Ini Lima Misi Utama Pembangunan Provinsi Maluku Utara 2019-2024

TIMESINDONESIA, MALUKU UTARA – Mencermati dinamika permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Maluku Utara, pemerintah daerah di bawah pimpinan KH Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali telah menggagas prioritas kebijakan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dihadapi, baik pada aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  

"Pada Tahun 2019, semenjak kami dilantik tanggal 10 Mei sampai saat ini, menjadi kurun waktu awal periode kami dan merupakan masa transisi dari Visi: Maluku Utara CINTA menuju Visi : Maluku Utara SEJAHTERA," demikian disampaikan Gubernur Abdul Gani Kasuba dalam pidato paripurna Istimewa dalam rangka HUT Provinsi Maluku Utara ke 20, Sabtu (12/10/2019)

Gubernur mengatakan, sesuai tahapan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, saat ini Pemprob telah menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2019-2024 yang pada bulan lalu telah diserahkan ke DPRD untuk dibahas bersama.

Agenda pembangunan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun kedepan (2019-2024) diarahkan pada upaya mewujudkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu: (1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya; (2) Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah; (3) Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis; (4) Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan; dan (5) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan.

Kebijakan pembangunan selama lima tahun tersebut tetap disinergikan dengan dokumen perencanan Pemerintah Pusat teramsuk RPJMN 2020-2024 yang saat ini juga dalam proses penyusunan dan akan ditetapkan oleh Presiden terpilih. 

Terkait dengan proyek strategis pemerintah Pusat di Provinsi Maluku Utara yang nantinya ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, seperti antara lain: Major Projek Kota Baru Sofifi, Kawasan Industri Buli Kabupaten Haltim, Kawasan Industri Teluk Weda, SKPT, dan Pengembangan KEK Morotai, juga usulan baru beberapa proyek startegis yang telah disampaikan ke Pemerintah Pusat.

"Sangat membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Upaya-upaya yang perlu dioptimalkan di daerah adalah melalui penyediaan data base dan informasi, pemanfaatan teknologi yang didukung sumberdaya manusia yang profesional, penyediaan infrastruktur pendukung, penciptaan iklim investasi yang kondusif serta peninjauan regulasi yang dirasakan menghambat, dengan harapan dapat mendorong kinerja perekonomian dan melahirkan pusat pertumbuhan baru di Maluku Utara," jelas Gubernur dua periode ini

Sementara, kebijakan terkait Kota Sofifi sebagai Ibukota Provinsi, untuk periode ini akan mendapat perhatian khusus. Saat ini, lanjut Gubernur, Pemprov telah menyiapkan regulasinya termasuk menyiapkan langkah-langkah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang Major Projek Kota Baru Sofifi.

"Bahkan ada indikator khusus terkait Pembangunan Kota Sofifi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2019-2024 yang diharapkan menjadi kompas bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan Kota Sofifi, selama lima tahun kedepan," ujarnya (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement