Pemerintahan

Perlu Kajian Mendalam Pilkada Langsung atau Asimetris, Begini Penjelasan Mendagri

Selasa, 19 November 2019 - 07:17 | 103.62k
Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta.(FOTO:Humas Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta.(FOTO:Humas Kemendagri)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D merasa perlu dilakukan kajian secara akademis yang mendalam tentang penyelenggaraan Pilkada langsung atau Pilkada Asimetris.

Pernyataan itu disampaikan usai ia menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta,  Senin (18/11/2019)

"Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan Pilkada langsung harus dievaluasi, semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama. Nah kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademik, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata," tegasnya.

Karena itu ia menilai, diperlukan metode penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung melalui institusi yang reliabel.

"Metode penelitiannya juga harus dilakukan secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal baru kita lihat hasilnya. Bisa saja temuannya nanti menyatakan bahwa publik lebih sepakat dengan Pilkada langsung untuk terus dilanjutkan, kita otomatis why not, ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademiknya kita tidak perlu Pilkada langsung tapi Pilkada Asimetris itu juga jadi pertimbangan," jelasnya.

Edisi-Selasa-19-November-2019-medagri.jpg

Ia mengatakan metode pelaksanaan Pilkada Asimetris yang memungkinkan hanya di kota-kota tertentu yang melaksanakan Pilkada secara langsung, itupun perlu dipersiapkan analisis lebih lanjut seperti indeks kedewasaan dalam berdemokrasi.

"Asimetris itu artinya tidak semuanya Pilkada Langsung, maka perlu dibuat indeks kedewasaan demokrasi tiap-tiap daerah, saya sudah bicara dengan Kepala Pusat Statistik dan Kepala Balitbang di Kemendagri untuk menggunakan anggaran itu untuk mencoba melihat indeks demokrasi, daerah mana saja yang siap melaksanakan Pilkada langsung dan tidak," jelasnya.

Dengan demikian, kata Mendagri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D, Kemendagri tidak pada posisi dalam mengambil keputusan memilih sistem Pilkada Langsung, tidak langsung, atau Asimetris. Namun diperlukan kajian akademis dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Langsung yang telah berlangsung dalam kurun waktu 15 tahun ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES