TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) bersifat transparan dalam menyajikan data-data yang diperoleh dari tempat pemungutan suara (TPS). Namun, lembaga tersebut dituntut untuk lebih profesional dan akuntabel lagi.
"Kalau KPU transparan maka koreksi atau kritikan bukan berarti hilang. Sangat mungkin menjadi lebih kuat karena mereka (masyarakat) jadi tahu ternyata itu yang dikerjakan oleh KPU," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).
Titi menyebut, konsekuensi logis dari keterbukaan adalah masyarakat akan lebih leluasa berpartipisasi. Sebab, bila KPU RI bekerja transparan, maka publik bisa ambil bagian mengontrol dan mengawasi kerja KPU.
"Akhirnya mereka ikut ambil bagian, ikut berpartisipasi dan akhirnya ada dorongan untuk mendapatkan profesionalisme dan kerja yang lebih baik," jelas Titi.
Dengan adanya sistem yang transparan dari KPU RI, Titi berharap masyarakat bisa memanfaatkan untuk mengoreksi hal-hal yang tidak tepat, serta tidak tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
| Sumber | : TIMES Jakarta |
