Peristiwa Daerah

Letjen TNI Suharto: Indonesia Butuh Pemimpin yang Bisa Mengatasi Ancaman Kedaulatan Negara

Sabtu, 16 Maret 2019 - 22:08 | 731.22k
Suasana diskusi publik di graha Astranawa Surabaya. (Foto: Nasrullah/TIMESIndonesia)
Suasana diskusi publik di graha Astranawa Surabaya. (Foto: Nasrullah/TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, SURABAYALetjen TNI (Purn) Suharto berharap Pilpres 2019 diharapkan bisa menemukan sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan ancaman kedaulatan Negara.

Menurut dia, Indonesia saat ini mendapat ancaman asing. Salah satu indikasinya, adalah masuknya warga asing dalam jumlah besar ke Indonesia.

“Apalagi rata–rata usia mereka yang masuk diatas 18 tahun. Artinya mereka telah mengikuti Wamil (Wajib Militer). Ini bahaya,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ‘Perubahan 2019 untuk Pemulihan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI’ yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PB PPKN), Sabtu (16/3/2019) di Graha Astranawa, Surabaya.

Kekhawatiran ini ditambah dengan masuknya sejumlah senjata ke negara ini. Karenanya, lanjut Suharto, bangsa ini harus waspada jika tidak ingin lumat.

"Peran presiden sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau Prabowo jadi presiden, akan usir orang-orang itu. Bung Karno aja berani kok,” kata mantan Komandan Marinir ini.

Pembicara lain Suko Sudarso mengatakan, nasib bangsa Indonesia tidak lebih baik, pasca reformasi. Justru semakin amburadul. Ini lantaran Amandemen UUD 1945 ditambah ‘gagal pahamnya’ para pemimpin nasional, membuat Indonesia semakin terpuruk.

“Tidak sekedar ganti orang, tetapi juga harus paham bagaimana menata bangsa ini. Kita yakin Prabowo lebih paham bagaimana mengembalikan jati diri bangsa ini,” kata aktivis GMNI 1966 ini.

Menurut Suko, ada tiga hal penting untuk mengawal perubahan tersebut. Pertama adalah kembali ke UUD 1945 (yang asli), di mana saat ini UUD 945 yang asli sudah diobrak-obrik (amandemen) oleh para politisi.

“Dan tidak cukup itu. Kedua, harus ada reformasi agraria, di sini kita butuh pemimpin yang paham, karena ini bukan sekedar bagi-bagi sertifikat. Ketiga, menerapkan Trisakti yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam sosial budaya,” tegasnya.

Sementara itu, diskusi ini diawali dengan pembacaan draf maklumat yang disampaikan Drs Choirul Anam (Cak Anam), dihadiri pada kiai dan sejumlah elemen masyarakat.

Tampak hadir Letjen TNI Suharto, H A  Mustahid Astari, KH Suyuthi Thoba Banyuwangi, KH Nur Maemon Sumenep, H Nurhadi ST Ketua Umum PB PPKN, serta perwakilan dari Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh nasionalis dari GMNI, dan sejumlah hadirin lainnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Rizal Dani
Sumber : TIMES Surabaya

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES