Tipe Kebijakan yang Berpengaruh dalam Pembuatan Kebijakan Publik

TIMESINDONESIA, MALANG – EVALUASI kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara lain yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994). Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (apprasial), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Berpijak dari pengertian evaluasi kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu “fenomena” yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment). Didalam evaluasi tersebut juga terdapat bagian dari sebuah pemeriksaan terhadap kinerja yang sudah dilakukan.

Sebagai bagian dari pemberian penilaian untuk dilakukan langkah-langkah strategis kedepan menjadi lebih baik.  Selain itu, evaluasi tentunya mempunyai sifat, tujuan, dan fungsi yang melekat sebagai kontrol terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Serta sebagai alat untuk memperbaiki dalam aspek sistem yang kurang baik untuk kemudian diganti dengan sesuatu yang lebih baik, baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya infrastruktur.

Di setiap evaluasi kebijakan mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing dalam implementasinya; yang sudah baik ditingkatkan sedangakan yang masih lemah dikuatkan dengan kebijakan pendorong. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2013), disampaikan dalam laporan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi, menyatakan bahwa untuk menciptakan evaluasi kebijakan yang efektiv dan efisien, ada beberapa konsep pokok yang harus dilakukan yaitu keluaran kebijakan (policy outputs), hasil kebijakan (policy outcomes), dan dampak kebijakan (policy impacts). Sementara itu, setiap evaluasi kebijakan mempunyai fungsi utama dalam analisisnya. Dunn (2003:609-611) mengungkapkan fungsi-fungsi dari evaluasi kebijakan. Pertama, evaluasi sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja kebijakan yang sudah dilakukan.  Kedua, evaluasi menjadi alternatif untuk terus memperbaiki kelemahan dalam program. Ketiga, evaluasi kebijakan menjadi instrumen dan alat untuk menganalisis kebijakan, termasuk rumusan masalah dan rekomendasi.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Sementara itu, LAN (2005) menjelaskan bahwa tipe evaluasi kinerja kebijakan dapat dikelompokkan kedalam dua kategori besar.

1) Evaluasi proses. Evaluasi proses meliputi evaluasi implementasi dan evaluasi kemajuan. Pada aspek evaluasi implementasi yang menjadi pusat perhatiannya adalah pada (a) upaya mengidentifikasi kesenjangan yang ada antar hal-hal yang telah direncanakan dan realita; dan (b) upaya menjaga agar kebijakan/program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rancangan dan bila diperlukan dapat dilakukan modifikasi dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan. Sementara pada aspek evaluasi kemajuan, lebih memfokuskan pada kegiatan pemantauan indikator-indikator dari kemajuan pencapaian tujuan kebijakan.

2) Evaluasi hasil, dilakukan dalam rangka menetapkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Termasuk di dalamnya analisis SWOT, dan rekomendasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kedua tipe evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan tipe evalulasi lain.

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

Buku ini memiliki kekurangan yaitu menggunakan kertas berwarna kuning yang kurang menarik bagi pembaca, dan lem yang kurang kuat sehingga membuat kertas dari buku tersebut mudah lepas. Selain itu ada beberapa penggunaan kata yang sulit untuk dimengerti meskipun telah ada glosarium dibelakang buku tersebut. Glosarium yang ada tidak terlalu lengkap sehingga pembaca harus mencari tahu kata-kata yang sulit dimengerti sehingga memakan banyak waktu untuk membaca buku karya dari Hayat ini.

Kelebihan yang dimiiki buku ini memiliki panduan tentang cara mengevaluasi dalam proses kebijakan publik yang mudah dimengerti, materi materinya lengkap untuk digunakan belajar oleh mahasiswa khususnya jurusan administrasi publik, ukuran buku yang mudah dibawa kemana saja dan ketebalan buku yang tidak memberatkan oleh pembaca ketika dibawa.***

Buku Kebijakan Publik (Penulis: Hayat, S.A.P., M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unisma Malang)

INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement