Sektor Perikanan di Tengah Revolusi Industri 4.0

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dapat kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang dua pertiga wilayahnya terdiri atas perairan. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat bersumber dari lautan maupun daratan. Oleh sebab itu, kita harus mampu memberdayakan kekayaan dari kedua sumber tersebut untuk mencapai pendapatan negara yang maksimal.

Seperti yang kita tahu, kekayaan alam di Indonesia untuk wilayah daratan sangatlah luar biasa. Contohnya yaitu didapat dari hasil pertambangan minyak, batu bara, kelapa sawit, karet, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana kekayaan alam di Indonesia untuk wilayah lautan? 

Tak salah jika Indonesia mendapat sebutan negara maritim karena memiliki banyak pulau dan berada di kawasan atau territorial laut yang luas. Dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote tentunya memiliki banyak wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau strategis lainnya. Kekayaan alam tersebut menjadi dorongan bagi Presiden Joko Widodo untuk bisa memaksimalkan hasil kelautan dalam rangka pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur trus dilakukan di pulau-pulau yang memiliki potensi hasil laut tinggi guna mempermudah kegiatan ekspor. Tidak hanya itu, kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga sudah semakin tegas. Pemberantasan IUUF (Illegal, Unreported and Unregfulated Fishing) memberikan dampak baik khususnya bagi nelayan penangkap ikan.
Hasil Produksi Kelautan Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data produksi perikanan dengan menggunakan pendekatan jumlah hasil perikanan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di seluruh Indonesia. Produksi perikanan yang dijual di TPI dari tahun 2004 hingga 2017 cenderung meningkat. Produksi paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 730.286 ton sedangkan data ter-update terakhir pada tahun 2017 sebesar 657.491,74 ton.

Selain itu, KKP mencatat kinerja positif sepanjang semester pertama tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasuti pada tanggal 4 Juli 2019 silam. Menteri Susi menyampaikan, sepanjang semester I tahun 2019 ini KKP telah mendapatkan berbagai capaian sebagai buah manis dari ketegasan Indonesia dalam menangani illegal fishing selama 4,5 tahun terakhir. Peningkatan itu dibuktikan dengan naiknya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Nilai PDB Perikanan naik dari Rp58,97 triliun pada TW I-2018 menjadi Rp62,31 triliun pada TW I-2019. Sementara itu, NTN yang berada pada angka kurang dari 106 persen pada tahun 2014 naik mencapai 113,08 persen pada Mei 2019.
Upaya Pengembangan

Mungkin banyak di antara kita yang belum paham bahkan tak sadar dengan ganasnya kehadiran revolusi indusri 4.0. Era revolusi ini sangat menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, dan robotic, di mana efisiensi mesin dengan manusia dan mesin dengan mesin sudah terkonektivitas oleh internet of things. Disadari atau tidak, saat ini beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi. Sebagai contoh, toko konvensional (warung, mall) yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace. Taksi atau ojek pangkal posisinya sudah mulai tergeserkan dengan moda-moda berbasis online. Lalu apa kaitannya dengan sektor perikanan?

Sudah jelas hal ini sangat berkaitan. Pasalnya apabila nelayan tetap menangkap ikan dengan cara tradisional yakni menebar jala ketika melaut tanpa tau di wilayah manakah yang memiliki potensi banyak ikan, maka hasilnya tidak dapat maksimal atau bahkan tidak sesuai dengan target yang ada. Oleh karena itu, KKP mengupayakan pengembangan riset dan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya melalui program Laut Nusantara yang ditujukan untuk para nelayan. Program Laut Nusantara ini adalah aplikasi menggunakan citra satelit yang bertujuan untuk mendeteksi lokasi-lokasi yang memiliki populasi ikan terbanyak. 

“Program ini setiap pagi diupload ke semua media komunikasi, salah satunya twitter. Program ini dapat didownload dan diakses pada handphone masing-masing untuk mengetahui di mana titik-titik lokasi ikan. Dengan begitu, nelayan dapat dengan mudah mendeteksi wilayah untuk memudahkan penangakapan ikan,” ujar Sjarif Widjaja selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).

Dalam mewujudkan PMD yang sudah direncanakan, maka perlu upaya pengembangan untuk menghadapi revolusi industry 4.0, yakni :

1.    Mendorong agar pemerintah, perusahaan, dan pelaku utama perikanan di Indonesia untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya dalam pemanfaat teknologi.
2.    Mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robotic, cybersecurity, cloud, dan augmented reality untuk memberikan keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.
3.    Seluruh pelaku utama perikanan dan masyarakat harus melakukan inovasi teknologi dengan kolaborasi bersama sektor lainnya. 
4.    Pemerintah harus menjadi wahana yang efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir Nusantara, dengan membangun manusia modern namun tetap berlandaskan dasar-dasar kekeluargaan dan kegotoroyongan. 
5.    Pemerintah juga harus memiliki kebijakan dan roadmap yang tepat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sektor perikanan nasional. Salah satunya adalah penguasaan pengetahuan dan teknologi digital yang diimplementasikan di bidang produksi maupun pengolahan produk perikanan.

Melalui beberapa upaya pengembangan diatas, diharapkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia mampu meningkatkan kinerja ekspor secara signifikan dan menjadi andalan utama ekspor Indonesia. Lebih jauh lagi, mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement