Pemerintahan

Jember Jadi Tuan Rumah Festival HAM 2019 karena Padukan Tiga Hal Ini

Selasa, 19 November 2019 - 09:58 | 75.65k
Bupati Jember dr Faida dalam temu media terkait Festival HAM 2019 di kantor Bupati, Senin (18/11/2019) malam. (Foto: Dody Bayu Prasetyo/TIMES Indonesia)
Bupati Jember dr Faida dalam temu media terkait Festival HAM 2019 di kantor Bupati, Senin (18/11/2019) malam. (Foto: Dody Bayu Prasetyo/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JEMBER – Kabupaten Jember didapuk menjadi tuan rumah Festival HAM 2019. Bupati Jember dr Faida mengatakan bahwa kehormatan tersebut diperoleh bukan karena Jember telah sempurna dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Namun, karena adanya semangat Jember menghargai dan memadukan prinsip-prinsip HAM dengan Sustainable Development Goal’s dan program-program pemerintah.

“Belum banyak yang menyatukan ketiga hal tersebut,” kata Faida, Senin (18/11/2019) malam di Media Center Festival HAM 2019.

Menurutnya, penyatuan ketiganya berdampak besar pada kesadaran bersama, bahwa tidak ada kesejahteraan tanpa pemenuhan hak asasi manusia.

Bagi perempuan pertama BUpati Jember ini, membicarakan HAM bukan ketika muncul masalah penyelewengan HAM maupun kekerasan terhadap manusia.

Membicarakan HAM sebaiknya pada pembuatan program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM dalam programnya, pemerintah daerah mempunyai kesempatan dan peran yang besar dalam mengimplementasikan HAM," tuturnya.

Dia meenrangkan, program yang berbasis HAM ini pula yang  menjadi dasar penilaian kepada Jember untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival HAM 2019. Program pemerintah yang berbasis HAM diantaranya pemenuhan hak ibu hamil, program-program berbasis gender, dan pemenuhan hak anak.

“Dalam festival ini, anak-anak mempunyai porsi dan peran yang lebih dari festival HAM sebelumnya,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), bupati mengakui banyak isu terkait keduanya.

Namun, lanjutnya, diakui atau tidak, pemerintah sangat serius mengelola GTT dan PTT di Kabupaten Jember. Seperti pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Padahal mereka sebelumnya hanya diakui di tingkat sekolah saja.

"Hal ini ditandai dengan pemberian surat tugas sesuai peraturan dari pemerintah pusat. Penugasan mereka juga di tempat yang dekat dengan tempat tinggal," terangnya.

Penghargaan juga diberikan pemerintah berupa jaminan sosial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Menurutnya, sebelumnya mereka sama sekali tidak mendapatkan jaminan ini dari pemerintah.

"Pemerintah yang berkomitmen dalam pembangunan sumber daya manusia juga memberikan beasiswa kepada GTT untuk meningkatkan kompetensinya," imbuhnya di Media Center Festival HAM 2019(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Dody Bayu Prasetyo
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Jember

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES