Pentingnya Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Jaman Modern

TIMESINDONESIA, MALANG – Buku kebijakan publik ini memberikan gambaran secara global tentang teori dan konsep. Mulai dari formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi dalam kebijakan publik mempunyai satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lainya sehingga dapat berpengaruh antara siklus kebijakan. Oleh karna itu, upaya membangun reformasi administrasi dan reformasi birokrasi yang menjadi tujuan utama pemerintah harus diawali dengan reformasi kebijakan publik.

Berbagai kebijakan dan regulasi dibangun untuk mencapai birokrasi yang lebih baik. Grand design reformasi birokrasi 2005-2025 sudah berjalan cukup lama, tetapi reformasi birokrasi seperti jalan di tempat. Ada perubahan, tetapi tidak signifikan dan kurang substantive oleh karena itu, upaya pembangunan reformasi administrasi dan reformasi birokrasi yang menjadi tujuan utama pemerintah harus diawali dengan reformasi kebijakan publik.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Kebijakan sebagai democratic government adalah adanya interaksi antara Negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik. Semakin pemerintah memperhatikan kepentingan rakyatnya (dalam usaha pemerintahan menuju sistem yang demokrasi), maka semakin banyak pula hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Maka dari itu suatu tindakan bersangsipun akhirnya muncul di dalamnya, artinya jika pemerintah salah dalam mengambil suatu keputusan maka rakyatlah yang jadi taruhannya.

Kajian-kajian kebijakan publik terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan pentingnya kebijakan publik yang baik. Di samping itu, setiap individu mempunyai peran yang sama dalam kebijakan publik, sebagai warga Negara dan sebagai individu, yakni ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan publik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Buku Kebijakan Publik (Penulis: Hayat, S.A.P., M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unisma Malang)

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Di samping itu, evaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi untuk menjamin organisasinya bejalan dengan baik selain itu, evaluasi tentunya mempunyai sifat, tujuan, dan fungsi ysng melekat sebagai kontrol terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan serta sebagai alat untuk memperbaiki dalam aspek sistem yang kurang baik untuk kemudian diganti dengan sesuatu yang baik dalam sumber daya manusia maupun infrastruktur.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Pengukuran kinerja bmenjadi refrensi bagi pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai trobosan dan inovasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan terbuka dalam informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Aspek pelayanan publik masih belum dapat mengakomodasikan seluruh kepentingan masyarakat secara umum dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat, apa yang diharapkan oleh masyarakat masih belum sesuai dengan harapannya seperi pelayanan yang cepat, murah, mudah, dan baik.

Pengukuran pelayanan publik, apakah sudah baik atau tidak, diukur berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh aparatur negara penilaian kinerja yang baik dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang memuaskan.

Buku ini memberikan formula kebijakan publik, mengulas dan mengkombinasikan kebijakan publik yang tereformasi, yang saat ini sangat penting dalam ilmu kebijakan untuk menciptakan good governance. Layak di baca para akademis,aktivis, mahasiswa dan masyarakat luas dan penting untuk para peneliti yang ingin memahami studi kebijakan secara lebih lanjut. Dan buku ini juga bisa menjadi refrensi bagi pemimpi serta aparatur sipil yang mempunyai relevansi dalam penyelenggaraan kebijakan publik.  

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Menurut pendapat saya tentang kekurangan yang ada di buku kebijakan publik ada bagian atau part di dalam buku kebijakan yang susah dimengerti sehingga pembaca harus mengulang membacanya hingga dua atau tiga kali membaca buku kebijakan publik untuk mengetahui apa makna yang terkandung dalam buku kebijakan publik dan ada juga beberapa kata-kata  yang salah dalam penulisannya.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement