Peristiwa Nasional

PB HMI: Erick Thohir Harusnya Kerja Dulu, Jangan Buru-buru Rombak Struktural 

Senin, 18 November 2019 - 14:50 | 134.34k
Ketua PB HMI Bidang BUMN Romadhon (FOTO: Imam for TIMES Indonesia)
Ketua PB HMI Bidang BUMN Romadhon (FOTO: Imam for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua PB HMI Bidang BUMN, Romadhon, mengingatkan kepeda Menteri BUMN, Erick Thohir agar fokus dengan pekerjaan rumah BUMN yang lebih besar dari warisan menteri sebelumnya, daripada merombak struktural organisasi yang ada saat ini.

Menurutnya, jika melihat dari segi kompleksitas jumlah dari BUMN yang harus diatasi. Mengenai dua wamen Kementrian BUMN yang sudah ada, seharusnya menjadi kekuatan birokrasi untuk menyelesaikan perkerjaan rumah bersama kedepannya dan dimanfaatkan.

“Erick Thohir awal dilantik mengatakan, Kementrian BUMN membutuhkan Wamen secara profesional dan tentunya tidak akan tumpang tindih dengan jajaran pejabat atau strutural yang sudah ada di Kementerian BUMN," katanya.

Tetapi kata dia, Staf khusus Kementrian BUMN penyampaiannya berbeda. "Seakan memaksa ada perubahan struktur dan seolah terburu-buru, artinya, hal demikian jangan sampai ada makna lain secara politik untuk membuat gerbong baru dan bagi-bagi kue kekuasaan," kata Romadhon kepada Wartawan di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Selanjutnya, dia menambahkan bahwa Struktur Eselon I Kementerian BUMN sebetulnya lebih baik dipertahankan, agar akselarasi yang  dilakukan dapat on the track dan sesuai target yang ditetapkan.

“Kita masih ingat saat serah terima jabatan dikantor KBUMN, kata Erick dalam pidatonya 'Saya datang untuk tidak pernah gagal, dan Saya datang sebagai profesional, bukan orang partai'. Frasa itu menjadi penanda lain supaya BUMN dikelola secara profesional dan berani mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan bukan kepentingan pesanan,” ucap Romadhon. 

Kata dia, selama ini Presiden Joko Widodo selalu menekankan bahwa dalam pemerintahan hanya ada visi-misi Presiden - Wakil Presiden dan tidak ada visi-misi menteri. 

Hal tersebut berlaku pula di lingkungan BUMN. Presiden menekankan perampingan struktur di kementrian dari eselon 3, 4 dan 5,  namun Kementrian BUMN berbeda sendiri, santer disebarkan akan dimulai dari eselon I yang akan dirombak. 

“Menteri BUMN Erick Thohir mesti memikirkan langkah transisi terlebih dulu sebelum benar-benar memangkas eselon I. Transisi itu diperlukan karena pemangkasan eselon I kwatir dapat menimbulkan masalah baru." lanjutnya.

Sebelumnya dalam isu ini, dikabarkan akan ada perombakan deputi dan sekretaris menteri dalam waktu dekat, tidak hanya itu bahkan struktural BUMN tersebut akan dirombak total.

Hal itu, dibenarkan oleh Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, menurutnya perombakan deputi ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Dengan hadirnya dua wakil menteri, berarti ada penyesuaian ruang lingkup pekerjaan bagi deputi.

"Terkait jabatan eselon I nantinya jika tetap dilaksanakan dirombak akan diberikan penugasan menjadi direksi perusahaan BUMN, saya harap dilakukan bertahap dan jangan tergesa-gesa. Jika terjadi pemangkasan eselon I apakah harus ada peraturan pemeritah, maka itu perlu dikaji dan butuh waktu," ujar Romadhon.

Menurut Romadhon, Kebijakan itu harus memiliki tujuan memaksimalkan tugas, pokok, dan fungsi. Tetap mengacu pada UU no 5/2014 tentang ASN. Menteri BUMN bisa mempertimbangkan masukan-masukan dari mantan Mentri Pendayagunaan BUMN Tenri Abeng mengenai  fungsi kedeputian tak perlu dihapuskan meski kerja Menteri BUMN dibantu Wamen. Sebab, Wamen akan fokus dalam hal pembagian waktu kerja dengan Menteri.

Lebih baik Menteri BUMN fokus pada pekerjaan rumah. Salah satunya adalah proses pembentukan holding perusahaan BUMN, hingga pembentukan super holding. Masih ada holding yang peraturan pemerintahnya sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tapi prosesnya belum selesai.

Belum lagi katanya, porsi utang jangka pendek (yang harus dilunasi kurang dari satu tahun) BUMN nonkeuangan telah mencapai 30,89 persen dari total utangnya pada Juni 2019. "Meningkat pesat dari porsi akhir tahun 2018 (22,56 persen), dan di bawah 20 persen pada 2015-2017. Kondisi ini rawan gagal bayar jika resesi," tutur Romadhon.

“Bahwa BUMN memegang peran amat penting untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah bijak, tepat, dan cepat menteri BUMN menjadi harapan kita semua. Jangan ada kehebohan hanya demi pencitraan, BUMN mesti jadi contoh (teladan) bagi semua usaha yang ada di Indonesia. Adanya wamen BUMN memperkuat struktur birokrasi yang ada bukan mengeliminasi,” pungkas Romadhon Ketua PB HMI Bidang BUMN. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Jakarta

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES