Kopi TIMES Universitas Islam Malang

Pengaruh Reformasi Terhadap Aspek Pelayanan Publik

Kamis, 14 November 2019 - 09:43 | 234.83k
Maulidia Hidayati (Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)
Maulidia Hidayati (Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, FIA Unisma Malang)
FOKUS

Universitas Islam Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – Proses kebijakan publik tidak terlepas dari kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak dalam pemerintahan. kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Kebijakan publik diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspek-aspek kebijakan publik. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan kepada publik., untuk membentuk sebuah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Reformasi yang dibangun membentuk sebuah konsepsi dasar yang menjadi tuntunan, aspirasi, maupun temuan secara ilmiah yang selanjutnya akan membentuk kerangka formulasi sebagai dasar bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan publik.

Konsep reformasi kebijakan berimplikasi kepada reformasi birokrasi dan reformasi administrasi. Reformasi administrasi yang secara luas adalah reformasi sistem dan tatanan pemerintahan. Dan perlunya integrasi semua elemen birokrasi untuk berani melakukan perubahan secara komprehensif dan mendukung pola kebijakan reformasi dalam pelaksanaannya, dari mulai pimpinan  hingga level paling bawah.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Dimensi dan pendekatan, yang pertama yaitu konteks. Konteks dalam kebijakan memuat dua unsur yaitu makro dan mikro. Pada aspek makro, konteks kebijakan mempunyai peran strategis dalam aspek tujuan dari kebijakan. Sifat makro dari konteks kebijakan adalah dalam skalanya, baik internasional maupun skala nasional sehingga membentuk kerangka pikir yang lebih luas dan dinamis, yang mempunyai implikasi dalam politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kebijakan mikro adalah membentuk kebijakan yang lebih konkret, spesifik, dan detail. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan lebih bersifat teknis dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kedua yaitu arena. Arena kebijakan adalah sebuah dimensi kebijakan yang mempunyai peran penting dalam mengakomodasi kebijakan, mencakup aturan dan ketentuan dalam kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kebijakan. Ketiga yaitu proses, proses merupakan sirkulasi yang mengaktualisasikan aspek kebijakan ke dalam semua komponen kebijakan untuk menghasikan keluaran kebijakan. Ada tiga unsur dalam proses kebijakan yaitu  Partnership, networking, dan partisipatoris. Diberlakukannya reformasi birokrasi adalah untuk melakukan penyegaran terhadap sistem pemerintahan yang ada serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai nilai partisipasi dalam program-program pemerintahan. Agar reformasi bisa berjalan dengan baik maka harus ada kontrol dalam pelaksanaannya, kontrol terhadap sistem dan sumber daya manusia menjadi penting dalam reforasi birokrasi, yaitu melalui penilaian kinerja pelayanan. Kontrol melalui penilaian kinerja pelayanan publik menjadi central, sebagai bagian dari pengembangan kualitas pelayanan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi lebih baik dan kompeten.

Kebijakan publik merupakan penentu  dari kesuksesan negara dalam rangka menciptakan ketentraman, kesejahteraan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ada pengkajian dan proses yang dilakukan sebelum pengambilan kebijakan publik, yaitu kajian secara akademis, praktis, dan politis, kemudian dilakukan proses pengambilan kebijakannya. Keterlibatan stakeholder tersebut menjadi penentu dari keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan publik akan berjalan sebagaimana semestinya jika dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Bentuk kebijakan publik mempunyai mempunyai bentuk yang dapat dijadikan sebagai pagangan dan ketentuan bagi seluruh stakeholder dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Kebijakan Publik adalah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa. Fungsi kebijakan publik adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan.

Pengukuran kinerja pelayanan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia didasarkan atas berbagai kondisi dan situasi yang memungkinkan semuanya berjalan dengan baik. Sistem kinerja pelayanan publik merupakan sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Pentingnya sebuah sistem penilian adalah untuk meningkatkan kinerja, sehingga output yang dihasilkan dari penerapan sistem pelayanan akan berdampak terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Reformasi adalah gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh kekuatan tertentu di dalam masyarakat sebagai reaksi atau koreksi total dan fundamental terhadap kekuasaan yang sedang berjalan berdasarkan pertimbangan moral, politik, ekonomi, dan doktrinal. Reformasi birokasi merupakaan sebuah instrumen untuk mengembalikan trust publik dan menciptakan tatanan pemerintahan menjadi lebih baik dengan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan transpransi. Berdasrkan orientasinya, strategi reformasi birokrasi mempunyai tujuan secara institusional yang dibangun berdasrkan atas konsep, pola dan praktik-praktik penyelenggaraan reformasi birokrasi sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan dari setiap daerah. Reformasi birokrasi menjadi jujukan penting untuk mengubah perilaku dan mindset aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, sistem dan  tatanan pemerintahan terus melakukan berbagai proses prubahan menjadi lebih baik. Reformasi birokasi merupakan alat untuk mengembalikan publictrust yang selama ini hilang dari kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa berbicara birokrat adalah sebuah ketidakbaikan. Penting untuk terus mengumandangkan prinsip-prinsip birokrasi sebagai benang penyambung demi memperbaiki sistem yang ada, terutama dalam perbaikan terhadap aspek pelayanan publik. Agar reformasi dapat berjalan dengan baik maka harus ada kontrol dalam pelaksanaannya. Kontrol terhadap sistem dan sumber daya manusia aparatur menjadi penting dalam reformasi birokrasi, yaitu melalui penilaian kinerja pelayanan. Untuk mencapai pemerintahan yang baik tentunya semua stakeholder bekerjasama sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Pimpinan melayani dengan kepemimpinannya, aparatur melayani dengan tugas dan fungsinya, dan masyarakat menjadi monitor bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan apakah layanan publik sudah berjalan secara baik.

Kebijakan publik mempunyai kerangka pikir yang sistematis, terukur dan terarah. Setiap kebijakan yang diambil mempunyai konsekuensi logis yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya dan menjadi solusi terhadap persoalan yang muncul. Formulasi kebijakan merupakan suatu proses pemikiran dan tindakan manusia yang memiliki kewenangan dan merupakan suatu bentuk kepercayaan untuk memberikan penalaran secara sistematis dengan menggunakan data dan informasi yang baik dan benar, sehingga dapat dipahami dan dimengerti bagi orang yang mendengar atau membacanya, kemudian ditaati sesuai dengan peruntukannya.

Kekurangan dari buku ini banyak istilah-istilah akademik yang susah untuk dipahami, kualitas kertasnya kurang baik mudah robek serta cetakannya kurang bagus gampang kertas gampang lepas.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Buku ini mempunyai sistematika yang baik karena setiap bab disusun secara terstruktur sehingga pembaca lebih mudah mengikuti alur pemikiran dari penulisnya. Buku ini juga berisi tentang kebijakan publik dan pelayanan publik, yang mengaitkan pada good governace serta pentingnya melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik. buku ini sangat beranfaat untuk kalangan remaja terutama untuk mahasiswa jurusan administrasi publik karena buku ini berkaitan dengan politik dan pemerintahan serta pelayanan publik yang baik.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : AJP-5 Editor Team
Publisher : Rochmat Shobirin

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES