Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Dinamika Kebijakan Reformasi dalam Ruang Publik

Selasa, 12 November 2019 - 01:27 | 169.61k
Intan Arini (Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, FIA Unisma Malang)
Intan Arini (Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, FIA Unisma Malang)
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANGPROSES kebijkan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. Kebijkana publik dibuat untuk menjawab persoalan- persoalan yang kuncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Kebijakan seringkali gagal karena tidak disertai dengan formulasi (perencanaan) yang baik, benar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. kebijakan yang baik dipengaruhi oleh banyak unsur dan banyak aspek.

Reformasi kebijakan publik tidak berdiri sendiri dalam perubahan dan pembaharuan kebijakannya. Konsep reformasi kebijakan berimplikasi kepada reformasi birokrasi dan reformasi administrasi. Keterkaitan antara ketiga reformasi ini menjadi kondisi yang sangat diharapkan dalam pemerintahan saat ini.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Berbagai definisi kebijakan publik banyak diungkapkan para ahli yaitu suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Kebijakan begara merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan bersama baik dari segi undang-undang maupun peraturan- peraturan.

Tiga pilar utama dalam kebijakan publik yang menghiasi perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu policy information, policy implementation, and policy evaluation. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dipahami secara komprehensif, sehingga tidak “buta” terhadap kebijakan yang ada dilingkungan sekitar pola pembangunan dalam pengambilan kebijakan publik.

Resensi-Buku-Kebijakan-Publik-Intan-Arini.jpg

Evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengukuran terhadap kinerja atau program yang sudah dilakukan. Aspek kebijakan penting untuk dilakukan evaluasi sebagai proses perbaikan dan peningkatan sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih baik.

Penilaian kinerja pelayanan publik adalah bentuk pencapaian aparatur Negara untuk mencapai tujuan bersama. Penilaian kinerja pelayanan publik mengharuskan penyedia pelayanan untuk jujur sehingga mampu memperbaikinya.

Reformasi birokrasi adalah instrument untuk mengembalikan kepercayaan publik dan membentuk tatanan pemerintahan menjadi lebih baik dengan pelayanan publik yang professional, akuntabel, dan profesionalitas. Kinerja pelayanan publik akan berhasil jika sistem kepemimpinan berjalan dengan baik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pengaturan dan pengadministrasian dilakukan secara professional dan berkualitas yang sesuai dengan harapan. Pelayanan publik merupakan pemberian hak dasar kepada warga Negara yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Kebijakan publik mempunyai kerangka piker yang sistematis, terukur, dan terarah. Implementing policy merupakan pelaksanaan terhadap rumusan atau formulasi kebijakan yang proses pelaksanaannya hamper sama dengan proses formulasinya. Pelaksanaan formulasi kebijakan membutuhkan teknik dan cara yang dapat dilakukan secara efektif dan efesien, sehingga dalam penentuan formulasinya dapat dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan publik.***

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dhina Chahyanti
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES