TIMESINDONESIA, MALANG – BUKU Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi ini merupakan buku yang di terbitkan pada Juli 2018. Buku ini memberikan gambaran secara global tentang teori dan konsep yang dibangun dalam rangka menciptakan good governance dan memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Buku ini juga merupakan preferensi yang baik untuk dijadikan pedoman sebagai rujukan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Menjadi rekomendasi untuk dipelajari dalam kehidupan untuk evaluasi, reformasi dan formulasi.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Buku berjudul kebijakan publik evaluasi reformasi formulasi ini memberikan dinamika yang unik dan menarik perkembanganya sendiri dalam ilmu administrasi publik terutama pada konsentrasi kebijakan publik kerena unsur reformasi kebijakan dalam kebijakan publik sendiri yang dibangun oleh saudara hayat pada buku ini adalah sebuah ilmu pengetahuan baru dalam bidang administrasi publik. Hal ini menjadi rekomendasi buku ini layak dibaca oleh para akademisi maupun praktisi.
Dalam buku ini secara keseluruhan membahas tentang uang lingkup administrasi publik maka sering mengenal yang namanya kebijkan publik atau public policy. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai kewenagan dalam pemerintahan, baik bersifat informal maupun formal. Namun dalam pembuatan kebijakan publik maka tidak terlepas dari kebutuhan,tuntunan, kepentingan dan agenda semua pihak dari lingkup pemerintah namun dalam melakukan kebijakan publik sangtlah bergantung pada kepuasan masyarakat terhadap apa yang dibuat kebijakan dan diimplementasikan kepada masayakat dan timbalnya adalah kepuasan masyarakat.
Dalam melakukan kebijakan publik dikakukan tiga hal utama yaitu Evaluasi, Reformasi dan Evaluasi. Tiga hal ini merupakan tiga pilar dalam kebijakan publik. Proses dalam membuat kebijakan publik tidak dapat lepas dari kebutuhan, tuntutan dan kepentingan serta peran aktif eksekutif dan legislatif tidak dapat lepas dari pembuatan kebijakan publik.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Kebijakan publik pastinya tidak dapat lepas dari yang namanaya reformasi kebjakan maka dari itulah kebijakan publik tidak dapat lepas dari yang namanya tiga pilar dalam kebijakan publik. maka dari itu kebijakan publik tidak dapat berdiri sendiri oleh karena itu kebijakan publik terdapat tiga pilar tersebut. Dalam reformasi kebijakan publik hal yang perlu di reformasi adalah mengenai reformasi birokrasi dan reformasi administrasi.
Kedua hal tersebut merupakan hal yang paling utrama dalam melakukan reformasi karena hal tersebut ibarat jantung manusia yang menjadi pusat kita dalam hidup. Jadi birokrasi dan administrasi merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan reformasi karena 2 hal tersebut sebagai tonggaknya kebijakan. Maka dari itulah reformasi di kedua hal tersebut sangat penting yaiti reformasi dalam birokrasi dan reformassi dalam administrasi.
Dalam melakukan kebijakan publik pasti memilki fungsi. Fungsi dari kebijakan publik adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pada aktor aktor pembuat kebijakan.Kebijakan publik pelu untuk di lakukan mebggunakan ke tiga pilar kebijakan tersebut. Gunanya kebijakan yang telah di lakukan atau di implementasikan dapat berjalan dengan baik di tahun berikutnya. Atau dengan kata lain kebijakan tersebut akan lebih baik di tahun berikutnya.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Langkah pertama adalah evaluasi dari kebijakan publik. Evaluasi ini berguna untuk menilai suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik buruknya kebijakan tersebut. Dalam hal ini beguna untuk menialai kebijakan apakah baik atau tidak atau di teruskan atau di hentikan kebijkan ini. Evaluasi ini kaitannya atau tidak suatu program yang telah di buat berdampak bai atau tidak kapada pihak yang diimplementasikan. Evaluasi ini akan mengahasilkan hal yang evaluatif maksud nya evaluasi dapat menjadikan hasil analisis dari kebijakan sebelumya atau kebijakan lainnya.
Selanjutnya adalah reformasi, reformasi dalam hal ini dibuat menjadi tuntunan dan aspirasi. Reformasi mengandung arti yaitu merancang perubahan kebijkan agar lebih baik dalam kebijakan sebelumnya. Karena itulah reformasi penting dilakuakan. Reformasi dalam arti ini ialah perubahan menyeluruh guna untuk memperbaiki. Artinya reformasi dalam kebijakan publik guna agar kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dapat lebih baik dari kebijakan yang dibuat.
Dalam buku kebijkan publik telah di jelaskan konsep dan strategi dalam melakukan reformasi birokrasi yaitu 1). Organisasi 2). Peraturan perundang undangan 3). Sumber daya manusia 4). Kewenangan 5). Pelayanan publik 6). Pola pikir dan budaya kerja. Dalam hal ini merupakan sesuatu yang baik dalam melakukan reformasi di bidang birokarasi.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Dan yang terakhir adalah formulasi. Dalam arti ini formulasi ini mengandung makna merencanakan apa yang telah diputuskan atau diambil sebagai kebijakanya. Fomulasi berarti merencanakan kebijakan. Dalam merencanakan kebijakan terdapat metode yang harus dilakukan Makmur dan Rohana Thahier adalah 1). Penafsiran fenomena 2). Penyusuanan agenda kegiatan 3). Perumusan masalah 4). Identifikasi masalah 5). Pemecahan masalah 6). Teknik pengambilan keputusan 7). Penyusunan konsep kebijakan publik 8). Sosialisasi kebijakan publik (halaman 98-101). Dari itulah maka dalam menformulasikan dapat berjalan dengan baik, metode-metode tersebut merupakan cara agar membuat formulasi dalam membuat kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dan formulasi kebijakan merupakan proses untuk mengambil kebijakan atau keputusan.
Dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik ini juga di jelaskan mengenai penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau sering disebut prestasi kerja (performance apprasial) proses yang digunakan pimpinan untuk menilai atau mengevaluasi bawahannya apakah ia melakukan pekerjaan baik atau tidak sesuai dengan apa tanggung jawab atas pekerjaannya. Serta dalam buku ini juga dijelaskan mengenai pelayanan publik dan good governance.
Pelayanan publik menurut UU No.25 tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (halaman 82). Kualitas pelayanan publik dapat di tingkatkan melalui 1). Tangibles 2). Reliability 3). Responsiveness 4). Assurance 5). Emphaty. Cara itu merupakan sebuah indikator agar menjadi good governance.
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
Buku ini merupakan buku yang memilki hubungan yang erat dalam kehidpan politik dan pemerintahan saat ini. Buku ini juga memilki banyak manfaat terutama pada mahasiswa jurusan administrasi publik dan orang-orang awam. Buku ini juga mengandung materi yang berguna bagi kebijakan publik diantaranya evaluasi, reformasi dan formulasi.
Serta buku ini juga memuat materi mengenai pelayanan publik yanhg baik dan good governance. kekurangan dalam buku ini terdapat kata istilah yang kurang dimengerti serta cetakan buku yang kurang kuat sehingga mudah lepas atau protol yaitu pada lem nya berbeda dengan buku paket yang lebih kokoh lem perekatnya. Buku ini memiliki kelebihan diantaranya bahasanya mudah dipahami, dan juga menyajikan beberapa pendapat dari para ahli. Hanya saja banyak pengulangan kata, atau bahkan definisi dari para ahli beberapa yang hampir serupa. Semoga buku ini menjadi lebih baik.***
Buku Kebijakan Publik (Penulis: Hayat, S.A.P., M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unisma Malang)
INFORMASI SEPUTAR UNISMA MENGUNJUNGI www.unisma.ac.id
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Dhina Chahyanti |
| Publisher | : Sholihin Nur |
