Kopi TIMES

Dilema Perppu KPK di Penghujung Kepemimpinan Jokowi

Selasa, 08 Oktober 2019 - 21:47 | 35.17k
Dilema Perppu KPK di Penghujung Kepemimpinan Jokowi
Sumarsono, Advocat di Banyuwangi
Editor: Faizal R Arief

TIMESINDONESIA, BANYUWANGIPENGESAHAN perubahan RUU KPK masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini mengejutkan. Karena rencana pembahasan RUU ini tidak pernah ada sebelumnya dalam rapat-rapat antara Baleg DPR dan Kementerian Kemenkumham saat membahas RUU prioritas tahunan.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi, "Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas". Proses untuk melakukan perubahan kedua terhadap UU KPK yang dilakukan oleh DPR telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Presiden Jokowi bisa menggunakan Emergency Power dalam hal kewenangan legislasinya, dengan menerbitkan Perppu. Tentu dengan dasar konstitusional kegentingan yang memaksa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi Pasal 1 angka 4 “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Kewenangan legislasi darurat yang selalu melekat pada seorang presiden itu telah diputuskan oleh MK. Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “Kegentingan yang Memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu. Yaitu, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Ketiga, adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Ukuran kegentingannya adalah karena penolakan publik yang kuat melalui demo yang dilakukan oleh mahasiswa hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di Ibukota Negara anak STM juga ikut-ikutan meskipun mereka tak tahu apa tuntutannya, sedangkan secara risiko politik Perppu tersebut bisa ditolak oleh DPR RI.

Meskipun presiden Jokowi sampai saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK, tetapi Undang-Undang tersebut akan berlaku dengan sendirinya selama 30 hari. Dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR RI dalam persidangan yang berikut.

Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR RI setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Keadaan ini pernah terjadi pada kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada saat itu SBY menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hanya selang 2 hari setelah mekanisme Pilkada itu diundangkan oleh DPR RI.

Secara politik Presiden Jokowi jangan takut ditolak oleh DPR RI ketika mengeluarkan Perppu, karena partai pengusung presiden Jokowi menjadi pemenang pemilu tahun 2019. Tinggal bagaimana presiden bisa berkomunikasi dengan anggota legislatif untuk menyetujui Perppu tersebut.

Presiden Jokowi juga jangan takut adanya pernyataan dari salah satu ketua umum partai politik akan ada impeachment jika mengeluarkan Perppu soal KPK ini. Secara konstitusional, pemberhentian presiden itu sudah jelas diatur dalam pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi sebagai presiden dan/atau wakil presiden”. (*)

* Penulis Sumarsono, adalah Advocat di Banyuwangi

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id



Publisher : Sholihin Nur
KOMENTAR

EKORAN

TERBARU

  • Arzeti Bilbina: Akibat Covid-19, Bagaimana Ekonomi di Masa Depan?
    Arzeti Bilbina: Akibat Covid-19, Bagaimana Ekonomi di Masa Depan?
    05/06/2020 - 03:23
  • Tatanan Normal Baru, Sebuah Peluang Baru Pendidikan Tinggi Swasta
    Tatanan Normal Baru, Sebuah Peluang Baru Pendidikan Tinggi Swasta
    05/06/2020 - 01:17
  • Dandim 0801 Pacitan Ajak Masyarakat Berpedoman pada Pancasila dalam Berkehidupan
    Dandim 0801 Pacitan Ajak Masyarakat Berpedoman pada Pancasila dalam Berkehidupan
    04/06/2020 - 23:13
  • Gandeng FUI Cilacap dan Elemen Masyarakat, Dapur Lapangan Forkopimda Hasilkan 1.350 Bungkus Nasi
    Gandeng FUI Cilacap dan Elemen Masyarakat, Dapur Lapangan Forkopimda Hasilkan 1.350 Bungkus Nasi
    04/06/2020 - 22:44
  • Partai Gelora Resmi Terima Tiga SK Kemenkumham
    Partai Gelora Resmi Terima Tiga SK Kemenkumham
    04/06/2020 - 22:36
  • Dengan e-PMR, Warga Majalengka Bisa Urus SIM dan SKCK Lewat HP
    Dengan e-PMR, Warga Majalengka Bisa Urus SIM dan SKCK Lewat HP
    04/06/2020 - 22:22
  • Kisah Sujoko, Langsung Ditahan Begitu Kepergok Polhut Banyuwangi Selatan Miliki Kayu Jati Ilegal
    Kisah Sujoko, Langsung Ditahan Begitu Kepergok Polhut Banyuwangi Selatan Miliki Kayu Jati Ilegal
    04/06/2020 - 22:17
  • PKB dan Ansor Situbondo Bagikan Ratusan Sembako Terhadap Warga Terdampak Covid-19
    PKB dan Ansor Situbondo Bagikan Ratusan Sembako Terhadap Warga Terdampak Covid-19
    04/06/2020 - 22:12
  • Cilacap Menuju New Normal, 3 Pasien Sembuh dan 16 PDP Negatif Covid-19
    Cilacap Menuju New Normal, 3 Pasien Sembuh dan 16 PDP Negatif Covid-19
    04/06/2020 - 22:08
  • Penipuan, Polres Palu Tangkap Pelaku yang Mengatasnamakan Petinggi Parpol
    Penipuan, Polres Palu Tangkap Pelaku yang Mengatasnamakan Petinggi Parpol
    04/06/2020 - 22:05

TIMES TV

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

Sehari, Kapolresta Malang Kota Resmikan Empat Kampung Tangguh

20/05/2020 - 21:40

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional

Kemenparekraf RI: Kampung Tangguh Siap Digaungkan di Nasional
Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang

Gubernur Jatim Kunjungi Kampung Tangguh Narubuk Sukun Kota Malang
GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC

GM FKPPI Bantu Beras 2 Ton, Minyak dan Gula Untuk MBLC
Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

Alumni Sanmar-86 Malang Bantu 40 Paket Sembako Untuk MBLC

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Tatanan Normal Baru, Sebuah Peluang Baru Pendidikan Tinggi Swasta
    Tatanan Normal Baru, Sebuah Peluang Baru Pendidikan Tinggi Swasta
    05/06/2020 - 01:17
  • Racism is American’s Original Sin
    Racism is American’s Original Sin
    04/06/2020 - 21:18
  • Rasisme Itu Dosa Asal Amerika
    Rasisme Itu Dosa Asal Amerika
    04/06/2020 - 14:44
  • Sila Ketiga Pancasila Kunci Keberhasilan New Normal
    Sila Ketiga Pancasila Kunci Keberhasilan New Normal
    04/06/2020 - 10:58
  • Rezim di Ujung 'Pedang'
    Rezim di Ujung 'Pedang'
    04/06/2020 - 09:55
  • Inlander dan Kaum Muda
    Inlander dan Kaum Muda
    04/06/2020 - 09:03
  • Merancang Tata Letak Fasilitas Pabrik Saat New Normal
    Merancang Tata Letak Fasilitas Pabrik Saat New Normal
    04/06/2020 - 07:29
  • Agama Bagi Orang Biasa
    Agama Bagi Orang Biasa
    04/06/2020 - 03:17
  • Pasien di India Berjuang Bernapas Usai 36 Hari  Pakai Ventilator
    Pasien di India Berjuang Bernapas Usai 36 Hari Pakai Ventilator
    05/06/2020 - 05:19
  • Brasil Kabarkan Korban Tewas Covid-19, Jumlahnya Bikin Ngeri
    Brasil Kabarkan Korban Tewas Covid-19, Jumlahnya Bikin Ngeri
    05/06/2020 - 05:15
  • PSBB Jakarta Diperpanjang, Bagaimana Data ODP, PDP Setiap Kelurahan?
    PSBB Jakarta Diperpanjang, Bagaimana Data ODP, PDP Setiap Kelurahan?
    05/06/2020 - 05:11
  • Penularan COVID-19 Belum Dipastikan, Sektor Pendidikan DIY Dibuka Terakhir
    Penularan COVID-19 Belum Dipastikan, Sektor Pendidikan DIY Dibuka Terakhir
    05/06/2020 - 05:05
  • Virus Corona: Program Imunisasi Tersendat, 80 Juta  Anak Berisiko Meninggal
    Virus Corona: Program Imunisasi Tersendat, 80 Juta Anak Berisiko Meninggal
    05/06/2020 - 05:02
  • Kabar Gembira, Ditemukan Vaksin yang Terbukti Ampuh Lawan Virus Corona
    Kabar Gembira, Ditemukan Vaksin yang Terbukti Ampuh Lawan Virus Corona
    05/06/2020 - 02:55
  • Meski Tingkatkan Gairah Seks, Jangan Pakai 4 Benda Ini untuk Miss V
    Meski Tingkatkan Gairah Seks, Jangan Pakai 4 Benda Ini untuk Miss V
    05/06/2020 - 00:02
  • Banjir Rob Landa Wilayah Ancol, Warga Terpaksa Mengungsi
    Banjir Rob Landa Wilayah Ancol, Warga Terpaksa Mengungsi
    05/06/2020 - 00:33
  • Video Klip Kekeyi Menghilang dari Youtube
    Video Klip Kekeyi Menghilang dari Youtube
    05/06/2020 - 00:30
  • Bakal Tarung Lagi, Otot Mike Tyson Dicela Mantan Jawara MMA
    Bakal Tarung Lagi, Otot Mike Tyson Dicela Mantan Jawara MMA
    05/06/2020 - 00:15