengerti, materi-materinya lengkap untuk digunakan belajar oleh mahasiswa khususnya jurusan administrasi publik, ukuran buku yang mudah dibawa kemana saja dan ketebalan buku yang tidak memberatkan oleh pembaca ketika dibawa.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement