Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Bantah Isu Penolakan Bosda untuk MI dan MTs

TIMESINDONESIA, MALANG – Beredarnya draf petunjuk teknis (juknis) Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang tidak menyebutkan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah (MI dan MTs), ditanggapi oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto.

Tanggapan itu seperti dalam rilis yang diterima TIMES Indonesia, Rabu, (13/11/2019). Dalam rilis itu Didik membantah tidak memedulikan MI dan MTs dalam implementasi Bosda tersebut.

"Tidak benar bahwa terkait adanya isu tidak tersentuhnya MI dan MTs, sebagai sasaran penerima Boskab, dikarenakan adanya penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap usulan Bupati tersebut," ujar Didik Gatot Subroto.

Sebaliknya, kata Ketua DPRD Kabupaten Malang ini, bahwa PDI Perjuangan sangat peduli terhadap keberadaan Madrasah serta pesantren, termasuk MI dan MTs.

"Justru yang terjadi adalah PDI Perjuangan, atas nama keadilan akan memperjuangkannya di APBD 2020. Bahkan bukan hanya ini saja, PDI Perjuangan akan mendesak Pemerinta Daerah untuk membuat aturan hukum agar supaya, keberlangsungan dunia Pesantren dan Kiai kiai Langgar, yang berada di Desa, di cover oleh Dana Desa (DD)," bebernya.

Menurutnya, hal itu memungkinkan. Karena desa adalah sebagai wilayah pemerintahan, sebagaimana mewujudkan amanat Konstitusi dalam hal ini Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

"Merupakan tugas Negara maka atas keberlangsungan dunia Pendidikan, sudah sepatutnya dicover oleh dana pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten dan juga desa," kata mantan Kades Tunjungtirto ini.

Atas dasar itulah, pihaknya beranggapan dana desa di suatu desa peruntukannya bukan hanya untuk Pembangunan Infrastruktur. Melainkan juga untuk mengcover Infrastruktur Pendidikan.

"PDI Perjuangan sangat concern memperjuangkan program-program kerakyatan terlebih dunia pendidikan. Karena pendidikan merupan kunci utama dari keberlangsungan hidup bernegara," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Didik, dalam waktu dekat ini akan mengundang berbagai pihak termasuk LP Maarif NU Kabupaten Malang untuk membahas tentang masalah Bosda tersebut.

"Kami akan Mengundang LP Maarif untuk melakukan Harring bersama Fraksi PDI Perjuangan. Dalam rangka bersama-sama melakukan Pendataan Madrasah yang ada diseluruh Kabupaten Malang, untuk selanjutnya kita usulkan sebagai penerima Boskab di tahun 2020 mendatang," ucapnya.

Selanjutnya Didik mengatakan, PDI Perjuangan Kabupaten Malang berhap kepada semua pihak, untuk bersama-sama menyikapi usulan dan protes dari LP Maarif atas beredarnya draf juknis Bosda tanpa menyebutkan MI dan MTs tersebut dengan bijaksana. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement