Lamongan Menjadi Rujukan Pembelajaran Stunting

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebagai lokasi studi pembelajaran program penurunan stunting karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dinilai sukses melakukan percepatan penurunan angka stunting.

Kasubdit Kesehatan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Arifin Effendy Hutagalung, mengungkapkan tujuannya datang ke Kabupaten Lamongan untuk belajar dari kesuksesan Lamongan.

“Kunjungan ini dalam upaya untuk melihat upaya daerah untuk memfasilitasi bagaimana proses penguatan kapasitas dalam upaya penurunan stunting,” katanya, di Pendapa Lokatantra, Jumat, (15/11/2019).

Ia bersama sebanyak 255 orang peserta Workshop Penganggaran Berbasis Data Capaian Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan perwakilan 34 provinsi.

“Kami juga ingin mengadaptasi upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pencegahan dan penurunan stunting,” ujar Arifin.

Untuk sekadar diketahui, kasus stunting di Lamongan, dapat turun secara drastis, sejak tahun 2017 yang masih terdapat 23 persen stunting, kemudian turun menjadi 15,64 persen pada Februari 2018, dan menjadi 10,17 persen pada Agustus 2018. Bahkan, data terakhir, sudah turun lagi menjadi 9,57 persen pada Februari 2019.

Bupati Lamongan Fadeli pun menjelaskan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Lamongan untuk penurunan stunting. Mulai, dari menggelontorkan anggaran sebesar Rp 6.232.512.100 yang dikelola oleh 15 OPD untuk penurunan stunting.

Beberapa OPD yang mengelola anggaran diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Laporan perkembangan balita stunting akan dilaporkan setiap tiga bulan sekali dengan melakukan pengukuran yang dilaporkan pada Dinas Kesehatan,” tutur Fadeli.

Fadeli juga menyebutkan bahwa di tahun 2019 terdapat 10 desa prioritas penurunan stunting. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 31 desa prioritas pencegahan stunting. Penambahan jumlah desa prioritas ini menurutnya bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting.

“Audit stunting juga akan dilakukan untuk mengetahui penyebab stunting semua balita di 27 kecamatan,” ucapnya.

Pemkab Lamongan, sambung Fadeli juga melakukan intervensi spesifik pencegahan stunting dengan pola asuh dan pola makan yang telah dilakukan sejak tahun 2013. “Kita juga melakukan pendampingan semua balita stunting di Kabupaten Lamongan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai inovasi juga dibuat Pemkab Lamongan di bidang kesehatan seperti Forum Aku Cinta Anak Lamongan (FACA), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) secara online juga berperan dalam percepatan penurunan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement