Pemerintahan

Didukung Pemerintah dan Komisioner KPK RI Baru, Revisi UU KPK Rampung Akhir September

Jumat, 13 September 2019 - 19:42 | 32.65k
Didukung Pemerintah dan Komisioner KPK RI Baru, Revisi UU KPK Rampung Akhir September
Gedung DPR RI (FOTO: Media Indonesia)
Editor: Faizal R Arief

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Usai memutuskan Ketua KPK RI yang baru dini hari tadi, para anggota dewan Komisi III DPR RI kini sedang bekerja ekstra untuk merampungkan revisi UU KPK.

Menurut rencana, hari ini rancangan revisi UU tersebut mulai dibahas usai presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait persetujuannya merevisi UU KPK.

Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK, Supratman Andi Agtas yang juga Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akan memulai pembahasan revisi tersebut dengan mengulas beberapa poin yang menjadi masukan pemerintah.

Tiga poin yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI, Yosanna Laoly adalah pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas harus menjadi kewenangan presiden, pegawai KPK RI semestinya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terakhir, KPK RI harus sebagai lembaga negara.

”Adapun tanggapan Pemerintah mengenal RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara terinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," kata Yasonna saat mengikuti Rapat Kerja bersama Baleg DPR RI di Senayan tadi malam.

Presiden Joko Widodo siang tadipun menggelar jumpa pers terkait dukungannya atas revisi UU KPK ini. Ada beberapa poin yang disetujui, namun ada juga beberapa poin yang ditolak.

Poin-poin yang menjadi penolakan presiden yakni keharusan KPK RI untuk meminta izin dari pihak internal melakukan penyadapan, penyelidik dan penyidik harus dari kepolisian dan kejaksaan, KPK RI wajib berkooordinasi dengan Kejagung RI dalam penuntuan dan terakhir adalah pengelolaan LHKPN diberikan kepada Kementerian atau lembaga lain.

Poin yang disetujui adalah adanya Dewan Pengawas, Kewenangan SP3 dan Status ASN pegawai KPK RI.

“Intinya KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan memadai dan harus lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi,” tegas Jokowi di Istana Negara.

Pro dan kontra terkait revisi undang-undang lembaga antirasuah ini memang panas diperbincangkan, namun banyak yang menyetujui lembaga anti korupsi yang sudah berdiri sejak 15 tahun ini direvisi guna memperbaiki kinerjanya yang dinilai sebagaian kalangan kurang optimal bahkan bobrok.

Tak hanya pengamat hukum dan aliansi masyarakat, Komisioner KPK RI periode 2019-2023 pun memberikan dukungannya kepada DPR RI agar lembaga yang sebentar lagi dipimpin oleh Irjen Firli Bahuri direvisi.

Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Ketua terpilih Firli Bahuri juga mendukung langkah DPR RI merevisi UU KPK dengan beberapa catatan. “Segala sesuatu untuk memperkuat KPK kita dukung,” ujar Ketua baru KPK RI.

Terkait tudingan adanya konspirasi antara pemerintah dan anggota dewan DPR RI terkait cepatnya Revisi UU KPK ini disetujui, Masinton yang menjadi salah satu anggota Baleg DPR RI ini menyatakan momentum ini pas dengan adanya Ketua baru terpilih. Revisi ini nantinya akan memperkuat fungsi kinerja KPK RI ke depan.

Selain itu, masa bakti anggota dewan yang akan berakhir September nanti menuntut revisi UU KPK ini segera dirampungkan agar tidak menjadi beban anggota dewan baru. “Pimpinan KPK RI yang baru bisa bekerja berdasarkan UU KPK yang baru,” tegas anggota Komisi III DPR RI ini. (*)


revisi UU KPK KPK RI DPR RI
Publisher : Rizal Dani
Reaksi Anda
KOMENTAR

EKORAN

TIMES TV

BPN Kota Malang Bertekad Wujudkan Kantor Bebas dari Korupsi

BPN Kota Malang Bertekad Wujudkan Kantor Bebas dari Korupsi

28/02/2020 - 20:41

Pasar Rakyat UMKM Herbangin Hadir di Kota Kediri

Pasar Rakyat UMKM Herbangin Hadir di Kota Kediri
Lagu Indonesia Raya Mengantar Keberangkatan WNI dari Natuna

Lagu Indonesia Raya Mengantar Keberangkatan WNI dari Natuna
Grup Musik Angklung Shalawatan Meriahkan CFD di Situbondo

Grup Musik Angklung Shalawatan Meriahkan CFD di Situbondo
Pilkada Kabupaten Malang 2020, Hasan Abadi Optimis dapat Rekom Partai

Pilkada Kabupaten Malang 2020, Hasan Abadi Optimis dapat Rekom Partai
Follow TIMES Indonesia di Google News

iGuides

  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20
  • Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    Cari Hotel di Kota Pendidikan? iGuides: Hotel Savana Malang Recommended Lima Star
    23/05/2019 - 15:05

KOPI TIMES

  • Mendidik Milenial di Era Digital
    Mendidik Milenial di Era Digital
    29/02/2020 - 11:41
  • Eksistensi Perempuan: Negara Membatasi Ruang Gerak Perempuan?
    Eksistensi Perempuan: Negara Membatasi Ruang Gerak Perempuan?
    28/02/2020 - 22:31
  • Perlindungan Anak Sebagai Gerakan Sosial
    Perlindungan Anak Sebagai Gerakan Sosial
    28/02/2020 - 21:31
  • Siapakah yang Siap Memimpin Samarinda, Pembenahan atau Perebutan Proyek?
    Siapakah yang Siap Memimpin Samarinda, Pembenahan atau Perebutan Proyek?
    28/02/2020 - 20:33
  • Mahasiswa: Skill dan IPK, Mana yang Lebih Penting?
    Mahasiswa: Skill dan IPK, Mana yang Lebih Penting?
    28/02/2020 - 19:37
  • Bisakah Ijazah Madin Jadi Syarat Pendukung Masuk SMP/MTs?
    Bisakah Ijazah Madin Jadi Syarat Pendukung Masuk SMP/MTs?
    28/02/2020 - 18:33
  • Sosialisasi Ideologi
    Sosialisasi Ideologi
    28/02/2020 - 17:37
  • Polemik Omnibus Law Versus Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia
    Polemik Omnibus Law Versus Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia
    28/02/2020 - 16:30
  • Biro Perjalanan Rugi Rp 2,5 Triliun karena Larangan Umrah ke Arab Saudi
    Biro Perjalanan Rugi Rp 2,5 Triliun karena Larangan Umrah ke Arab Saudi
    29/02/2020 - 13:22
  • Diproduseri Raffi Ahmad, Marsha Zulkarnain: Raffi itu Humble
    Diproduseri Raffi Ahmad, Marsha Zulkarnain: Raffi itu Humble
    29/02/2020 - 13:22
  • Rizky Febian 2 Kali Ramaikan Java Jazz, Dulu Cuma Bisa Nonton
    Rizky Febian 2 Kali Ramaikan Java Jazz, Dulu Cuma Bisa Nonton
    29/02/2020 - 13:18
  • Ditegur DPR, Kepala BPIP Yudian Puasa Bicara
    Ditegur DPR, Kepala BPIP Yudian Puasa Bicara
    29/02/2020 - 13:13
  • Anies Pecat Kadis Perumahan, Sekjen PSI: Buruk Wajah Cermin Dibelah
    Anies Pecat Kadis Perumahan, Sekjen PSI: Buruk Wajah Cermin Dibelah
    29/02/2020 - 13:09
  • Kemarahan Besar Erdogan Melihat Pembantaian Umat Muslim di India
    Kemarahan Besar Erdogan Melihat Pembantaian Umat Muslim di India
    29/02/2020 - 01:33
  • Kerusuhan Berdarah India, Orang Ini Ternyata Biang Keroknya
    Kerusuhan Berdarah India, Orang Ini Ternyata Biang Keroknya
    29/02/2020 - 04:39
  • Dunia Bergolak, Amerika Dituding Hancurkan Kota Suci Qom Pakai Corona
    Dunia Bergolak, Amerika Dituding Hancurkan Kota Suci Qom Pakai Corona
    29/02/2020 - 05:10
  • Umat Islam Dibantai di India, Zakir Naik Serukan Ulama Dunia Jihad
    Umat Islam Dibantai di India, Zakir Naik Serukan Ulama Dunia Jihad
    29/02/2020 - 04:50
  • Mau Ketawa Takut Dosa, KH Ma'ruf Amin Bilang Virus Corona Hilang Karena Doa Qunut
    Mau Ketawa Takut Dosa, KH Ma'ruf Amin Bilang Virus Corona Hilang Karena Doa Qunut
    29/02/2020 - 09:01