Pencapaian Kebijakan Publik Pemerintah yang Komprehensif Terhadap Masyarakat

TIMESINDONESIA, MALANG – Buku ini pertama dipublikasikan  dan dirilis oleh penulis berguna untuk mempermudah mahasiswa dan khalayak umum yang hendak mengkaji tentang bidang politik. Dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Tentang materi kebijakan-kebijakan negara yang dipaparkan oleh penulis juga lumayan bagus.

Contoh pada permasalahan saat ini  yaitu  tentang Bagaimana Tercapainya Kebijakan Pemerintah yang Komprehensif Terhadap Masyarakat? Dalam Pasal 1 Ayat(1) menguraikan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kebijakan bisa tercapai jika disertai dengan perencanaan yang baik dan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditentukan dengan orientasi yang menjadi kebijakan yang terkait.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pada masa-masa sebelum reformasi dulu, masih identik aparat yang dilayani, bukan untuk melayani masyarakat pada kebijakan publiknya. Pelaksanaan formulasi kebijakan publik harus dilakukan secara efisien, Makmur dan Rohana Thahier (2016:31-34) mempunyai beberapa metode yaitu : Pertama penafsiran fenomena, Kebijakan Publik yang baik dilakukan berdasarkan formulasi yang baik pula yang diikuti oleh prinsip-prinsip keadilan dan komprehensifitas perencanaannya.

Kedua Penyusunan agenda kegiatan, dalam penyusunan formulasi kebijakan membutuhkan konsepsi dasar dan ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tindakan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Ketiga Perumusan masalah, aktivitas mengurai masalah apa yang menjadi objek kebijakan.

Keempat Identifikasi masalah, memfokuskan masalah yang ada sehingga permasalahannya dapat diurai secara sistematis, terarah dan tepat. Kelima Pemecahan masalah, agar dapat terselesaikan yang meupakan kunci pelaksanaan kebijakan publik yang baik. Keenam Teknik pertimbangan keputusan, dilakukan berdasarkan pemikiran yang cermat, pertimbangan yang matang, dan Teknik eksekusi yang tepat.  

Ketujuh Penyusunan konsep kebijakan publik, dibutuhkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki perumus kebijakan. Kedelapan Sosialisasi konsep kebijakan publik, untuk memberikan penjelasan secara komprehensif kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan publik (Hal.100).

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Hayat sang penyusun buku “Kebijakan Publik” ini mengimplementasikan secara  umum tentang materi konsep yang dibangun dalam rangka mengoptimalkan kebijakan publik.

Buku ini menjadi bagian utama  penting yang praktisi untuk mahasiswa administrasi publik yang bergelut dengan pemerintahan buku ini dapat menambah, pejabat publik, politik, dan lain sebagainya. Materi buku ini diringkas dalam 7 bab dengan rincian ;

BAB I Pengantar, Konsep dan Metode Kebijakan Publik, BAB II Proses, Bentuk, Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik, BAB III Evaluasi Kebijakan Publik, BAB IV Penilaian Kinerja, BAB V Reformasi Birokrasi, BAB VI Pelayanan Publik dan GOOD GOVERNANCE, BAB VII Formulasi Kebijakan Publik.

Mengenai tentang latar belakang buku ini, Hayat merupakan seorang Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara di Kampus Unisma dan sedang melanjutkan program studi doctor di Universitas Brawijaya Malang, maka tak diragukan lagi wawasannya tentang materi kebijakan tersebut lumayan kongkrit dan mudah dipahami. Selain itu juga sebagai pandangan baru mengenai pelayanan dalam kebijakan publik. Namun menurut saya beberapa kalimat pada buku ini kurang global atau masih bersifat kata politikus.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement