Presiden RI Jokowi: Kalau Ada Investasi Masuk Daerah, Semua Harus Mendukung

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Berkaitan dengan agenda besar cipta lapangan kerja, Presiden RI Jokowi menegaskan jika ada investasi yang masuk ke daerah semua harus mendukung tak terkecuali TNI, Polri karena hal itu bukan hanya urusan Gubernur, Bupati dan Wali Kota saja.

“Semuanya harus memberikan dukungan; Polri, TNI, Kejaksaan, semuanya memberikan dukungan ke sana termasuk urusan keamanan, kelancaran dan proses perizinan. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi,” kata Presiden di hadapan peserta Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Presiden juga berpesan, agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Presiden mengaku sudah titip ke menteri-menteri jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi, daerah diikutkan. Pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan.

Menurut Presiden perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Selain itu kepastian hukum dijaga, tidak ada pungli tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan, dijaga, rasa aman harus dijamin, TNI, Polri. "Ini penting sekali," katanya.

"Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan, akan saya tegur langsung,” tegas Presiden

Agenda besar bangsa kita, lanjut Presiden selain cipta lapangan kerja juga meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. “Saya sudah wanti-wanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri," tegasnya.

"Masih ada tujuh juta rakyat kita yang belum memikirkan pekerjaan. Itu merupakan tugas bersama," lanjut Presiden.

Presiden berpesan kepada para kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut, jika ada investasi yang orientasinya ekspor, investasi tapi orientasi barangnya akan diekspor, maka tutup mata, tanda tangani saja izinnya, secepat-cepatnya.

“Tidak usah ditanya-tanya seperti urusan keamanan, di lapangan ada problem apa, juga soal pembebasan lahan. Polres back up begitu juga Polda. Semuanya agar tercipta lapangan kerja yang kita inginkan," ujar Presiden

"Kita jangan membiarkan investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, masuk ke negara ini, sudah membuka pintu, sudah ada minat, tidak bisa realisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik, izin tidak diurus. Harusnya kita ini melayani apa yang kurang. Dilayani secepat-cepatnya. Sehingga bisa realisasi dan memunculkan yang namanya lapangan pekerjaan bagi rakyat kita,” ujar Presiden

BKPM

Salah satu contoh yang bisa ditarik sebagai background penegasan Presiden itu antara lain hasil evaluasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, sebenarnya ada  24 perusahaan siap berinvestasi dengan nilai total Rp 700 triliun ke Indonesia. Hanya saja, investasi tersebut terkendala berbagai masalah domestik.

Ia melihat masalahnya juga sepele dan klasik. Seperti izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan masih menjadi kendala investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

Padahal investor asing masih tertarik ke Indonesia. Bahkan, saat ini FDI sedang antre untuk masuk ke Indonesia.

Namun karena masih ada kesulitan dalam regulasi sektoral, banyak calon investor yang akhirnya kembali ke negaranya dan tidak jadi menanamkan modal di Indonesia.

Karena itu berkaitan dengan agenda besar cipta lapangan kerja, Presiden RI Jokowi menegaskan jika ada investasi yang masuk ke daerah semua harus mendukung tak terkecuali TNI, Polri karena hal itu bukan hanya urusan Gubernur, Bupati dan Wali Kota saja. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement