Kadin Jatim Tindak Lanjuti Usulan RPH Pakar Bisnis Australia

TIMESINDONESIA, SURABAYA – DPD Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (KadinJatim) menindak lanjuti pertemuan beberapa hari lalu dengan Prof Dr Max Brigg, seorang dosen dan konsultan bisnis dari Universitas Brisbane Australia, saoal konsep Rumah Pemotongan Hewan, Rabu (20/11/2019).

Prof Dr Max memberikan paparan business plan tentang pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern berskala regional berikut potensi bisnis yang bisa diraih. Selain Prof Max, juga hadir pakar dari Malaysia, Mr Iskandar. Ia mengemukakan program Expert of Waste dengan Management Pembangunan Pengelolaan Limbah Modern, Prospektif dan Perhitungan Revenue.

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, Ahmad Subekti, mengatakan, Kadin Jatim akan menindak lanjuti diskusi perkembangan rumah potong sapi.

Prof Maxx hadir dengan konsep RPH melalui riset. Berdasarkan riset, kebutuhan daging sapi di Jatim belum terpenuhi sedangkan RPH yang ada masih menggunakan cara tradisional. Namun, potensi ini belum dilirik oleh Pemprov Jatim. "Padahal ia juga melihat di Pasar Puspa Agro ada RPH sekitar 2 hektar. Cuma kita mau masuk ke sana belum diijinkan, tetapi kalau melihat dari internet sudah modern namun terbengkalai," kata Ahmad Subekti saat ditemui di Kantor Kadin Jatim, Jalan Jambangan, Surabaya 

Banyak faktor yang menyebabkan RPH di Puspa Agro macet. Antara lain riset pasar, riset pengelolaan dan pengadaan sapi kurang matang. Kedua, Pergub tidak mendukung hadirnya sapi dari luar ke dalam.

Sebagai terobosan, Kadin akan berbicara dengan Pemprov tentang RPH di Puspa Agro tersebut. Karena memang, di Jatim berlaku Pergub mengenai larangan impor daging sapi dari luar. Kadin Jatim menilai jika Pergub tersebut kurang tepat, sebab faktanya daging impor tetap masuk di Jatim melalui daerah lain. 

"Kadin Jatim mendeteksi sapi-sapi itu datang dari NTT tapi dagingnya kok impor, oleh sebab itu kami akan akan mengusulkan agar Pergub ini direvisi," sambungnya.

Ukuran sapi lokal yang kecil disinyalir menjadi faktor masuknya daging impor. Kadin Jatim mengusulkan revisi Pergub tersebut. Konsepnya, jika nanti Jatim bisa mengimpor sapi, hewan ini tidak langsung dipotong. Tapi melewati proses penggemukan terlebih dahulu. "Kalau impor, kita bisa beli kecil lalu digemukkan dan dipotong. Itu konsep yang kita bangun," tambahnya.

Akan tetapi, jika Pergub tidak segera direvisi, otomatis akan mempengaruhi harga. "Harga yang muncul mungkin sudah tidak kompetitif lagi sedangkan Kadin Jatim mencoba menggali informasi ini," tandasnya. 

Upaya lain, lanjut Ahmad Subekti, adalah memanfaatkan RPH yang ada sebagai role model. "Karena kemarin Sidoarjo kurang merespon ini, padahal perputaran pemotongan hewan di sana sangat tinggi. Itupun 80 persen dagingnya sudah diserap untuk bakso, dengan pengolahan yang sederhana, lahan masih dikembangkan namun respom lemah," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Prof Maxx mencoba masuk melalui Kadin Jatim agar ke depan Jatim bisa mandiri dalam pengadaan daging. Tidak dikirim dari luar daerah dengan harga distribusi yang mahal. 

Dengan konsep baru ini diharapkan bisa menekan harga sekaligus mengembangkan peternakan-peternakan. Karena peternakan yang ada belum mampu mensuplai daging sapi secara mandiri di Jatim. "Harapannya, harga daging bisa betul-betul bisa dikendalikan oleh Pemprov tidak dikendalikan oleh pasar bebas yang dimainkan oleh segelintir orang," pungkas Wakil Ketua Umum Kadin Jatim tersebut.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement