Di Bondowoso, 74 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Dihapus

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Sebanyak 74.000 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bondowoso dinonaktifkan sejak Agustus 2019.

Asisten 1 Pemkab Bondowoso, Agung Tri Handono mengatakan, data warga yang dicabut  tersebut karena tak masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT). "Agustus, September, Oktober ada penonaktifan sebanyak 74. 000," kata Agung saat dikonfirmasi.

Menurutnya, tercatat ada 574.000 warga Bondowoso mendapat BPJS yang PBI-nya dibayar oleh Pemerintah Pusat. Angka ini berbeda dengan BDT warga miskin Bondowoso yang tercatat ada sekitar 451.000.

Oleh karena itu meski telah dinonantifkan sekitar 74.000 masih ada sekitar 503.000 peserta yang berpotensi untuk dinonaktifkan.

“Kekhawatiran dari penonaktifan ini, justru yang dinonaktifkan adalah warga miskin,” papar Agung.

Sementara dari jumlah di atas, kalau kemudian harus sinkron dengan BDT, maka akan ada kemungkinan dikeluarkan lagi 53.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) .

Dijelaskan Agung, Pemkab telah membayar premi melalui APBD terhadap 115.000 peserta BPJS. Mereka memperoleh layanan kelas 3 dengan premi sekitar Rp 23.000, yang jika dikonversi totalnya mencapai Rp  29 milliar dalam APBD Tahun 2020.

Namun, per 2020, kelas tiga naik jadi Rp 42.000. Jadi uang yang disiapkan untuk 115.000 peserta sudah tidak cukup.

“Kalau yang 115.000 masih tetap yang bayar Pemkab, berati kita butuh Rp 58 miliar. Maka yang sudah valid 115 sesuai BDT akan kita integrasikan ke PBI dan JKN,” paparnya.

Apabila menjadi beban APBN, maka duit Pemkab Bondowoso sebesar Rp 29 milliar menganguur. Uang itu nanti untuk antisipasi yang 74.000. Dengan cacatatan jika pemerintah pusat tidak menambah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement