Yogyakarta Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Jalin Program Kemitraan

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Budi Wibowo mengatakan untuk menyukseskan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) maka perlu menjalin kemitraan dengan stakeholders terkait. Misalnya, program pembangunan infrastruktur. Seperti, tol yang diyakini bisa menggerus angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Karena akan memberikan beberapa dampak, seperti pembangunan aerotroplis hingga wisatanya,” kata Budi di sela acara Seminar Nasional Membangun Kemitraan yang Berkelanjutan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Marriott Hotel Yogyakarta, Rabu (13/11/2019).

Menurut Budi dibangunnya tol nantinya akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa. “Karena itu, tol Yogya sampai Cilacap bagaimana pun juga 2020 nanti harus mulai dibangun,” jelasnya.

Dalam acara yang digelar PTT Exploration and Production (PTTEP) Indonesia dan Program Pascasarjana MM-Sustainability Universitas Trisakti itu, Budi mengatakan adanya tol itu akan diikuti pula dengan berbagai pembangunan. Salah satunya yakni aerotroplis yang pastinya akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

“Aerotropolis mulai dibangun, wisata dibangun. Maka saya yakin Yogyakarta di atas rata rata nasional pertumbuhan ekonominya,” papar Budi.

Budi menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan berfokus mengurangi ketimpangan antara wilayah selatan dengan utara Yogyakarta. "Titik-titik pertumbuhan ekonomi harus kita bangun yang ada di selatan. Karena yang miskin itu banyak yang di selatan dibandingkan yang utara. Sangat terasa sekali, ini harus kita selesaikan," ucapnya.

Budi menyebut indeks tenaga kerja di Yogyakarta yang menempati peringkat nomor satu di Indonesia yakni sebesar 70,99. Padahal, menurutnya upah mininum regional DIY merupakan yang terendah dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.

“Rendahnya upah minimum regional itu sudah sesuai hitungan rumus indeks pelayanan harga barang dan jasa di masing-masing kabupaten dan kota," katanya.

Dirinya pun menyatakan berupaya untuk membenahi agar upah minimum regional supaya bisa berada di atas garis kemiskinan. Salah satu caranya standar harga barang dan jasa di pemerintah disesuaikan dengan kondisi riil.

“Misal kebijakan soal besaran standar bayar tukang, ya jangan Rp 55 ribu per hari lagi wong sekarang sudah Rp 80 ribu sampai Rp 100 per hari," katanya.

General Affairs Manager PTTEP Indonesia, Afiat Djajanegara menambahkan perlu adanya kerja sama antar pemangku kepentingan supaya SGDs tercapai.

“Para pemangku kepentingan bekerja sama dan memberikan kontribusi sesuai perannya,” kata Afiat.

Afiat mencontohkan kemitraan untuk mencapai target SDGs yang telah dilakukannya yakni dengan bermitra bersama social business enterprise Sulawesi Barat. Kemudian, Sobis Pammase yang mendorong keberlanjutan program-program penanganan anak usia dini holistic integratif (PAUD HI) di Sulawesi Barat sejak 2012. Ia pun mendukung langkah Yogyakarta terkait pembangunan infrastruktur dan program kemitraan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement