Standard Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi Kebijakan Publik

TIMESINDONESIA, MALANG – Kebijakan ialah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan di pertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh Pemerintah. Pemerintah sebagai Penadah kelangsungan dan kebutuhan Masyarakat yang harus segera diambil langkah untuk dijadikan keputusan atau kebijakan publik.

Suatu kebijakan dibuat untuk menuntaskan kasus kasus yang terjadi dan tentunya aspirasi masyarakat sangat perlu yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat, salah satunya adalah adanya tuntutan masyarakat kepada Pemerintah sebagai bentuk penyampaian kebutuhan bersama.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dalam proses kebijakan tidak kemudian langsung diputuskan. Melainkan harus melalaui pengujian, penelitian, eksperimen, dan pengulangan tahapan-tahapan kebijakan. Sehingga kedepanya tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun hal-hal yang bertolak belakang dengan tujuan dari sasaran kebijakan tersebut. Maka perlu dilakuakan evaluasi kebijakan.

Menurut Jones yang dikutip oleh Widodo (2007), ”Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil Kebijakan Pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik pengukuranya dan metode analisisnya”. Jadi bisa dikatakan evaluasi sebagai penilaian kembali terhadap kebijakan yang lama. Yang sudah baik ditingkatkan lagi dan yang masih lemah dikuatkan dengan kebijakan pendorong.

Adanya penilaian kinerja juga mampu mengetahui apakah pelayanan publik  yang diberikan oleh karyawan sudah baik atau tidak, sesuai dengan SOP yang diberikan atau belum, apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja merupkan bagian dari seluruh sistem kinerja. Sistem penilaian kinerja pelayanan publik merupakakn sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Tolak ukur tercapainya sebuah kinerja aparatur ditandai dengan penilaian kinerja yang bagus, penilaian kinerja yang bagus dalam pelayanan publik akan berdampak kepada kualitas pelayanan dan kualitas kinerja pegawai. Sistem penilaian yang baik akan berpengaruh pada kinerja pegawai supaya bekerja sesuai dengan tujuan dan target yang sudah ditentukan. Banyak pilihan untuk meningkatkan kualitas para pegawai, dengan memberikan reward bagi  pegawai maka akan menimbulkan semangat dalam bekerja dan lebih giat lagi.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Selain itu motivasi dan dukungan akan berdampak kepada peningkatan kinerja pegawai. Berbicara soal kebijakan publik tidak bisa lepas dari pelayanan publik, pelayanan publik bisa diartikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat anegaraan re-kontrol penuh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui aparatur negara.

Pelayanan publik sendiri tidak lepas dari kata masyarakat, masyarakat memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan hak sepenuhnya diberikan oleh  pemerintah untuk masyarakat. Pelayanan yang berkualitas akan berpengaruh terhadap berjalanya kebijakan publik.

Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa prinsip untuk mencapai good governance diantaranya ialah: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektivas dan efiseiensi, akuntabilitas, visi strategis.

Seiring berjalanya zaman lemahnya kapasitas manajemen pelayanan publik mengakibatkan berbagai pengurusan jenis perizinan yang seharusnya menjadi daya saing dalam berivestasi menjadi terhalang. Semakin bertambahnya tahun rentang waktu prosedur perizinan semakin lama.

Terakhir yaitu tentang formulasi kebijakan publik, kebijakan publik mempunyai kerangka pemikiran yang sistemastis terukur dan terarah. Setiap tindakan atau kebijakan yang diiambil mempunyai resiko atau konsekuensi yang logis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaanya, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Adanya formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan dan diambil kebijakanya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Melalui Buku Kebijakan Publik, Evaluasi Reformasi Formulasi telah digambarkan dasar dasar untuk memahami sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Negara Indonesia secara lebih lengkap. Buku ini juga direkomdasikan sebagai bahan ajar untuk kalangan mahasisawa maupun guru pengajar.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement