Komnas HAM: Kasus Intoleransi Terus Meningkat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat peningkatan kasus intoleransi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KKB) selama 2016.

Pengaduan pelanggaran KBB pada Januari-Desember 2016 berjumlah 97 pengaduan, jumlah ini meningkat dari jumlah pengaduan pada 2015 yang berjumlah 87 pengaduan. Adapun di tahun 2014 terdapat 76 kasus.

Dalam laporan tahunannya, Komnas HAM juga mencatat Jawa Barat masih menjadi provinsi pertama di mana kasus intoleransi banyak terjadi, disusul DKI Jakarta, dan Sulawesi Tenggara.

Kebanyakan peristiwa intoleransi yang terjadi adalah pembatasan, pelarangan dan perusakan tempat ibadah serta pembatasan dan pelarangan beribadah seperti pada saat kelompok Pembela Ahlus Sunnah membubarkan acara Natal di Bandung, pada Desember lalu.

Tapi Komnas HAM menyatakan ada inisiatif positif dari pemerintah setingkat kota/kabupaten di Jawa Barat, yaitu Bandung, Bogor, serta Bekasi, yang mulai mengambil tindakan terkait aksi intoleransi.

"Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerbitkan izin dua gereja yang sebelumnya dipermasalahkan, dan menjamin izin yang diberikan tersebut tidak akan dicabut. Pemerintah Kota Bekasi menyelesaikan permasalah empat gereja yang sebelumnya ditolak oleh sebagian warga. Alasan wali kota Bekasi tidak mencabut izin tersebut karena prosedur pembangunan gereja tersebut sudah sesuai dengan izin yang berlaku," kata Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, Jayadi Damanik dalam penyampaian laporan tahunan Komnas HAM, Selasa (10/1/2017).

Namun Komnas HAM juga mencatat bahwa di saat bersamaan, pemerintah daerah masih menjadi pelaku terbesar dalam kasus intoleransi yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Di Bantul, Yogyakarta, misalnya. Anggota masyarakat keberatan dengan Camat Yulius Suharta yang beragama Katolik, dengan alasan wilayah yang ia pimpin didiami oleh mayoritas Muslim.

Bupati Bantul, Suharsono, mengatakan dirinya mempertimbangkan untuk memindahkan Camat Yulius Suharta ke tempat lain yang penduduknya lebih banyak non-Muslim.

Jayadi menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, Komnas HAM justru menemukan bahwa unsur intel polisi malah "berkomplot" dengan ormas-ormas intoleran, seperti yang menurutnya terjadi di Bandung sampai menyebabkan digantinya Kapolda Jawa Barat serta Kapolrestabes Bandung menyusul pembubaran acara Natal di Sabuga, Bandung.

Dan menurut Komnas HAM, banyak kasus-kasus pelanggaran lama yang belum ditangani secara tuntas. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement